Follow
DPRD DKI sayangkan cara Ahok evaluasi bawahan
Merdeka.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana kecewa dengan sikap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Alasannya, mantan Bupati Belitung Timur tersebut menyudutkan Rustam Effendi lewat tudingan bersekongkol dengan Yusril Ihza Mahendra tanpa bukti.
Alhasil ini menyebabkan, Rustam mengundurkan diri dari posisinya sebagai Wali Kota Jakarta Utara. Selain tudingan tadi, Ahok juga menyebut Rustam tidak cekatan dalam melakukan penertiban hunian.
"Secara substansi kami menyayangkan Pak Gubernur (Ahok) yang mengevaluasi kinerja (Rustam) secara langsung di depan publik," kata pria yang akrab disapa Sani itu di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (26/4).
-
Kenapa Ahok prihatin dengan korupsi? Ahok pun merasa prihatin dengan nasib generasi muda di masa mendatang.
-
Apa yang membuat Ahok heran tentang koruptor? Dia menyoroti hukum dan sanksi para koruptor. Saking lemahnya hukum, Ahok heran melihat bekas tahanan koruptor yang justru semakin kaya. Beberapa di antaranya bahkan tak segan pamer kekayaan.
-
Kenapa Menkumham meminta jajarannya melakukan evaluasi? Dari refleksi ini, kita dapat mengevaluasi strategi kita, mengidentifikasi peluang baru, serta menetapkan tujuan yang lebih ambisius dan lebih baik untuk tahun mendatang,' sambungnya.
-
Kenapa Tim Hukum AMIN khawatir dengan Pilpres 2024? Tim Hukum Nasional (THN) Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN), Ari Yusuf Amir menilai, kontestasi Pilpres 2024 berpotensi menimbulkan ketegangan sosial di tengah masyarakat. Khususnya antara kelompok pendukung pasangan calon di daerah.
-
Apa yang akan dievaluasi Kemenhub? Tujuannya, agar kejadian serupa tidak terjadi kembali. Nantinya, tim investigasi internal akan mengevaluasi kasus kekerasan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta dan bagaimana kaitannya dengan pola pengasuhan.
-
Siapa pemimpin kelompok yang dicurigai? Peristiwa Talangsari 1989 berawal dari kecurigaan masyarakat dan aparat desa terhadap kelompok keagamaan yang dipimpin oleh Warsidi.
Menurutnya, evaluasi kinerja dilakukan secara internal. Karena apa yang dilakukan Ahok tidak sesuai dengan asas tata pemerintahan yang baik (good governance).
"Anda bekerja di satu lembaga, kemudian kesalahannya tidak dimengerti apa, tiba-tiba atasan Anda mengumumkan Anda salah," ungkapnya.
Politisi PKS ini menilai, cara evaluasi yang tidak benar ini akan menimbulkan kecemasan terhadap jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Tidak bisa tenang kalau ada mekanisme serabutan semacam itu," tutupnya.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
PDIP menilai sangat berbahaya jika Revisi Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi Dewan Pertimbangan Agung untuk mengakomodir kepentingan
Baca Selengkapnya
Anggota dewan menyesalkan adanya pemecatan serentak.
Baca Selengkapnya
Kent meminta Pemprov DKI Jakarta lewat Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) untuk menjaga aset milik negara.
Baca Selengkapnya
Jokowi tak ragu mengganti kepala daerah jika berkinerja buruk atau melenceng dari arahan pemerintah pusat.
Baca Selengkapnya
Ahok mengungkapkan peniadaan Pilgub merupakan wacana yang sudah lama ia ketahui.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi akan mengevaluasi Pj kepala daerah setiap hari dan akan mengganti yang bertindak menyimpang.
Baca Selengkapnya
Walhi DKI Jakarta menyoroti adanya dewan kawasan aglomerasi dalam RUU DKJ
Baca Selengkapnya
Disusul dengan permintaan maaf Johanis ke TNI dengan menyebut penyelidiknya khilaf saat OTT (Operasi Tangkap Tangan) kasus dugaan suap di Basarnas.
Baca Selengkapnya
Dia juga menyoroti potensi tumpang tindih antara kebijakan daerah dan kebijakan pusat.
Baca Selengkapnya
Ganjar Pranowo menyebut ada sejumlah kader partainya yang menjadi target operasi (TO) aparat penegak hukum menjelang Pilkada 2024.
Baca Selengkapnya
Kusnadi berada di lantai dasar ketika Hasto sedang menjalani pemeriksaan
Baca Selengkapnya
Anggota DPR dari fraksi PDIP Mufti Anam menyentil Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo
Baca Selengkapnya