DPRD Minta Pemprov DKI Mitigasi Dampak di Masyarakat Terkait Lockdown Akhir Pekan

Merdeka.com - Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Mohammad Arifin meminta Pemprov DKI mempersiapkan dengan matang kebijakan lockdown akhir pekan. Dia mengatakan Pemprov harus menyiapkan landasan hukum dan teknis pelaksanaan kebijakan tersebut.

Dalam rencana kebijakan tersebut, warga diharapkan tidak keluar rumah sejak Jumat malam sampai Minggu malam kecuali untuk hal yang sangat penting dan mendesak seperti terkait dengan kesehatan.

Tempat-tempat yang akan menimbulkan keramaian seperti pasar, pusat perbelanjaan, mal, restoran, tempat hiburan, obyek wisata dan taman diminta untuk tidak beroperasi atau menerima pengunjung.

“Pemprov DKI juga harus melakukan mitigasi terhadap dampak yang timbul di masyarakat jika kebijakan tersebut dilaksanakan. Seperti bagaimana masyarakat memenuhi kebutuhan pokoknya selama akhir pekan maupun pengalihan kegiatan yang biasa dilakukan di akhir pekan oleh masyarakat. Juga antisipasi jika masyarakat memenuhi pusat perbelanjaan ataupun pasar sebelum pembatasan kegiatan dilakukan di akhir pekan," kata Arifin dalam keterangannya, Jumat (5/2).

Arifin menyadari, memang diperlukan kebijakan yang bisa lebih memberikan dampak signifikan untuk menekan kasus Covid-19 yang terus melonjak. Pembatasan ini juga bertujuan untuk mengurangi mobilitas bepergian di hari libur maupun interaksi tanpa menggunakan masker di permukiman.

“Pembatasan kegiatan dalam bentuk lockdown akhir pekan ini jika betul-betul dijalankan dan dipatuhi masyarakat akan berdampak pada penurunan kasus covid-19 di Jakarta,” sambung Arifin.

Sosialisasi Harus Masif

Selain persiapan matang, Pemprov DKI juga harus melakukan sosialisasi yang menyeluruh kepada berbagai elemen masyarakat sebelum menjalankan kebijakan ini. Sosialisasi juga ditujukan kepada pengelola tempat hiburan, pusat perbelanjaan, pasar dan berbagai kegiatan yang biasa dikunjungi warga saat liburan.

“Sementara, sosialisasi di masyarakat perlu melibatkan pemimpin dan tokoh lokal di masyarakat seperti RW, RT, LMK, pimpinan majelis ta’lim, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan berbagai elemen lainnya sehingga mendapat dukungan penuh dan ikut membantu mengawasi pelaksanaannya,” ujarnya.

Menurut Arifin, perlu dibangun kesadaran bersam bahwa kebijakan ini baik untuk masyarakat menyangkut penanganan Covid-19. Jika perlu dibuat semacam petugas khusus dari pemerintah yang siap melayani dan membantu warga yang ingin memenuhi kebutuhan primer masyarakat saat diterapkan lockdown.

Sosialisasi juga diperlukan agar masyarakat bisa mempersiapkan diri dalam menjalani pembatasan ini. Dan tidak perlu memenuhi pasar dan pusat perbelanjaan sebelum pembatasan dilakukan, karena pembatasan hanya dilakukan selama akhir pekan.

“Warga bisa mencari alternatif kegiatan bersama keluarga di rumah selama akhir pekan tanpa harus keluar rumah saat pembatasan dilakukan,” tutupnya.

Reporter: Yopi Makdori