Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPRD DKI Setujui Usulan Dinkes Soal Penambahan Anggaran Penanganan Covid-19

DPRD DKI Setujui Usulan Dinkes Soal Penambahan Anggaran Penanganan Covid-19 Gedung Baru DPRD DKI Jakarta. ©2019 Merdeka.com/Iqbal S Nugroho

Merdeka.com - Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengusulkan tambahan anggaran untuk penanganan corona sebesar Rp769,25 miliar. Sebagian dari usulan tersebut disetujui oleh DPRD.

Sekretaris Komisi E DPRD, yang membidangi kesehatan DKI Jakarta, Jhonny Simanjuntak, mengatakan usulan penambahan anggaran untuk penanganan corona itu sempat disampaikan oleh Ketua Dinas Kesehatan Widyastuti saat rapat dengan Komisi E beberapa waktu lalu.

"Karena mereka mengajukan ada hampir Rp700 M, tapi yang dikabulkan baru separuh," kata Jhonny, Selasa (23/6).

Politikus PDIP itu menilai persetujuan dianggap langkah tepat, agar Jakarta bisa menjadi contoh bagi provinsi lain dalam penanganan corona. Oleh karena itu, pihaknya sepakat bakal menyetujui penambahan anggaran tersebut.

Saat ini, imbuh Jhonny, anggaran penanganan corona di Jakarta baru sekitar Rp380 miliar. Pihaknya bakal mengabulkan penambahan Rp380 miliar lagi untuk penanganan virus Corona di ibu kota.

"Kalau kemarin hanya Rp380 miliar, ya harus ditambah separuhnya lagi. Karena idealnya ketika Dinkes mengajukan itu, menurut saya, bukan seperti rencana biaya 17 Agustus di tingkat RT. Mereka kan sudah kaji, sudah melalui pemikiran yang matang. Itu harus dipenuhi," tutur dia.

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, juga telah memberikan sinyal bakal mempermudah penambahan anggaran penanganan wabah corona di Jakarta. Menurut Pras, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus serius dalam penanganan dan pemulihan atas dampak pandemi.

"Karena saya banyak mendapat laporan bahwa penanganan pasien Covid-19 ini belum maksimal. Makanya di Komisi E kemarin saat rapat bersama Dinas Kesehatan, saya bilang siap menyetujui penambahan anggaran penanganan Covid-19 ini," tutur Pras, sebagaimana dikutip dari situs resmi DPRD Jakarta.

Dinas Kesehatan DKI sebelumnya menjelaskan bahwa alokasi anggaran penanganan corona di Jakarta masuk dalam pos belanja tak terduga atau BTT yang disesuaikan dengan prediksi angka kasus positif corona.

Alokasi anggaran penanganan Covid-19 terbagi menjadi BTT tahap 1 dan BTT tahap 2. Pada BTT tahap 1 anggarannya mencapai Rp129,32 miliar dan seluruhnya telah cair.

Kemudian, pada BTT tahap 2 Dinkes mengusulkan anggaran sebesar Rp639,92 miliar. Namun Badan Pengelola Keuangan Daerah atau BPKD DKI hanya menyetujui Rp255,41 miliar dari usulan tersebut.

Secara total, anggaran penanganan corona yang telah disetujui BPKD DKI senilai Rp384,74 miliar.

(mdk/lia)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pemprov DKI dan DPRD Sepakati APBD Perubahan 2023 Rp79,52 Triliun
Pemprov DKI dan DPRD Sepakati APBD Perubahan 2023 Rp79,52 Triliun

Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2023 akan disahkan menjadi Perda dalam rapat Paripurna Selasa 26 September mendatang.

Baca Selengkapnya
Heru Budi: RUU DKJ Masih Berproses di DPR, Pasti Diberikan yang Terbaik untuk Jakarta
Heru Budi: RUU DKJ Masih Berproses di DPR, Pasti Diberikan yang Terbaik untuk Jakarta

Heru menjelaskan, pencabutan status ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) harus melewati proses yang cukup panjang.

Baca Selengkapnya
APBD Perubahan DKI Jakarta 2024 Jadi Rp85,1 Triliun, Ini Rinciannya
APBD Perubahan DKI Jakarta 2024 Jadi Rp85,1 Triliun, Ini Rinciannya

DPRD DKI Jakarta mengesahkan Raperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2024 menjadi peraturan daerah (Perda) dengan besaran Rp85.190.596.577.676.

Baca Selengkapnya
Komisi IX DPR Minta Kemenkes Serius Tangani Kenaikan Kasus DBD
Komisi IX DPR Minta Kemenkes Serius Tangani Kenaikan Kasus DBD

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Golkar, Dewi Asmara mengatakan, kasus DBD saat ini naik lebih tinggi dibandingkan tahun 2023.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Jenderal TNI Diminta DPR Pepet Presiden Terpilih Prabowo Biar Anggaran Wantannas Naik
VIDEO: Jenderal TNI Diminta DPR Pepet Presiden Terpilih Prabowo Biar Anggaran Wantannas Naik

Anggota Komisi I DPR Fraksi PDIP TB Hasanuddin meminta Sesjen Wantannas mendekati Presiden Terpilih Prabowo Subianto di pemerintahan ke depan

Baca Selengkapnya
DPRD dan Pemprov DKI Sepakati Plafon Prioritas Sementara APBD 2024 Rp81,5 Triliun
DPRD dan Pemprov DKI Sepakati Plafon Prioritas Sementara APBD 2024 Rp81,5 Triliun

Pras berharap, Pemprov DKI dapat menggunakan anggaran itu sebaik mungkin.

Baca Selengkapnya
KUA-PPAS APBD Jakarta 2025 Disepakati Rp91,1 Triliun, Ini Rincian Peruntukannya
KUA-PPAS APBD Jakarta 2025 Disepakati Rp91,1 Triliun, Ini Rincian Peruntukannya

Sebelum menyepakati besaran APBD DKI Jakarta 2025, para pimpinan komisi menyampaikan rekomendasi dan usulan hasil dari konsultasi dengan tiap komisi.

Baca Selengkapnya
DPR dan Pemerintah Sepakat Rumusan Baru Dewan Kawasan Aglomerasi Ditunjuk Presiden Melalui Keppres
DPR dan Pemerintah Sepakat Rumusan Baru Dewan Kawasan Aglomerasi Ditunjuk Presiden Melalui Keppres

"Jadi ditunjuk lewat keputusan presiden. Jadi artinya dia mau kasih ke wapresnya, mau kasih ke siapa, problem ketatanegaraan kita menjadi selesai."

Baca Selengkapnya
Pimpinan DPRD Jakarta Usul Jokowi Perpanjang Masa Jabatan Plt Gubernur Heru Budi
Pimpinan DPRD Jakarta Usul Jokowi Perpanjang Masa Jabatan Plt Gubernur Heru Budi

Menurut Jhonny, akan memerlukan waktu lagi untuk penyesuaian dengan jabatan jika dipilih kembali Pj Gubernur yang baru.

Baca Selengkapnya
Polusi Udara Jakarta Memburuk, Ketua DPRD DKI Usul Beri Insentif ke Pekerja Lapangan
Polusi Udara Jakarta Memburuk, Ketua DPRD DKI Usul Beri Insentif ke Pekerja Lapangan

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengusulkan adanya anggaran untuk pemberian insentif bagi profesi rentan terkena paparan polutan.

Baca Selengkapnya
Heru Budi soal Perpanjangan Masa Jabatan Sebagai Pj Gubernur Jakarta: Terserah Anggota DPRD DKI yang Terhormat Aja
Heru Budi soal Perpanjangan Masa Jabatan Sebagai Pj Gubernur Jakarta: Terserah Anggota DPRD DKI yang Terhormat Aja

Masa jabatan Heru sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta akan berakhir pada 17 Oktober 2024.

Baca Selengkapnya
PDIP Ajukan Pembentukan Pansus JIS Pekan Ini
PDIP Ajukan Pembentukan Pansus JIS Pekan Ini

Pansus akan melakukan audit total terkait pembangunan JIS, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga sudah beroperasi saat ini.

Baca Selengkapnya