Follow
DPRD Minta Pemprov DKI Setop Dana Hibah untuk Bamus Betawi Mulai 2023
Merdeka.com - DPRD DKI mengusulkan agar Pemprov DKI untuk menghapus dana hibah untuk Badan Musyawarah Masyarakat (Bamus) Betawi. Penghapusan dimulai tahun anggaran 2023.
"Mulai 2023, kami bukan kasih hibah uang, tapi berupa kegiatan supaya transparan dan jelas," kata Ketua Komisi A DPRD DKI Mujiyono, di Jakarta, Selasa (9/11).
Mujiyono juga pernah menyampaikan usulan tersebut pada saat rapat paripurna pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2022.
-
Mengapa DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mengajak kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Pastinya, kami ikut senang akan capaian ini dan semoga bisa memotivasi desa-desa lainnya. Sehingga, nantinya 179 desa yang ada di Bekasi bisa mendapat tambahan Dana Desa. Karenanya, kita perlu memperbaiki kinerja dalam pencapaian output dan outcome dari Dana Desa supaya bisa mendapatkan insentif tambahan,' ujar Puteri dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Bekasi, Rabu (24/10).
-
Gimana DPRD bantu Transjakarta? Khoirudin mengaku, DPRD DKI Jakarta mendukung upaya Transjakarta itu, dengan mengajak Transjakarta dan MRT untuk berkolaborasi dengan Millennium Challenge Corporation (MCC) di Washington DC, Amerika Serikat.
-
Bagaimana DPR mendorong kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Namun, saya merasa hal ini justru bukan menjadi penghalang karena penggunaan Dana Desa juga bergantung kreativitas dari kepala desa dalam merumuskan program yang efisien dan tepat sasaran. Bahkan tadi, jika kinerjanya bagus, justru kita mendapatkan alokasi dana tambahan,' ungkap Puteri.
-
Apa yang diapresiasi DPRD dari Transjakarta? Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin memberikan apresiasi terhadap upaya Transjakarta dalam mengurangi emisi gas rumah kaca, salah satunya melalui penggunaan bus listrik.
-
Siapa yang diapresiasi DPRD? Selain itu, kinerja Direktur Utama Transjakarta Welfizon beserta jajaran Transjakarta pun juga diapresiasi karena telah berusaha keras mengimplementasikan penggunaan bus listrik, untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.
-
Siapa yang mengapresiasi DKI Jakarta? Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly mengapresiasi pemerintah DKI Jakarta yang berhasil mewujudkan pencapaian 100 persen Kelurahan Sadar Hukum.
Dia beralasan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI tidak memberikan porsi yang sama. Yakni antara Bamus Betawi dan Bamus Suku Betawi 1982 pada anggaran tahun 2022.
Untuk Bamus Betawi dianggarkan sebesar Rp3 miliar. Sedangkan Bamus Suku Betawi 1982 mendapatkan anggaran Rp1,2 miliar.
"Kami mengingatkan agar penyaluran hibah 2022 diberikan secara adil, di mana masing-masing organisasi masyarakat Betawi masing-masing mendapatkan hibah Rp2,1 miliar," papar dia.
Karena hal itu, Mujiyono mengharapkan nantinya Bamus mendapatkan hibah dalam bentuk kegiatan.
"Supaya kita transparan, jelas kegiatannya. Terus misalkan kegiatannya sosialisasi lebaran Betawi, nah yang lebaran Betawi kan bisa ditaruh di Dinas Pariwisata nah lo ikut aja," ucapnya.
Reporter: Ika Defianti
Sumber: Liputan6.com (mdk/lia)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
DPRD DKI Jakarta merekomendasikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) untuk segera memproses usulan kenaikan dana bantuan parpol tersebut.
Baca Selengkapnya
Kemenkeu mengalokasikan tambahan Dana Desa tahun 2023 sebesar Rp2 triliun untuk Desa yang berprestasi dalam mengelola Dana Desa.
Baca Selengkapnya
Anggaran Dana Desa terus meningkat. Tahun ini, APBN telah menganggarkan Rp70 triliun untuk Dana Desa.
Baca Selengkapnya
PKB meminta agar pihak lain tidak mengkaitkan penggeledahan rumah Gus Halim dengan isu lain.
Baca Selengkapnya
Kesbangpol akan berkoordinasi dengan Satpol PP dan SKPD terkait lainnya di jajaran Pemprov DKI Jakarta.
Baca Selengkapnya
"Semua dievaluasi kan ada Badan Pembinaan BUMD," kata Heru.
Baca Selengkapnya
Dia juga menyoroti potensi tumpang tindih antara kebijakan daerah dan kebijakan pusat.
Baca SelengkapnyaFraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menganggarkan dana untuk program makan bergizi gratis Prabowo
Baca Selengkapnya
Mendorong Heru Budi untuk turun langsung ke masyarakat supaya tak tidak terlalu kaku
Baca Selengkapnya
Herman Khaeron ingin adanya kekhususan untuk menahan laju biaya hidup di Jakarta
Baca Selengkapnya
Teguh mengatakan, penyaluran bansos merupakan titik rawan jika dilakukan pada saat Pilkada.
Baca Selengkapnya
Heru pun mempersilakan calon yang ingin berkontestasi di Pilkada Jakarta berlaga dengan cara yang sehat
Baca Selengkapnya