DPRD Minta Pemprov DKI Bantu Pasarkan Produk UKM Terdampak Covid-19

Merdeka.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengingatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak hanya memberikan bantuan sosial berbentuk sembako. Politikus PDIP itu meminta Pemprov DKI jeli memberi bantuan berupa fasilitas bagi para Usaha Kecil Menengah (UKM).

Dia menilai lapisan masyarakat tidak hanya kalangan pekerja saja yang terdampak pandemi Covid-19, namun juga para pelaku usaha. Pemprov seharusnya menggandeng para start-up untuk memberikan fasilitas bagi keberlangsungan usaha pelaku UMKM.

"DKI baru membagikan bansos, sementara lapisan masyarakat yang terkena tidak hanya membutuhkan bansos. Juga pelaku UKM yang butuh bantuan berupa fasilitasi dengan start-up untuk pemasaran mereka karena toko tutup," kata Gilbert kepada wartawan, Jumat (17/4).

Selain itu, menurutnya, Pemprov DKI juga harus memikirkan nasib para karyawan swasta yang terkena PHK akibat covid-19. Dia menilai, sejauh ini Pemprov DKI lebih banyak memperhatikan dampak kebijakan PSBB terhadap pengemudi ojek online.

"Karyawan PHK yang harus dipikirkan, ojol perlu, tapi yang lain juga perlu," ujarnya.

Kepala Dinsos DKI Irmansyah menegaskan, Pemprov DKI menargetkan 1,2 juta keluarga yang akan menerima bantuan dengan kriteria keluarga miskin dan rentan miskin. Pendistribusian akan berlangsung hingga 24 April, atau selama masa PSBB.

Bantuan yang diberikan berupa paket bahan pangan pokok yaitu beras 5 kg 1 karung, sarden 2 kaleng kecil, minyak goreng 0,9 liter, 1 pouch, biskuit 2 bungkus, serta masker kain 2 pcs, sabun mandi 2 batang.

Irmansyah kembali menegaskan tidak ada bantuan berupa uang tunai selama masa PSBB.

"Tidak ada pemberian berupa uang tunai," ujarnya.

Berdasarkan data yang diunggah corona.jakarta.go.id, sejak 9 hingga 17 April, paket Bansos yang telah terdistribusi ke 89 kelurahan sebanyak 561.304 paket.