Follow
DPRD DKI Soal Ide Bangun Rusun di Dataran Rendah: Bisa Jika Diterima Warga
Merdeka.com - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Syarif menilai komunikasi antara pemerintah provinsi dengan masyarakat menjadi kunci keberhasilan satu kebijakan, khususnya banjir. Menurutnya, gagasan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria tentang membangun rumah susun di atas dataran rendah tidak ada salahnya.
"Gubernur sekarang ini sesuai dengan janji kampanye tidak ada penggusuran. Lalu bagaimana supaya tidak digusur? Mungkin penggunaan rekayasa sosialnya beda dengan penggusuran. Itu sedang dipikirkan. Kalau tidak digusur dengan cara apa. Membangun rumah susun dengan biaya besar," kata Syarif, Selasa (16/2).
Politikus Gerindra itu menilai selama ini masalah banjir di dataran rendah sejak periode pemerintahan sebelumnya selalu sama. Khususnya banjir di wilayah-wilayah bantaran kali.
-
Bagaimana DKI Jakarta membuat program Kelurahan Sadar Hukum? 'Melalui pelaksanaan pembinaan kelompok keluarga sadar hukum (Kadarkum), pengembangan kelurahan binaan, sampai dengan terbentuknya kelurahan sadar hukum,' tambahnya.
-
Dimana program reformasi kelurahan diterapkan? Pada 19 Oktober 2023 lalu, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengumpulkan lurah atau kepala desa se-DIY untuk mengikuti peluncuran program reformasi kelurahan yang secara resmi dimulai tahun ini.
-
Apa saja program dalam reformasi kelurahan? Sedangkan reformasi pemberdayaan masyarakat kelurahan dicanangkan lima program yaitu penguatan kegiatan penanganan stunting; penguatan kegiatan untuk pendampingan pengembangan kebudayaan; penguatan kegiatan untuk pembangunan lingkungan yang mendukung perekonomian, sosial dan pengembangan kebudayaan; penguatan kegiatan pemberdayaan perekonomian; serta penguatan kegiatan untuk penanganan kemiskinan.
-
Mengapa rumah itu dijadikan pusat pemerintahan? Seperti diketahui, pada masa Agresi Militer Belanda I, pemerintah Kabupaten Kendal sempat berpindah ke daerah Sukorejo setelah daerah Weleri dibombardir tentara Belanda. Namun pada akhirnya wilayah Sukorejo juga bisa diserang Belanda lewat udara. Sebelum serangan itu, pemerintahan sempat dipindah ke daerah Purwosari, tepatnya di rumah milik Raden Mas Ari Sumarmo.
-
Bagaimana reformasi kelurahan dilakukan? Reformasi kelurahan DIY terdiri atas reformasi birokrasi kelurahan dan reformasi pemberdayaan masyarakat kelurahan. Reformasi birokrasi kelurahan diwujudkan melalui beberapa program, di antaranya penguatan pengelolaan data dan informasi kelurahan, pengembangan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) kelurahan, penguatan digitalisasi kelurahan, penguatan pengelolaan keuangan kelurahan, hingga penguatan pengadaan barang dan jasa pemerintah kelurahan.
-
Dimana biasanya permukiman dirancang? 'Kawasan permukiman biasanya dirancang untuk mendukung kehidupan sosial dan ekonomi warga yang tinggal di dalamnya,' ujar Yunus dalam tulisannya.
Agar penertiban berjalan humanis, kata Syarif, setiap masa pemerintah memiliki cara masing-masing. Seperti gagasan yang disampaikan Riza, membangun rumah susun di dataran rendah.
"Saya punya pandangan ya optimis kalau kedua belah pihak pemerintah punya kebijakan yang bagus, diterima warga, bisa. Masalahnya sekarang komunikasinya itu tidak tuntas," ujarnya.
Sebelumnya Riza mengatakan, Pemprov DKI telah mengimbau warga bantaran sungai untuk pindah ke rumah susun agar tidak lagi mengalami banjir rutin setiap tahun. Namun warga enggan pindah.
Sebagai solusi, Riza menuturkan bahwa Pemprov DKI mempertimbangkan membangun rumah susun di daerah dataran rendah.
"Ini kami cari terobosan, di samping mau pindahkan warga ke rusunawa, di lahan yang dataran rendah akan dibangun rusunawa di atasnya. Bawahnya waktu kering dijadikan tempat parkir, main, dan bersosialisasi," ujarnya.
Politikus Gerindra itu menambahkan, dari tahun ke tahun penanganan banjir di ibu kota mulai terkendali dan terjadi perubahan yang signifikan. Indikatornya adalah jumlah pengungsi berkurang, genangan berkurang, tinggi banjir berkurang
"Program yang kami impikan tidak kurang dari Rp 5 triliun (per tahun) selama tiga tahun ini untuk penanggulangan banjir."
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
DPRD DKI Jakarta mempertanyakan warga menengah atas yang tinggal di rusunawa.
Baca Selengkapnya
"Saya memberikan yang terbaik buat warga. 2025 kita akan bangun itu di sekitar wilayah Tanjung Priok," kata Heru.
Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Jakarta sudah tak lagi menggratiskan pembayaran sewa rusun di Ibu Kota mulai Desember 2023.
Baca Selengkapnya
Persoalan permukiman di Jakarta sempat disinggung oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim Djojohadikusumo.
Baca Selengkapnya
"Respons bapak sangat mengecewakan dan zalim. Kasihan warga diberi ketidakpastian lagi," kata Sahroni
Baca Selengkapnya
Ridwan Kamil ingin mengembangkan konsep transit oriented development (TOD) demi mengatasi masalah kebutuhan perumahan untuk masyarakat Jakarta.
Baca Selengkapnya
RK yakin warga Jakarta bisa lebih produktif dan hidupnya lebih sehat karena aktivitasnya tidak habis waktu di jalan dengan adanya perumahan vertikal itu.
Baca Selengkapnya
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berencana membangun rumah susun baru (rusun) bagi warga eks gusuran Jakarta Internasional Stadium (JIS)
Baca Selengkapnya