DPRD DKI rombak dana operasional buat RT 1,5 juta & RW Rp 2 juta
Merdeka.com - Komisi A DPRD DKI Jakarta menggelar rapat tentang usulan kenaikan dana operasional RT RW. Rapat digelar atas permintaan Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono, mengusulkan adanya kenaikan dana operasional RT RW.
"Ada usulan dari Plt Gubernur kepada DPRD untuk menaikkan operasional RT RW. Memang dalam reses pun kami ke masyarakat yang dihadiri RT RW selalu mereka minta kepada kami dari dewan untuk bisa dinaikan," kata Wakil Ketua Komisi A, Petra Lumbun di DPRD DKI Jakarta, Kamis (2/2).
Petra menuturkan, dana operasional diperuntukkan RT sebesar Rp 925.000 setiap bulannya. Dalam rapat tersebut disebutkan diperkirakan dana tersebut akan dinaikkan menjadi Rp 1,5 juta untuk RT dan Rp 2 juta untuk RW.
-
Mengapa DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mengajak kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Pastinya, kami ikut senang akan capaian ini dan semoga bisa memotivasi desa-desa lainnya. Sehingga, nantinya 179 desa yang ada di Bekasi bisa mendapat tambahan Dana Desa. Karenanya, kita perlu memperbaiki kinerja dalam pencapaian output dan outcome dari Dana Desa supaya bisa mendapatkan insentif tambahan,' ujar Puteri dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Bekasi, Rabu (24/10).
-
Kenapa DPR setuju tambah anggaran Kemensos? Dukungan wakil rakyat tidak lepas dari berbagai upaya nyata pengentasan kemiskinan dan masalah sosial lainnya melalui program unggulan dan respon cepat.
-
Apa yang dilakukan Pemprov DKI untuk menambah RTH? Pemprov DKI kini tengah mencanangkan program “Penataan Kawasan Unggulan“ untuk menambah opsi peningkatan jumlah dan luas RTH di Jakarta.
-
Bagaimana DPR mendorong kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Namun, saya merasa hal ini justru bukan menjadi penghalang karena penggunaan Dana Desa juga bergantung kreativitas dari kepala desa dalam merumuskan program yang efisien dan tepat sasaran. Bahkan tadi, jika kinerjanya bagus, justru kita mendapatkan alokasi dana tambahan,' ungkap Puteri.
-
Siapa yang diajak DPR untuk memperbaiki pengelolaan Dana Desa? Untuk itu, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mengajak kepala desa memperbaiki kinerja pengelolaan Dana Desa.
-
Mengapa DPR RI mengajak komitmen bersama? Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin tekankan pentingnya komitmen bersama untuk menjaga perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan Asia Tenggara.
Petra tak bisa menyebutkan bahwa kenaikan warga tersebut tidak bisa dikatakan relatif wajar atau tidaknya. Sebab yang bisa menilai hal tersebut adalah lembaga keuangan daerah .
"Kalau cukup ya bisa lebih lagi, kita kan harus lihat kebutuhan lain. Kan RT RW memang tenaga sosial ya, jadi ini bukan untuk RT RW personnya, tapi kegiatan, administrasi, harus bikin laporan dan sebagainya," tutur Petra.
Atas rencana tersebut pun DPRD tentunya akan setuju dengan kenaikan dana operasikan tersebut. Namun selebihnya akan kembali membahas dalam rapat komisi A selanjutnya. "Pak Plt juga disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah karena kami kan belum menganggarkan. Akan kami bahas dulu," sambungnya.
Terkait sumber dana rencana kenaikan dana operasional tersebut akan diusulkan dalam APBD-P agar memiliki payung hukum yang jelas. Tentunya ini juga akan dibahas dengan gubernur definitif.
"Nanti akan kita bicarakan juga dengan Pak Gubernur definitif. Ada beberapa opsi tadi yang dijelaskan bappeda nanti kami akan pertimbangkan, selain biaya tak terduga, pakai APBd perubahan," terangnya.
(mdk/ang)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ridwan Kamil mengusulkan anggaran di setiap RW diberikan Rp100-Rp200 juta
Baca SelengkapnyaJuru Bicara (Jubir) RIDO, Juwanda mengatakan insentif bagi pengurus RT RW dan anggaran Rp100 juta hingga Rp200 juta ke RT dan RW.
Baca SelengkapnyaProgamnya itu diklaimnya bahkan membuat antusias warga Jabar kala itu.
Baca SelengkapnyaAhok ingin agar RT/RW ke depannya bisa mengikuti konsepnya sewaktu dirinya menjabat Gubernur DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaPramono mengingatkan bahwa persoalan besaran anggaran sudah diatur dalam Undang-Undang.
Baca SelengkapnyaMenurut Ridwan, urusan di Jakarta terlalu luas untuk diputuskan hanya melalui Balai Kota atau di tingkat gubernur.
Baca SelengkapnyaRaperda tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2023 akan disahkan menjadi Perda dalam rapat Paripurna Selasa 26 September mendatang.
Baca SelengkapnyaPras berharap, Pemprov DKI dapat menggunakan anggaran itu sebaik mungkin.
Baca SelengkapnyaPramono juga ingin memasang CCTV di seluruh sudut Jakarta.
Baca SelengkapnyaRidwan Kamil mengatakan, program seperti ini bukan hal baru.
Baca SelengkapnyaDPRD DKI Jakarta mengesahkan Raperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2024 menjadi peraturan daerah (Perda) dengan besaran Rp85.190.596.577.676.
Baca SelengkapnyaSebelum menyepakati besaran APBD DKI Jakarta 2025, para pimpinan komisi menyampaikan rekomendasi dan usulan hasil dari konsultasi dengan tiap komisi.
Baca Selengkapnya