DPRD DKI Usul Tarif MRT Rp 10.000
Merdeka.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama DPRD DKI masih berembuk untuk menentukan subsidi dan tarif moda raya terpadu (MRT). Ketua Komisi C DPRD DKI Santoso mengatakan, berdasar data sementara yang diperoleh dari perhitungan operator MRT, tarif MRT sebelum subsidi sebesar Rp 18.000.
"DPRD diinformasikan tarif MRT itu Rp 18.000 tarifnya, itu belum disubsidi," kata Santoso saat dihubungi, Kamis (21/2).
Santoso menyebut, apabila angka Rp 18000 sudah pasti, ia menyarankan DKI mensubsidi sebesar Rp 8000 sehingga tarif MRT adalah Rp 10.000.
-
Bagaimana Pemprov DKI menutup kerugian MRT? 'Akhirnya ketemu ditutup dari ERP atau electronic road pricing. Ketemu, ya sudah, diputuskan dan saya putuskan. Dan itu keputusan politik, bahwa APBN atau APBD sekarang masih suntik Rp800 miliar itu adalah memang adalah kewajiban. Karena itu pelayanan, bukan perusahaan untung dan rugi,' kata Jokowi.
-
Apa solusi Pemprov DKI menutup kerugian LRT? Begitu juga dengan moda Lintas Raya terpadu (LRT) Jakarta yang dikalkulasikan menimbulkan kerugian bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jokowi menilai sistem jalan berbayar elektronik atau 'electronic road pricing' (ERP) dapat menjadi sumber penerimaan daerah yang dapat menutup kerugian tersebut.
-
Gimana DPRD bantu Transjakarta? Khoirudin mengaku, DPRD DKI Jakarta mendukung upaya Transjakarta itu, dengan mengajak Transjakarta dan MRT untuk berkolaborasi dengan Millennium Challenge Corporation (MCC) di Washington DC, Amerika Serikat.
-
Kenapa DPRD DKI dukung Transjakarta? Kami mendukung penuh langkah eksekutif ini, dan ini menunjukkan bukti nyata komitmen kami (DPRD DKI) dalam mendukung program pengurangan emisi gas rumah kaca,' sebutnya.
-
Apa yang diapresiasi DPRD dari Transjakarta? Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin memberikan apresiasi terhadap upaya Transjakarta dalam mengurangi emisi gas rumah kaca, salah satunya melalui penggunaan bus listrik.
-
Apa yang dilakukan Pemprov DKI untuk menambah RTH? Pemprov DKI kini tengah mencanangkan program “Penataan Kawasan Unggulan“ untuk menambah opsi peningkatan jumlah dan luas RTH di Jakarta.
"Saya sampaikan berapapun besarnya subsidi itu tidak boleh lebih dari yang rakyat bayarkan, misal Rp 18.000 ya subsidi harus di bawah yang orang bayarkan, misal (tarif) Rp 10.000, nah pemerintahnya (subsidi) Rp 8000. Jangan kebalik," katanya.
"Kenapa? Karena tidak semua rakyat pakai subsidi ini, ada yang naik MRT ada yang tidak. Saya selaku Dewan menginginkan subsidi itu jangan sampai lebih dari 100 persen dari yang rakyat bayarkan," ucapnya.
Sementara itu, Asisten Perekonomian Sri Haryati mengakui pembahasan tarif harus melalui DPRD DKI. Hal itu diamanatkan dalam Perda Nomor 5 Tahun 2014. "Masih akan dibahas dengan DPRD," katanya.
Diketahui, pada APBD DKI 2019, LRT Jakarta menerima subsidi Rp 327 miliar, sedangkan MRT disubsidi Rp 672,3 miliar.
Reporter: Delvira HutabaratSumber: Liputan6.com
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tarif Rp5.000 usulan DTKJ tersebut adalah nilai yang diperoleh setelah adanya pemotongan subsidi tiket.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI dan Transjakarta telah menguji coba layanan baru rute Terminal Kalideres-Bandara Soekarno Hatta.
Baca SelengkapnyaPemerintah berencana akan menaikan tarif kereta Commuteline Jabodetabek pada tahun ini.
Baca SelengkapnyaKetua Forum Diskusi Transportasi Jakarta (FDTJ) menyoroti anggota DPRD DKI Jakarta yang tidak tau perbedaan LRT Jakarta dan Jabodebek
Baca SelengkapnyaTarif KRL memang belum pernah mengalami kenaikan lagi sejak 2016.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI akan segera menetapkan TransJakarta rute Kalideres menuju Bandara Soekarno-Hatta.
Baca SelengkapnyaPengguna transportasi umum keberatan dengan tarif yang mengalami kenaikan.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Jakarta belum kunjung meresmikan besaran tarif untuk rute baru tersebut.
Baca SelengkapnyaDPRD DKI Jakarta mengesahkan Raperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2024 menjadi peraturan daerah (Perda) dengan besaran Rp85.190.596.577.676.
Baca SelengkapnyaPemerintah daerah dapat meminta bantuan pendanaan APBN untuk membangun moda transportasi massal.
Baca SelengkapnyaPromosi ini berlaku sejak 28 Agustus hingga akhir bulan September 2023.
Baca SelengkapnyaTarif komersial ini ditetapkan seiring akan dioperasikan LRT Jabodebek pada Agustus tahun 2023.
Baca Selengkapnya