DPRD minta Jokowi tak manjakan BUMD dengan dana PMP

Merdeka.com - DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur Joko Widodo tak terlalu memanjakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan kerap mengucurkan dana Penyertaan Modal Pemerintah (PMP). BUMD diminta mengelola modal yang diberikan sebelumnya sambil terus meningkatkan aset mereka.

"BUMD harus profesional, harus bisa meningkatkan aset-nya, dan satu kali PMP harusnya bisa buat BUMD jalan dan sehat, bukan setiap tahun minta PMP. Kalau gitu sama dengan unit namanya," ucap kritik Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Mohammad Sanusi, di Gedung DPRD Jakarta, Kamis (19/9).

Untuk menghasilkan BUMD yang berkualitas, dia menyarankan Jokowi melakukan penilaian seperti fit and proper test pada calon jajaran direksi BUMD. Syarat lainnya, jangan mengangkat direksi dari mantan anak buah yang telah pensiun seperti yang pernah diusulkan Ahok.

"Jadi harus professional, kecuali memang mantan-mantan pejabat pemda yang baik saat di fit and proper test dan harus punya kontrak target pencapaian kalau mau BUMD kita sehat," jelasnya.

Dalam pengamatan Sanusi, mengelola BUMD sesungguhnya tidak terlalu beresiko. Misalnya, apakah BUMD itu bakal untung atau justru rugi, tak menjadi persoalan.

"Kalau rugi enggak masuk penjara, meski demikian, harus menjadi perhatian dan pengawasan khusus," tegas Sanusi. (mdk/lia)