DPRD DKI Tak Setuju PSBB Diperketat, Lebih Baik Fokus 3T
Merdeka.com - Dewan Pembina Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani mendorong Pemerintah Provinsi DKI meningkatkan kapasitas testing, tracing, dan treatment. Menurutnya, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat tidak lagi berdampak positif.
"Saya pikir kita sudah terbiasa hidup normal kembali, jadi tidak perlu PSBB. Yang menjadi fokus Pemprov adalah meningkatkan imun warga dan tegakkan protokol kesehatan kembali," ucap Zita, Senin (28/12).
Wakil Ketua DPRD DKI itu menambahkan, saat ini kasus positif Covid-19 tidak hanya menyerang warga yang tidak patuh protokol kesehatan. Oleh sebab itu, penerapan PSBB ketat bukan lagi menjadi kebijakan tepat mengendalikan angka penularan Covid.
-
Bagaimana cara mencegah DBD menurut Pemprov DKI? Lebih lanjut, orang tua juga diharapkan menjaga anak-anak saat beraktivitas di liar ruang. Anak-anak diminta untuk memakai pakaian yang menutupi tubuh, seperti celana dan baju lengan panjang.
-
Kenapa kasus Covid-19 naik? Kasus positif Covid-19 pada 27 November sampai 3 Desember mengalami kenaikan sebanyak 30 persen dibanding pekan sebelumnya, yaitu pada 20-26 November.
-
Apa penyebab peningkatan kasus DBD di Jakarta? Angka kasus DBD di DKI Jakarta mengalami peningkatan sebanyak 1.102 orang dari sebelumnya hanya 627 kasus pada 19 Februari 2024.
-
Mengapa kasus DBD di Jakarta meningkat? Lebih lanjut, Ngabila menjelaskan adanya peningkatan kasus DBD di Tanah Air terjadi karena efek dari kemarau ekstrem panjang atau El Nino pada Juli hingga November 2023.
-
Bagaimana penanganan Covid-19 di Indonesia? Jokowi memilih menggunakan strategi gas dan rem sejak awal untuk menangani pandemi Covid-19. Gas dan rem yang dimaksudkan Jokowi diimplementasikan dalam tiga strategi yakni penanganan kedaruratan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi. Inilah yang kemudian menjadi ujung tombak dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.
-
Kenapa Pemprov DKI meminta warga menjaga kebersihan? Warga diimbau menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar tempat tinggalnya.
Selain itu, Zita juga mendorong agar Pemprov memasifkan upaya tracing ketimbang testing.
"Saya juga berharap Pemprov bisa maksimalkan 3 T, testing, tracing, treatment, ketiga-tiganya sama penting, jadi jangan hanya testing yang ditonjolkan," tandasnya.
Sementara itu, anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak menyoroti tes dan pelacakan penularan Covid-19 oleh Pemerintah Provinsi. Menurutnya, prinsip uji san pelacakan atau disebut dengan istilah 3 T, testing, tracing, dan treatment, yang dilakukan Pemprov di tengah lonjakan kasus tidak terukur dan transparan.
"Yang masalah adalah 3T, testing kita tidak tahu akurasinya berapa karena tidak pernah dievaluasi. Yang lebih jelek lagi adalah tracing. Data terakhir bulan Mei adalah 1:3, paling baik 1:33, kalaupun dapat 1:10 sudah bagus," jelas Gilbert kepada merdeka.com, Senin (28/12).
Politikus sekaligus epidemiolog ini menilai, program tracing yang kerap disampaikan pihak eksekutif tidak terlihat dampaknya, justru terkesan tidak jalan.
Meskipun, pihak Pemprov DKI menegaskan kapasitas testing Jakarta melampaui target World Health Organization (WHO), namun Gilbert berpandangan hal itu tidak akan bermakna jika kualitas tracing tidak memadai. Terlebih lagi, imbuhnya, dalam rangkaian 3T, kualitas tracing lebih penting dalam upaya pengendalian pandemi Covid-19.
"Testing buat apa kalau tidak diikuti tracing? Karena maksudnya kan untuk tracing. Kalau 2.000 kasus, apakah ada 20.000 yg diperiksa? Kemampuan lab tidak mencapai, jadi jangan hanya melebihi WHO. Tracing lebih penting," tandasnya.
Mengutip data dari corona.jakarta.go.id, jumlah orang yang dites secara Polymerase Chain Reaction (PCR) pada Minggu (27/12) sebanyak 10.612 orang, dan 12.424 spesimen.
Kemudian, angka penambahan kasus Covid di DKI mencapai 1.997 kasus. Sehingga akumulasi kasus di Jakarta sebanyak 175.926 kasus. Sementara kasus aktif, pasien Covid-19 yang masih menjalani isolasi dan perawatan, sebanyak itu 14.107 kasus.
Wacana Perketat PSBB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan pemerintah provinsi sedang mempertimbangkan kembali mengambil kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat. Langkah ini diambil sebagai konsekuensi tingginya jumlah kasus positif Covid-19 di ibu kota.
Pemprov DKI masih memiliki 7 hari sebelum menentukan PSBB ketat. Saat ini, Jakarta masih berstatus PSBB transisi, terhitung sejak 21 Desember hingga 3 Januari.
"Dalam menyikapi peningkatan ini, kami akan terus mengambil berbagai kebijakan kita akan lihat nanti beberapa hari ke depan setelah tanggal 3 nanti, apakah dimungkinkan nanti Pak Gubernur nanti akan ada emergency break (rem darurat) nanti kita akan lihat sesuai dengan fakta dan data," ujar Riza di Mapolda Metro Jaya, Minggu (27/12).
Politikus Gerindra itu mengatakan, data kasus Covid di DKI sangat dinamis. Untuk itu, untuk pertimbangan kebijakan PSBB wajib berdasarkan fakta dan data.
Agar kebijakan PSBB ketat tidak diberlakukan, Riza mengajak seluruh pelaku usaha dan perkantoran agar tetap disiplin melakukan upaya pencegahan penularan Covid-19.
"Untuk itu kami minta khusus pelaku usaha perkantoran dan lainnya untuk membantu kita semua agar jangan sampai nanti ada peningkatan luar biasa, sehingga kami Pemprov dengan jajaran Pak Gubernur terpaksa mengambil kebijakan untuk memperketat PSBB," jelasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dari data terakhir yang dihimpun hingga 26 Maret 2024, Jakarta Barat menjadi wilayah dengan penyebaran kasus DBD terbanyak yakni 716 kasus.
Baca SelengkapnyaInformasi Jokowi terima dari Menkes, kasus Covid-19 masih dalam kondisi yang baik meski memang ada kenaikan.
Baca SelengkapnyaMasyarakat juga diminta segera melengkapi vaksinasi Covid-19, khususnya pada kelompok berisiko.
Baca SelengkapnyaSejak 27 November sampai 3 Desember kenaikan sebanyak 30 persen.
Baca SelengkapnyaKasus demam berdarah di Probolinggo merupakan yang tertinggi di Jawa Timur.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Golkar, Dewi Asmara mengatakan, kasus DBD saat ini naik lebih tinggi dibandingkan tahun 2023.
Baca SelengkapnyaDua kasus kematian baru dari pasien Covid-19 pada Desember 2023.
Baca SelengkapnyaJumlah ini naik dua kali lipat dibanding tahun 2023. Adapun rinciannya, pada Januari 2024 sebanyak 68 kasus, Februari 119 kasus, Maret 68 kasus.
Baca Selengkapnyamengonfirmasi tren kasus mingguan Covid-19 di Indonesia kembali mengalami peningkatan.
Baca SelengkapnyaKebijakan WFH ASN Pemprov DKI itu rencananya bakal dimula 21 Agustus sampai 7 September 2023.
Baca SelengkapnyaData Indeks Kualitas Udara (AQI) Air, DKI Jakarta menempati posisi teratas daftar kota dengan tingkat polusi terburuk pada Senin, 7 Agustus 2023.
Baca SelengkapnyaBukan hanya denda, warga juga bisa terkena hukuman pidana paling lama dua bulan.
Baca Selengkapnya