DPRD DKI Sentil Jakpro soal Formula E: Masih Utang Kok Berani Ngomong Untung Rp5 M
Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo mengkritik pernyataan PT Jakarta Propertindo yang mengklaim kegiatan Formula E 2022 mengalami untung sebesar Rp5 miliar. Menurutnya, laba tersebut tak sebanding dengan Rp560 miliar yang dikeluarkan dari APBD untuk membayar commitment fee.
“Jelas tidak benar kalau dibilang kita untung. Sebab, tidak adil jika tidak menghitung pengeluaran APBD sebesar Rp560 miliar kemarin. Artinya masih sangat jauh,” kata Ara dalam rilis resminya, Kamis (2/2).
Ditambah pula, kata Ara, Jakpro masih perlu membayar Rp90 miliar kekurangan commitment fee. Kemudian, Ara juga meminta Jakpro untuk melaporkan secara resmi pertanggungjawaban Formula E kepada DPRD dengan data yang lebih detil.
-
Kenapa motor-motor ini dibanderol mahal? Motor-motor ini menggunakan teknologi mutakhir, material berkualitas tinggi, dan dirancang dengan desain eksklusif. Banyak di antaranya diproduksi dalam edisi terbatas, sehingga menambah nilai prestise.
-
Mengapa pengusaha rela mengeluarkan biaya besar? 'Setiap kalori harus berjuang untuk hidupnya,' kata Jhonson.
-
Kenapa pajak Mercedes-Benz tinggi? Kendaraan legendaris asal Jerman ini termasuk dalam kategori mobil mewah dengan pajak yang tinggi.
-
Kenapa tarif tol didiskon? Diskon tarif tol untuk menghindari terjadinya kepadatan arus lalu lintas pemudik di ruas jalan tol, yang sudah mengalami peningkatan harian ke arah Tran.
-
Kenapa kerugian negara dibebankan ke PT Timah? 'Sehingga kewajiban ini melekat ada di PT Timah,' ujar Febri di Jakarta, Kamis, (30/5).
-
Kenapa biaya pajak Aerox bervariasi? Namun, biaya pajak Yamaha Aerox bervariasi tergantung pada tipe kendaraan dan tahun produksi masing-masing unit.
"Apalagi Jakpro masih harus membayar kekurangan commitment fee sekitar Rp90 milliar lagi di luar Rp560 miliar tadi. Masih ada utang kok berani ngomong untung. Kami minta Jakpro jangan kencang di media saja padahal laporan ke DPRD belum disampaikan, kami yang sudah minta sejak tahun lalu. Bahkan revisi studi kelayakanpun belum diberikan," ujar Ara.
Lebih lanjut, Ara meminta Jakpro untuk mengganti kerugian rakyat Jakarta karena harus menanggung pembayaran ratusan miliar untuk ajang balap mobil listrik tersebut.
“Kalau kami inginnya uang Rp560 miliar itu harus dikembalikan ke APBD agar bisa digunakan untuk pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat. Tapi jika pendapatannya hanya segini saya pesimis itu bisa terjadi. Kesimpulannya kita rugi besar karena Formula E,” kata Ara.
Sebelumnya, VP Corporate Secretary PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Syachrial Syarif mengungkapkan, laporan keuangan Jakarta E-Prix 2022 (Formula E) sudah selesai diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Jojo Sunarjo & Rekan. Dari hasil audit tersebut, Syachrial menyebut laba atau keuntungan penyelenggaraan ajang balap mobil listrik tersebut adalah Rp5,29 miliar.
“Sudah (selesai diaudit). Hasilnya sudah kita serahkan ke Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) dan Inspektorat. Hasil keuntungannya memang berbeda dari sebelumnya ya, kita sampaikan waktu itu Rp6 miliar koma sekian, sekarang Rp5,29 setelah audit,” kata Syachrial saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (31/1).
Untuk diketahui, audit merupakan review laporan keuangan sebuah perusahaan atau bisnis yang dilakukan secara independen dan objektif. Tujuan dilakukannya audit adalah untuk memberi kepastian bagi setiap pemangku kepentingan bahwa laporan keuangan yang dibuat sudah akurat, lengkap, dan sejalan dengan standar ketentuan audit. Syachrial menyebut, hasil audit itu telah diserahkan pada pekan kedua Januari 2023.
Kemudian, Badan Pengelola Keuangan (BPK) mengungkap adanya uang tambahan Rp90,7 miliar yang harus disetorkan oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sebagai commitment fee penyelenggaraan ajang balap mobil listrik Formula E pada 2022.
Syachrial memastikan uang tersebut dibayarkan menggunakan dana perusahaan. Kini, kata Syachrial, commitment fee masuk ke dalam proses pembayaran.
“Kalau proses pembayaran, belum dibayar. Dalam pembayaran (menggunakan) dana perusahaan. Kita kan sudah komit business to business (B2B) semuanya, kita selesaikan secara B2B,” kata Syachrial.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jakpro belum bisa menjanjikan kapan proses audit bakal rampung.
Baca SelengkapnyaPT Jakarta Propertindo (Jakpro) mengungkapkan sedang melakukan audit terkait laporan keuangan terkait ajang balap mobil listrik Formula E 2023.
Baca SelengkapnyaPemprov NTB tidak sanggup bayar hosting fee MotoGP Mandalika sebesar Rp 231 Miliar. Bagaimana kelanjutannya?
Baca SelengkapnyaITF Sunter Disetop, Jakpro: Modal Rp577 Miliar Belum Terpakai Sama Sekali
Baca SelengkapnyaSeluruh pimpinan Fraksi dan Komisi di DPRD DKI Jakarta mayoritas tidak menyetujui permohonan pinjaman daerah itu.
Baca SelengkapnyaBalapan mobil listrik tersebut seharusnya diselenggarakan di Jakarta International E-Prix Circuit tahun 2024.
Baca SelengkapnyaAPBDP 2023 terdiri dari Pendapatan Daerah yang diproyeksikan mencapai Rp70,63 triliun.
Baca SelengkapnyaRieke mengatakan, total alokasi yang telah digelontorkan negara kepada BUMN sebesar Rp243 T
Baca SelengkapnyaDPRD DKI meminta Pemprov DKI Jakarta memberikan penjelasan soal anggaran Rp600 triliun untuk Jakarta menjadi kota global.
Baca SelengkapnyaKe depannya Pemprov DKI akan mencari solusi agar pengelolaan seperti JIS dan tiga infrastruktur lainnya bisa mendatangkan keuntungan bagi Pemprov.
Baca SelengkapnyaPinjaman senilai Rp7 triliun dari CDB telah dicairkan ke PT KAI.
Baca Selengkapnya