Follow
DPRD DKI Targetkan Penetapan APBD 2020 Dilakukan 30 November
Merdeka.com - DPRD DKI Jakarta menargetkan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2020 dilakukan pada 30 November 2019. Dalam waktu dekat, DPRD DKI Jakarta menyusun alat kelengkapan dewan (AKD) setelah pelantikan lima pimpinan definitif pada Senin, 14 Oktober 2019.
Ini disampaikan Ketua sementara DPRD DKI, Pantas Nainggolan, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (11/10).
"Memang target pertama kita semuanya akan diselesaikan pada 30 November," kata Pantas.
-
Kapan pelantikan anggota DPRD Jateng? Ayah dan anak secara bersamaan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah periode 2024-2029 terpilih yang dilantik pada rapat paripurna di Gedung DPRD Jateng, Semarang, Selasa.
-
Kapan pelipatan surat suara DPRD DKI dimulai? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
-
Siapa yang terpilih sebagai anggota DPRD DKI Jakarta Dapil 5? Fatimah Tania Nadira Alatas adalah anggota DPRD DKI Jakarta terpilih dari dapil 5, yang mencakup Kecamatan Duren Sawit, Kecamatan Jatinegara, dan Kecamatan Kramatjati.
-
Siapa yang terpilih jadi anggota DPRD? Fadel Islami merintis karir politiknya sejak tahun 2021.
-
Apa yang sedang dipertimbangkan oleh PDIP untuk Pilgub DKI 2024? 'Nama-nama akan tersaring sesuai dengan usulan dari daerah-daerah. Mohon maaf, belum bisa kami sebut karena masih melakukan proses pencermatan,' kata Hasto di Posko Pemenangan, Jakarta, Senin (6/5) malam.
-
Kenapa DPR pentingkan target RPJMN 2020-2024? 'Asumsi dan sasaran pembangunan yang kita bahas hari ini sangatlah menentukan apakah kita bisa mengejar target pertumbuhan ekonomi, inflasi, target pengurangan tingkat pengangguran, hingga pengurangan kemiskinan yang ditargetkan dalam RPJMN.
Politikus PDI Perjuangan ini optimis pembahasan APBD DKI Jakarta tahun 2020 selesai tepat waktu. Namun, jika pembahasan anggaran tersebut tak bisa rampung akhir November, maka diundur sampai Desember 2019.
"Kalau misalnya tidak terkejar masih bisa Desember awal atau pertengahan," ucapnya.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah mengajukan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD DKI 2020. Total anggaran yang diajukan dalam KUA-PPAS 2020 naik Rp6,9 triliun lebih dari APBD 2019, yang ditetapkan akhir tahun lalu. APBD 2019 diketahui sebesar Rp89,08 triliun, kini anggaran KUA-PPAS 2020 yang diajukan adalah Rp95,99 triliun.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Seluruh anggota DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029 diharapkan menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik demi kepentingan dan kemajuan warga Jakarta.
Baca Selengkapnya
Sebelum besaran APBD Perubahan (APBD-P) disepakati, lima komisi di DPRD DKI Jakarta telah melakukan pembahasan selama empat hari, sejak 9-12 Agustus 2024.
Baca Selengkapnya
Menurutnya, pimpinan AKD ataupun Komisi akan berpatok pada UU MD3.
Baca Selengkapnya
Sebanyak total 106 anggota Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat (DPRD) DKI Jakarta terpilih periode 2024-2029 bakal dilantik besok
Baca Selengkapnya
PKS DPRD DKI Jakarta memperoleh total 18 kursi. Sedangkan PDIP DPRD DKI Jakarta memperoleh sebanyak 15 kursi.
Baca Selengkapnya
Hasil finalisasi komisi di DPR akan diumumkan pada 14 Oktober 2024.
Baca Selengkapnya
Puan mengatakan DPR masih membahas terkait komisi yang akan dilebur untuk menyesuaikan dengan jumlah kementerian di kabinet.
Baca Selengkapnya
DPRD DKI Jakarta mengesahkan Raperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2024 menjadi peraturan daerah (Perda) dengan besaran Rp85.190.596.577.676.
Baca SelengkapnyaPilkada DKI Jakarta 2024 adalah proses pemilihan kepala daerah yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 November 2024.
Baca Selengkapnya
Puan mengatakan, DPR akan menyesuaikan pembentukan komisi beserta pimpinan setelah adanya nomenklatur kementerian/lembaga Presiden Prabowo.
Baca Selengkapnya
Komunikasi itu terjalin agar alat kelengkapan dewan dapat terbentuk sebelum pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berjalan.
Baca Selengkapnya
Menurut Puan, pengkajian mendalam diperlukan agar menghasilkan keputusan secara komprehensif.
Baca Selengkapnya