DPRD DKI Soroti Pemprov Tambah RS Rujukan Covid-19 Tanpa Pencegahan Maksimal
Merdeka.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus menambah kapasitas rumah sakit rujukan hadapi lonjakan kasus positif Covid-19. Namun, langkah ini dinilai tidak tepat tanpa ada upaya pencegahan.
Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak mengatakan menambah kapasitas bukan solusi terbaik. Sebab, menambah rumah sakit rujukan selaras dengan penambahan alat medis yang mendukung. Untuk hal itu, Gilbert mengatakan, tidak butuh waktu cepat.
"Pencegahan lebih penting dari segi efektivitas, biaya, keselamatan dan lain-lain. Tidak mungkin bangun rumah sakit berperalatan lengkap dalam waktu singkat," ujar Gilbert kepada merdeka.com, Senin (28/12).
-
Bagaimana penanganan Covid-19 di Indonesia? Jokowi memilih menggunakan strategi gas dan rem sejak awal untuk menangani pandemi Covid-19. Gas dan rem yang dimaksudkan Jokowi diimplementasikan dalam tiga strategi yakni penanganan kedaruratan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi. Inilah yang kemudian menjadi ujung tombak dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.
-
Kenapa Pendeta Gilbert dilaporkan ke Polda Metro Jaya? Laporan tersebut teregister dengan nomor LP/B/2223/IV/2024/SPKT Polda Metro Jaya tertanggal 25 April 2024. Gilbert dilaporkan terkait Pasal 156 a KUHP tentang Tindak Pidana Penistaan Agama.
-
Siapa yang menilai kemacetan di Jakarta? Tomtom International BV adalah lembaga pemeringkat lalu lintas kota dunia mencatat peringkat kemacetan di Jakarta naik menjadi 29 pada 2022.
-
Bagaimana proses penyelidikan kasus Pendeta Gilbert? 'Pendeta G (Gilbret) itu masih dilakukan pengumpulan karena ada beberapa laporan di daerah di berbagai daerah ada di Sumsel dan Sulsel,' ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Selasa (2/7).
-
Siapa yang mempertanyakan data kerawanan Pemilu di Kaltim? Isran mempertanyakan data yang dikeluarkan oleh Bawaslu tersebut. Sebab dalam riwayatnya, Kaltim tak pernah mengalami kericuhan dalam penyelenggaraan Pemilu.
-
Kenapa Covid Pirola dikhawatirkan? Varian baru virus corona bernama Pirola tengah menimbulkan kekhawatiran di seluruh dunia. Varian BA.2.86, yang dijuluki 'Pirola', adalah varian baru Omicron yang bermutasi dan memicu lonjakan kasus baru. Pirola memiliki lebih dari 30 mutasi penting, menurut Scott Roberts, spesialis penyakit menular Yale Medicine dikutip dari Al-Jazeera.
Gilbert turut menyoroti upaya pelacakan yang dilakukan Pemprov. Melihat kondisi Jakarta saat ini, ia menuturkan kualitas pelacakan Pemprov sangat lemah bahkan publik tidak mendapat informasi tentang jumlah orang yang dilacak akibat penularan Covid-19.
Gilbert mengingatkan Pemprov agar meningkatkan pencegahan dan pelacakan agar penanganan pandemi Covid-19 tidak difokuskan di rumah sakit.
"Kita tidak tahu apa-apa soal tracing. Mereka tidak paparkan, kesan saya tidak jalan. Padahal ini penting, kapasitas rumah sakit tidak akan cukup kalau tracing dan pengawasan ketat tidak jalan," tandasnya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memastikan ada peningkatan kapasitas rumah sakit (RS) rujukan pasien terinfeksi Covid-19 seiring adanya kenaikan rata-rata keterpakaian tempat tidur (Bed Occupancy Rate/BOR) sebesar 85 persen.
"Pak Gubernur juga sudah perintahkan, kami juga sudah koordinasi, pemerintah pusat juga minta setiap provinsi, setiap kabupaten di Indonesia sebagaimana permintaan satgas pusat. Kami juga dari pemprov terus mengupayakan semaksimal mungkin meningkatkan," katanya, Selasa (22/12).
Dalam data yang dihimpun oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta tercatat terjadi peningkatan penggunaan ICU di 98 RS rujukan penanganan Covid-19. Terhitung 20 Desember 2020, dari 6.663 tempat tidur isolasi yang ada kini sudah ditempati sebanyak 5.691 pasien. Artinya kapasitas sudah mencapai 85 persen.
Begitu juga kondisi ruang ICU, tercatat untuk tempat tidur ICU sudah terisi 722 dari 907 sehingga persentasenya 80 persen. Tidak hanya peningkatan kapasitas ruang di RS rujukan penanganan Covid-19, Riza mengatakan, peningkatan jumlah tenaga medis maupun sukarelawan pun diperbanyak untuk menangani pandemi di Jakarta.
"Semua kami tingkatkan, SDM kita tingkatkan, tidak hanya kuantitasnya tapi juga kualitasnya. Bahkan kita terus membuka sukarelawan, relawan-relawan," ujarnya.
Ia pun menegaskan tidak hanya Pemprov DKI, penanganan Covid-19 di Ibu Kota juga melibatkan Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya sehingga seluruh warga yang membutuhkan dapat dilayani dengan baik.
"Kami sebagai pemerintah menyiapkan pelayanan baik, keamanan baik, kami kerja sama juga dengan Polda dan Kodam. Semua warga Jakarta harus mendapatkan fasilitas pelayanan sebaik mungkin," tutup Riza.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Data itu terungkap setelah Pemprov Jakarta memiliki alat lengkap.
Baca SelengkapnyaHasil monitoring KPUD DKI Jakarta menunjukkan warga yang memilih calon gubernur dan calon wakil gubernur hanya 50 persen.
Baca SelengkapnyaKPU-Bawaslu dianggap tidak profesional dalam menyelenggarakan Pilkada Jakarta 2024. Hasilnya, angka golongan putih atau golput pun tinggi.
Baca SelengkapnyaRIDO menilai, KPU DKI Jakarta tak profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana Pilkada.
Baca SelengkapnyaBerdasarkan data bantuan sosial stunting.jakarta.go.id, ada 39.793 balita yang tercatat memiliki permasalahan gizi, 22.823 di antaranya tergolong stunting.
Baca SelengkapnyaData Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI, Jakarta menjadi provinsi penyumbang kasus tertinggi PHK.
Baca SelengkapnyaLembaga survei Charta Politika mencatat penurunan partisipasi pemilih di Pilkada DKI Jakarta 2024 menjadi hanya 58 persen.
Baca Selengkapnya“Nanti kita cek trennya seperti apa. Tapi memang kemarin pas bulan Mei 2023, melonjak jadi 216% dibandingkan bulan April 2023," kata Kadis Dukcapil DKI
Baca SelengkapnyaWahyu mengatakan pengurangan jumlah pemilih tersebut, karena memang ketika dilakukan coklit ada warga yang telah meninggal dunia, pindah tempat tinggal dan lain
Baca SelengkapnyaProses rekapitulasi suara di tingkat provinsi dijadwalkan berlangsung pada 7-9 Desember 2024.
Baca SelengkapnyaDari lima kota dan satu kabupaten di DKI Jakarta jumlah warga yang telah melapor pencatutan NIK berjumlah 253 orang.
Baca SelengkapnyaAduan tersebut, klaim Heru, akan dijadikan evaluasi PPDB tahun depan.
Baca Selengkapnya