Follow
DPRD DKI Setuju Beri Talangan Uang Muka DP 0 Sebesar Rp 350 Miliar
Merdeka.com - Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta akhirnya menyetujui anggaran untuk talangan uang muka rumah DP 0. Namun, mereka tidak meloloskan dana yang diajukan sebesar Rp 720 miliar.
Keputusan itu diambil setelah Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta melakukan pertemuan dengan Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Meli Budiastuti. Pertemuan itu dilakukan di Gedung DPRD DKI Jakarta pada Senin (26/11).
"Di tengah kebutuhan menutup defisit KUA-PPAS, penghematan sangat dibutuhkan. Saya minta Bu Kadis menyampaikan sekali lagi yang riil, yang dibutuhkan untuk mengcover 2019," kata pimpinan Banggar Triwisaksana.
-
Bagaimana cara mengurangi pengeluaran yang tidak perlu untuk beli rumah? Evaluasi pengeluaran rutin Anda dan cari cara untuk mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Misalnya, mengurangi makan di luar, membatasi belanja barang-barang yang tidak diperlukan, atau mencari alternatif yang lebih murah untuk kebutuhan sehari-hari.
-
Siapa yang mengeluarkan dana Rp 30 miliar? Pengusaha asal Amerika Serikat, Bryan Johnson menghabiskan USD2 juta atau Rp30,9 miliar per tahun demi memuluskan blueprint yang dia sebut mengembalikan usia muda.
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
-
Siapa yang menolak uang suap ratusan juta? Jujurnya Jenderal TNI Tolak Uang Suap Ratusan Juta Banyak pejabat tersandung kasus korupsi, tapi Mayjen Eddie M Nalapraya justru tak tergiur uang suap.
-
Apa hasil dari 8 persen dari 3 juta? Sementara, jika menggunakan contoh 8 persen dari 3 juta, maka hitungannya adalah; Pertama, ubah bentuk persen menjadi desimal, yaitu 8/100 = 0,08. Kemudian, kalikan jumlah desimal dengan 3.000.000, berarti 0,08 x 3.000.000 = 240.000. Maka, 8 persen dari 3 juta adalah 240.000.
-
Siapa yang melunasi cicilan rumahnya? Pada Selasa, 16/7/2024, Danang membagikan kabar bahwa ia senang karena berhasil melunasi cicilan rumahnya melalui unggahan di media sosialnya.
Meli Budiastuti menjawab, pihaknya mengajukan angka Rp 380 miliar. Nilai ini, menurutnya, hanya cukup untuk menalangi 950 unit rusun DP 0 dari target awal 1.600 unit di 2019.
"Kesiapan huni 780 unit dari Sarana Jaya, Perumnas 170 unit, maka total 950 unit. Kebutuhan bila DP 20 persen maka per unit Rp 80 juta. Kalau dikali 950 unit maka Rp 76 miliar. (Sisanya) 80 persen maka dibutuhkan alokasi anggaran Rp 304 miliar, total Rp 380 miliar," jelas Meli.
Meski telah dikurangi, usulan Dinas Perumahan belum juga disetujui. Anggota Banggar Iman Satria menanyakan mengapa DP yang ditalangi senilai Rp 80 juta per unit.
"DP-nya Rp 80 juta per unit, emang satu unitnya berapa? Bukannya Rp 350 juta?" tanya Iman.
Meli menjawab, memang harga jual rusun maksimal Rp 350 juta. Namun ada 170 unit Rusunami Pasar Rumput dari Perumnas ke DKI belum diketahui harganya, dia memperkirakan harganya Rp 400 juta.
Akhirnya, Triwisaksana memutuskan ketuk palu dengan mengurangi anggaran Rp 380 miliar menjadi Rp 350 miliar untuk uang muka rumah DP nol Rupiah. "Rp 350 miliar rasanya cukup. Baik, kita setujui Rp 350 miliar," tutupnya.
Reporter: Delvira HutabaratSumber: Liputan6.com
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Pemprov DKI kekurangan pembiayaan untuk membangun RDF Plant dalam penyusunan APBD tahun 2024.
Baca Selengkapnya
Seluruh pimpinan Fraksi dan Komisi di DPRD DKI Jakarta mayoritas tidak menyetujui permohonan pinjaman daerah itu.
Baca Selengkapnya
Namun tarif Transjakarta dipastikan tidak akan terganggu dengan keputusan ini.
Baca Selengkapnya
APBDP 2023 terdiri dari Pendapatan Daerah yang diproyeksikan mencapai Rp70,63 triliun.
Baca Selengkapnya
Target itu ternyata direvisi Anies melalui Pergub Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026.
Baca Selengkapnya
DPRD DKI meminta Pemprov DKI Jakarta memberikan penjelasan soal anggaran Rp600 triliun untuk Jakarta menjadi kota global.
Baca Selengkapnya
Rencana belanja daerah tersebut terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
Baca Selengkapnya
Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa, 3 September 2024.
Baca Selengkapnya
DPRD DKI Jakarta mengesahkan Raperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2024 menjadi peraturan daerah (Perda) dengan besaran Rp85.190.596.577.676.
Baca Selengkapnya
Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dibagi dua dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
Baca Selengkapnya
Penggunaan anggaran tersebut harus tetap dilakukan secara hati-hati seperti pada tahun-tahun sebelumnya.
Baca Selengkapnya
Komisi VI DPR menggelar rapat dengan sejumlah perusahaan BUMN terkait pengajuan Penyertaan Modal Negara (PMN).
Baca Selengkapnya