Follow
DPRD DKI: Selama masih pembahasan APBD bukan anggaran siluman
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengungkapkan, terdapat anggaran siluman dalam RAPBD DKI Jakarta 2015. Namun anggaran tersebut dibantah oleh Ketua Komisi D Muhammad Sanusi.
Sanusi mengatakan, anggaran siluman tidak mungkin ada dalam RAPBD DKI Jakarta. Karena anggaran tersebut baru dalam tataran pembahasan, dan belum disahkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
"Yang namanya anggaran siluman adalah anggaran di mana timbul setelah dilakukan pengesahan antara gubernur dengan dewan. Itu anggaran siluman. Dan itu Kemendagri yang nyatakan. Selama masih pembahasan bukan siluman," jelasnya di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (7/3).
-
Kapan pelipatan surat suara DPRD DKI dimulai? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
-
Siapa yang mengatur aturan Pilkada Serentak? Aturan Pilkada serentak diatur oleh undang-undang dan peraturan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Kenapa pemilu susulan di Demak diadakan? 'Meskipun saat ini masih mengungsi ke rumah saudara di Kudus, namun saya bersama istri tetap antusias menggunakan hak pilih karena itu sudah kewajiban sebagai warga negara,' kata Sunoto, warga Desa Wonorejo, Kecamatan Karanganyar, Demak, yang saat hari pemilu susulan digelar, rumahnya masih terendam banjir.
-
Bagaimana pelipatan surat suara DPRD DKI dilakukan? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
-
Apa saja yang diatur dalam aturan Pilkada Serentak? Pilkada serentak diatur oleh undang-undang dan peraturan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Jika, Ahok tetap ngotot dengan pendapatnya tersebut, Sanusi menyatakan RAPBD 2015 DKI Jakarta adalah anggaran siluman. Bahkan, dia mempertanyakan mengapa anggota dewan tetap diajak melakukan pembahasan bersama SKPD.
"Berati saat yang dikirim adalah bukan hasil pembahasan, berarti Rp 73 triliun yang dikirim Ahok, itu yang siluman. Kenapa minta dibahas oleh dewan Kenapa secara undang-undang minta dibahas Kenapa menyampaikan terima kasih atas hasil pembahasannya," tegas politisi Gerindra ini.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
DPR berharap dengan adanya RUU ini nantinya Pilkada berjalan dengan lancar.
Baca Selengkapnya
Ia justru mendorong nantinya tak hanya ada Pilgub melainkan juga Pilwalkot di Jakarta.
Baca Selengkapnya
Heru mengatakan, seluruh anggota DPRD sudah memiliki salinan rincian dokumen anggaran.
Baca SelengkapnyaKetua Sementara DPRD DKI Jakarta Achmad Yani merespons mengenai banyaknya anggota dewan menggadaikan SK ke bank.
Baca Selengkapnya
DPR RI menargetkan pengesahan RUU DKJ sebelum pencoblosan Pilkada 2024, apa alasannya?
Baca Selengkapnya
Komentar Anies Baswedan soal draf UU DKJ yang mengatur gubernur Jakarta ditunjuk presiden
Baca Selengkapnya
Menkum HAM Supratman Andi Agtas menegaskan, RUU Pilkada yang bakal disahkan besok bukan menganulir putusan MK.
Baca Selengkapnya
Ganjar mengatakan, RUU DKJ masih terus dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah.
Baca Selengkapnya
Mendagri belum menerima surat dari DPR maupun draf RUU DKJ.
Baca Selengkapnya
DPD menilai, atribusi wewenang kepada Wapres harus berdasarkan pelimpahan Presiden.
Baca Selengkapnya
Anggota Dewan menggadaikan SK ke lembaga keuangan bukanlah sesuatu yang baru.
Baca Selengkapnya
Sekretaris DPRD mengatakan tidak ada aturan yang melarang anggota dewan untuk menggadaikan SK mereka kepada bank.
Baca Selengkapnya