Follow
DPRD ketok palu, APBD DKI 2016 sah
Merdeka.com - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2016 baru saja disahkan. Pengesahan ini dilakukan setelah rapat kerja pembahasan Rancangan APBD DKI 2016 di tingkat komisi DPRD DKI selesai pada (22/12) kemarin.
Dalam sidang paripurna yang juga dihadiri pula Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, dipimpin oleh Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi. Sedangkan, pembacaan laporan Banggar dan permintaan persetujuan anggota secara lisan dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana.
Ketika pimpinan sidang bertanya, apakah anggota dewan setuju Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2016? Sekitar 73 dewan yang hadir serentak menjawab setuju.
-
Apa yang dicapai oleh DKI Jakarta? Sebanyak 267 kelurahan yang berada di wilayah administratif DKI Jakarta kini telah sepenuhnya berpredikat sadar hukum.
-
Kapan APBD Kutai Timur disahkan? Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur tahun 2024 telah disahkan. Pengesahan dilakukan setelah Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman dan Ketua DPRD Kutai Timur Joni menandatangani dan berubah menjadi Peraturan Daerah (Perda).
-
Kenapa APBD Kaltim meningkat? Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kaltim, Yusliando juga menyebutkan, signifikansi peningkatan APBD ditunjang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Terutama dari sektor pajak dan arus investasi yang masuk ke Kaltim.
-
Siapa yang mengapresiasi DKI Jakarta? Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly mengapresiasi pemerintah DKI Jakarta yang berhasil mewujudkan pencapaian 100 persen Kelurahan Sadar Hukum.
-
Apa yang paling signifikan di APBD Kaltim? Tahun ke tahun, sejak 2019 APBD Kaltim terus meningkat signifikan. Mulai di angka Rp 13 triliun pada 2019, kini APBD Kaltim menyentuh angka Rp 25,3 triliun pada tahun anggaran 2023.
-
Bagaimana perubahan nama DKI Jakarta berpengaruh ke ekonomi? Perubahan ini tidak hanya sekedar perubahan nama, tetapi juga mengandung dampak besar dalam hal kebijakan ekonomi dan pemerintahan.
"Apakah anggota setuju Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2016 disahkan?' 'Setuju'," jawab para anggota dewan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon, Jakarta, Rabu (23/12).
Setelah mendengar suara anggota dewan, Pria yang akrab disapa Pras mengatakan Raperda tentang APBD DKI untuk tahun anggaran 2016 telah resmi disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Setelah ini, katanya, draf akan langsung diserahkan ke Pemprov DKI Jakarta.
"Dengan setujuinya Raperda menjadi Perda akan diserahkan kepada Gubernur untuk ditindak lanjuti," ujar Pras.
Untuk diketahui, jumlah APBD DKI 2016 yang telah disahkan DPRD DKI dan Pemprov DKI itu diketahui mencapai Rp 66,3 triliun. Nantinya, setelah disahkan, draf APBD DKI akan dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri untuk dikoreksi dan dievaluasi.
"Dalam pembahasan tidak ada penambahan atau pengurangan secara signifikan. Dan total APBD DKI Jakarta 2016 adalah Rp 66 triliun, Rp 373 miliar, Rp 687 juta dan Rp 377 ribu," ujar Triwisaksana saat membacakan laporan Banggar.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
DPRD DKI Jakarta mengesahkan Raperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2024 menjadi peraturan daerah (Perda) dengan besaran Rp85.190.596.577.676.
Baca Selengkapnya
APBDP 2023 terdiri dari Pendapatan Daerah yang diproyeksikan mencapai Rp70,63 triliun.
Baca Selengkapnya
Sebelum besaran APBD Perubahan (APBD-P) disepakati, lima komisi di DPRD DKI Jakarta telah melakukan pembahasan selama empat hari, sejak 9-12 Agustus 2024.
Baca Selengkapnya
Pras berharap, Pemprov DKI dapat menggunakan anggaran itu sebaik mungkin.
Baca Selengkapnya
Rencana belanja daerah tersebut terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
Baca Selengkapnya
BPKAD DKI mengklaim penyusunan anggaran 2024 sudah melewati penghitungam yang matang dan realistis
Baca Selengkapnya
Sebelum menyepakati besaran APBD DKI Jakarta 2025, para pimpinan komisi menyampaikan rekomendasi dan usulan hasil dari konsultasi dengan tiap komisi.
Baca Selengkapnya
Dengan alokasi dana yang lebih besar, Ardiansyah yakin sejumlah proyek pembangunan strategis dapat terealisasi dengan cepat.
Baca Selengkapnya
Dana disalurkan melalui KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara Pilkada Serentak.
Baca Selengkapnya
DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.
Baca Selengkapnya
Heru mengatakan, seluruh anggota DPRD sudah memiliki salinan rincian dokumen anggaran.
Baca Selengkapnya
Penggunaan anggaran tersebut harus tetap dilakukan secara hati-hati seperti pada tahun-tahun sebelumnya.
Baca Selengkapnya