DPRD DKI protes depo MRT dipindah, begini reaksi Ahok

Merdeka.com - DPRD DKI Jakarta sempat mempermasalahkan adanya perubahan lokasi depo untuk Mass Rapid Transit (MRT). Di mana awalnya rencananya akan dibangun di Kampung Bandan beralih ke Ancol Timur. Namun, Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama memiliki penjelasan sendiri.

Basuki atau akrab disapa Ahok ini mengatakan,‎ perpindahan pembangunan fase II MRT tersebut bukan tanpa alasan. Karena ternyata lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) di Kampung Bandan yang akan dibangun depo tengah bermasalah.

"Kalau kamu (DPRD DKI) nggak setuju mau pasang di mana (deponya)? Kalau di Kampung Bandan lahan punya PT KAI nggak beres bagaimana? Dia (PT KAI) kerja sama dengan swasta," katanya di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (8/3).

Bahkan, mantan Bupati Belitung Timur ini mempertanyakan sikap anggota legislatif yang menolak perpindahan tersebut. Sebab dia menilai, sama saja mereka menghambat kinerja Pemprov DKI Jakarta dalam membangun transportasi massal.

"Kalau sekarang anggota dewan yang menghalangi itu, kamu mau bangun Jakarta apa mau ngerjain gue," tutup Ahok.

Sebelumnya, DPRD DKI akan membentuk pansus terkiat pemindahan Depo MRT dari Kampung Bandaran ke Ancol. Pansus dibentuk karena PT KAI tidak jadi memberikan tanah milik mereka di Kampung Bandan menjadi stasiun dan depo MRT.

Usulan pembuatan pansus berawal saat pimpinan DPRD DKI M Taufik menanyakan mengapa adanya perubahan lokasi depo MRT dari Kampung Bandan ke Ancol. Sekda DKI Saefullah, yang mewakili Pemprov DKI, mengatakan, keputusan memindahkan depo karena di Kampung Bandan tidak bisa menyediakan tanah seluas enam hektare di tanah milik PT KAI tersebut.

"Dasar merubah (depo) dari Kampung Bandan ke Ancol apa?" tanya Taufik saat rapat bersama Saefullah dan PT MRT Jakarta di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (7/3) kemarin.

"Sampai saat ini alasan kita, tidak ada lain, kecuali di Kampung Bandan itu memang tidak ada tanah yang kita butuhkan (seluas) enam hektare. Makanya kita pindah ke Ancol Timur," jawab Saefullah.

Tidak puas dengan jawaban Saefullah, Taufik pun mempertanyakan soal kajian yang dulu dilakukan untuk pembuatan depo di Kampung Bandan. Karena itu, Taufik mengusulkan pansus oleh DPRD DKI untuk mengetahui sebab musabab mengapa PT KAI tidak melepas lahan milik mereka di Kampung Bandan pada PT MRT Jakarta. Padahal saat melakukan kajian, Bappenas dan DPRD DKI ikut serta di dalamnya.

"Kajian yang dulu bagaimana? Kan pasti sama untuk depo terakhir. Waktu ditetapkan di situ (Kampung Bandan) pasti ada kajian. Itu yang perlu didalami. Saya ingat dulu katanya kajian sampai Kampung Bandan. Saya kira DPRD akan dalami dengan pansus. Supaya bisa dibicarakan dengan detail. Ini kan dikaji Bappenas, DPRD juga. Kalau begitu kita salahkan lembaga kita sendiri. Pak Sekda, saya kira kerja pansus juga cepat, bisa sebulan kelar (selesai). Kita sepakati pansus saja," ucap politisi Gerindra tersebut.

Saefullah pun memberikan jawaban mengapa PT KAI tidak melepas lahan mereka. Menurut Saefullah, Pemda DKI menerima surat dari PT KAI pada tahun 2016 yang isinya bahwa PT KAI sudah melakukan kerjasama dengan tiga pihak terkait penggunaan tanah di Kampung Bandan. Namun, dia tidak merinci siapa saja tiga pihak tersebut.