DPRD DKI Setujui Usulan Dinkes Soal Penambahan Anggaran Penanganan Covid-19
Merdeka.com - Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengusulkan tambahan anggaran untuk penanganan corona sebesar Rp769,25 miliar. Sebagian dari usulan tersebut disetujui oleh DPRD.
Sekretaris Komisi E DPRD, yang membidangi kesehatan DKI Jakarta, Jhonny Simanjuntak, mengatakan usulan penambahan anggaran untuk penanganan corona itu sempat disampaikan oleh Ketua Dinas Kesehatan Widyastuti saat rapat dengan Komisi E beberapa waktu lalu.
"Karena mereka mengajukan ada hampir Rp700 M, tapi yang dikabulkan baru separuh," kata Jhonny, Selasa (23/6).
-
Bagaimana penanganan Covid-19 di Indonesia? Jokowi memilih menggunakan strategi gas dan rem sejak awal untuk menangani pandemi Covid-19. Gas dan rem yang dimaksudkan Jokowi diimplementasikan dalam tiga strategi yakni penanganan kedaruratan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi. Inilah yang kemudian menjadi ujung tombak dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.
-
Bagaimana Kemenkes RI memperkuat kesiapsiagaan? Kemenkes berkomitmen untuk mengoptimalkan daftar patogen prioritas ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan nasional. Salah satu langkah yang diambil adalah memperkuat surveilans rutin, termasuk program ILI (Influenza-like Illness) dan SARI (Severe Acute Respiratory Infections).
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
-
Siapa anggota DPRD Jawa Tengah? Wafa dipastikan menjadi anggota DPRD Jawa Tengah, sedangkan Luthfi dipastikan terpilih menjadi anggota DPRD Rembang.
-
Siapa yang diingatkan Jokowi soal pengelolaan anggaran? Jokowi mengingatkan Pemda agar program-program harus berorientasi kepada hasil, sehingga ada return ekonomi.
-
Siapa yang ajukan tambahan anggaran Kemensos? Komisi VIII DPR menyetujui usulan tambahan anggaran tahun 2024 yang diajukan Kementerian Sosial.
Politikus PDIP itu menilai persetujuan dianggap langkah tepat, agar Jakarta bisa menjadi contoh bagi provinsi lain dalam penanganan corona. Oleh karena itu, pihaknya sepakat bakal menyetujui penambahan anggaran tersebut.
Saat ini, imbuh Jhonny, anggaran penanganan corona di Jakarta baru sekitar Rp380 miliar. Pihaknya bakal mengabulkan penambahan Rp380 miliar lagi untuk penanganan virus Corona di ibu kota.
"Kalau kemarin hanya Rp380 miliar, ya harus ditambah separuhnya lagi. Karena idealnya ketika Dinkes mengajukan itu, menurut saya, bukan seperti rencana biaya 17 Agustus di tingkat RT. Mereka kan sudah kaji, sudah melalui pemikiran yang matang. Itu harus dipenuhi," tutur dia.
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, juga telah memberikan sinyal bakal mempermudah penambahan anggaran penanganan wabah corona di Jakarta. Menurut Pras, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus serius dalam penanganan dan pemulihan atas dampak pandemi.
"Karena saya banyak mendapat laporan bahwa penanganan pasien Covid-19 ini belum maksimal. Makanya di Komisi E kemarin saat rapat bersama Dinas Kesehatan, saya bilang siap menyetujui penambahan anggaran penanganan Covid-19 ini," tutur Pras, sebagaimana dikutip dari situs resmi DPRD Jakarta.
Dinas Kesehatan DKI sebelumnya menjelaskan bahwa alokasi anggaran penanganan corona di Jakarta masuk dalam pos belanja tak terduga atau BTT yang disesuaikan dengan prediksi angka kasus positif corona.
Alokasi anggaran penanganan Covid-19 terbagi menjadi BTT tahap 1 dan BTT tahap 2. Pada BTT tahap 1 anggarannya mencapai Rp129,32 miliar dan seluruhnya telah cair.
Kemudian, pada BTT tahap 2 Dinkes mengusulkan anggaran sebesar Rp639,92 miliar. Namun Badan Pengelola Keuangan Daerah atau BPKD DKI hanya menyetujui Rp255,41 miliar dari usulan tersebut.
Secara total, anggaran penanganan corona yang telah disetujui BPKD DKI senilai Rp384,74 miliar.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2023 akan disahkan menjadi Perda dalam rapat Paripurna Selasa 26 September mendatang.
Baca SelengkapnyaHeru menjelaskan, pencabutan status ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) harus melewati proses yang cukup panjang.
Baca SelengkapnyaDPRD DKI Jakarta mengesahkan Raperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2024 menjadi peraturan daerah (Perda) dengan besaran Rp85.190.596.577.676.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Golkar, Dewi Asmara mengatakan, kasus DBD saat ini naik lebih tinggi dibandingkan tahun 2023.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi I DPR Fraksi PDIP TB Hasanuddin meminta Sesjen Wantannas mendekati Presiden Terpilih Prabowo Subianto di pemerintahan ke depan
Baca SelengkapnyaPras berharap, Pemprov DKI dapat menggunakan anggaran itu sebaik mungkin.
Baca SelengkapnyaSebelum menyepakati besaran APBD DKI Jakarta 2025, para pimpinan komisi menyampaikan rekomendasi dan usulan hasil dari konsultasi dengan tiap komisi.
Baca Selengkapnya"Jadi ditunjuk lewat keputusan presiden. Jadi artinya dia mau kasih ke wapresnya, mau kasih ke siapa, problem ketatanegaraan kita menjadi selesai."
Baca SelengkapnyaMenurut Jhonny, akan memerlukan waktu lagi untuk penyesuaian dengan jabatan jika dipilih kembali Pj Gubernur yang baru.
Baca SelengkapnyaKetua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengusulkan adanya anggaran untuk pemberian insentif bagi profesi rentan terkena paparan polutan.
Baca SelengkapnyaMasa jabatan Heru sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta akan berakhir pada 17 Oktober 2024.
Baca SelengkapnyaPansus akan melakukan audit total terkait pembangunan JIS, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga sudah beroperasi saat ini.
Baca Selengkapnya