DPRD DKI sebut KPK segera ungkap tersangka korupsi Sumber Waras
Merdeka.com - Lulung Lunggana bersama puluhan anggota DPRD DKI Jakarta menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin (17/2). Mereka ingin menanyakan perkembangan kasus dugaan korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras, Jakarta Barat.
Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Syarif, mengatakan pihaknya akan rutin menanyakan perkembangan kasus RS Sumber Waras kepada KPK. Dia juga mengaku kedatangan anggota dewan juga sebagai silaturahmi.
"Kita sudah ada perjanjian bahwa DPRD akan rutin berkunjung untuk melakukan pengawasan LHP BPK dua minggu sekali. Ya itung-itung sekaligus silaturahmi," kata Syarif saat dihubungi, Kamis (18/2).
-
Apa yang di periksa KPK? 'Yang jelas terkait subjek saudara B (Bobby) ini masih dikumpulkan bahan-bahannya dari direktorat gratifikasi,' kata Jubir KPK, Tessa Mahardika Sugiarto di Gedung KPK, Kamis (5/9).
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
-
Apa yang membuat Ahok heran tentang koruptor? Dia menyoroti hukum dan sanksi para koruptor. Saking lemahnya hukum, Ahok heran melihat bekas tahanan koruptor yang justru semakin kaya. Beberapa di antaranya bahkan tak segan pamer kekayaan.
-
Siapa yang diperiksa KPK? Mantan Ketua Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI), Hanan Supangkat akhirnya terlihat batang hidungnya ke gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (25/3) kemarin.
-
Apa yang sedang diselidiki KPK? Didalami pula, dugaan adanya penggunaan kendali perusahaan tertentu oleh saksi untuk mengikuti proyek pengadaan di Kementan RI melalui akses dari Tersangka SYL,' ungkap Ali.
Upaya ini dilakukan agar dugaan korupsi RS Sumber Waras yang terindikasi menyebabkan kerugian Rp 191 miliar pada anggaran APBD Perubahan 2014 segera mendapatkan titik terang.
"Kepada kami kemarin, KPK memastikan soal Sumber Waras tidak ada yang basi seperti pernyataan yang pernah dilontarkan Ahok (Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama)," tandasnya.
Dari hasil pertemuan kemarin, Syarif mengklaim KPK akan segera membuka pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pembelian lahan tersebut. Jika telah terkumpul semua alat bukti, cepat atau lambat KPK siap memanggil saksi maupun tersangka dalam kasus ini.
"Selama ini KPK nyatanya sudah memanggil pihak-pihak terkait tetapi berdasarkan ketentuan hal itu tidak bisa dipublikasikan. Artinya jika alat bukti sudah memenuhi ada saatnya KPK akan mem-publish pihak yang akan menjadi tersangka maupun saksi," pungkas Syarif.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Halim tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 09.52 WIB. Dia tidak didampingi kuasa hukum.
Baca SelengkapnyaMeski begitu, Rudianto tidak menjelaskan lebih jauh perihal perkara yang dimaksud.
Baca Selengkapnya"Penetapan tersangka FB (Firli Bahuri) adalah tinggal tunggu waktu saja," kata Ketua IPW Sugeng Teguh
Baca SelengkapnyaPolda Bali mengatakan, terkait dugaan korupsi masih didalami kebenarannya karena hal itu baru sebatas laporan.
Baca SelengkapnyaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku tidak malu Firli Bahuri menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan
Baca SelengkapnyaKomisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyebut KPK memegang banyak kasus korupsi di PT Pertamina.
Baca SelengkapnyaKapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto angkat bicara terkait penanganan perkara tersebut
Baca SelengkapnyaKPK membidik kasus korupsi yang menyeret anggota komisi XI DPR RI dan anggota BPK.
Baca SelengkapnyaPekan lalu KPK telah menggeledah rumah dinas Bupati Lamongan,. Belum diketahui terkait kasus apa.
Baca SelengkapnyaIrjen Pol Karyoto akhirnya buka suara soal kejelasan nasib kasus dugaan kebocoran data KPK perkara korupsi Kementerian ESDM
Baca SelengkapnyaDirektur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan KPK tidak takut dengan laporan tersebut
Baca SelengkapnyaPenggeledahan itu setelah tim penyidik menemukan adanya kasus korupsi pengadaan hingga pemerasan di lingkungan Pemkot Semarang.
Baca Selengkapnya