DPRD: MUI DKI Dapat Dana Hibah Rp10 Miliar per Tahun
Merdeka.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta diketahui mendapatkan 'jatah' dana hibah dari Pemprov DKI tiap tahunnya. Nilainya hingga Rp10 miliar. Demikian diungkap Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria.
"MUI dapat (dana hibah) dong. Dapat Rp10 miliar per tahun," katanya saat dihubungi merdeka.com, Sabtu (20/11).
Tak hanya MUI DKI, sejumlah organisasi masyarakat (Ormas) yang ada juga mendapatkan 'jatah' dana hibah. Namun, mereka diharuskan mengajukan proposal agar bisa diverifikasi terlebih dahulu.
-
Apa yang disinggung Anies Baswedan? Anies Baswedan menyinggung soal pemimpin yang tidak memenuhi janjinya.
-
Apa nama lengkap Anies Baswedan? Anies Baswedan, dengan nama lengkap Anies Rasyid Baswedan, merupakan salah satu kandidat presiden untuk tahun 2024, dilahirkan di Kuningan pada tanggal 7 Mei 1969.
-
Bagaimana Anies Baswedan menanggapi informasi hoaks tentang partainya? 'Saya tegaskan itu semua bukan dari saya dan kami tidak pernah mengedarkan apapun juga,' ujar Anies dalam videonya, seperti dikutip dari akun X @aniesbaswedan
-
Kenapa Anies Baswedan jadi menteri? Kesungguhannya dalam memajukan sektor pendidikan terwujud ketika Jokowi memilihnya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam Kabinet Kerja periode 2014-2019.
-
Apa nama partai yang dibentuk Anies Baswedan? Sampai saat ini Anies belum mengumumkan nama partai yang akan didirikannya.
-
Apa yang Anies Baswedan katakan di video yang beredar? 'Dengan kekalahan saya pada pemilu presiden yang lalu, saya memutuskan untuk menjadi gamer,' Anies terlihat mengatakan hal itu dalam sebuah video yang beredar.'Untuk itu saya akan memperkenalkan gim yang saya mainkan, Honor of Kings.'
"Ya harus (diverifikasi) dong. MUI, NU, Muhammadiyah. Ya gitu-gitu deh, semuanya kan didata. PMI juga," sambungnya.
Soal wacana pembentukan tim siber atau cyber army untuk membela Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Iman tidak keberatan. Asalkan tidak menggunakan APBD.
"Kalau kepribadian boleh-boleh saja dong, asal tidak dibiayai APBD," katanya.
Menurut Iman, setiap orang, organisasi, maupun lembaga, berhak membela siapapun. DPRD DKI sangat menghargai kebebasan untuk berpendapat setiap orang.
"Itu kan hak pribadi masing-masing. Orang kan boleh saja (membela siapa pun), asal tidak menyalahgunakan hak wewenang," ucapnya.
MUI DKI Jakarta berencana membentuk tim siber. Tim siber ini akan melawan orang-orang yang menyerang MUI dalam menjalankan tugas Amar Ma'ruf Nahi Mungkar.
Selain itu, tim siber akan bertugas membela dan membantu Anies Baswedan yang telah bekerja keras untuk masyarakat Ibu Kota.
Iman berpendapat, MUI tidak akan gegabah membentuk tim siber. Politikus Gerindra ini juga yakin MUI mempertimbangkan secara matang sebelum membentuk tim tersebut.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ketua Sementara DPRD DKI Jakarta Achmad Yani merespons mengenai banyaknya anggota dewan menggadaikan SK ke bank.
Baca SelengkapnyaSudirman Said mengakui, kucuran dana ke AMIN tak sebesar ke pasangan capres-cawapres lain.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Habiburokhman menyebut Museum Diponegoro merupakan fasilitas milik TNI
Baca SelengkapnyaPasangan Anies Baswedan dan Cak Imin bakan menaikkan anggaran dana parpol untuk cegah korupsi
Baca SelengkapnyaAnies pun tak menampik kunjungannya ke FPI memang mendapat sorotan yang besar.
Baca SelengkapnyaImam ditengarai terlibat politik praktis dalam Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaDPRD DKI Jakarta merekomendasikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) untuk segera memproses usulan kenaikan dana bantuan parpol tersebut.
Baca SelengkapnyaBambang berujar, IKN dibentuk untuk semua kalangan. Manfaatnya pun akan dirasakan seluruh pihak.
Baca SelengkapnyaJelang pemilu tidak perlu ada pemanggilan untuk proses hukum.
Baca SelengkapnyaHeru pun mempersilakan calon yang ingin berkontestasi di Pilkada Jakarta berlaga dengan cara yang sehat
Baca SelengkapnyaTimnas AMIN mengklaim sejauh ini tidak memobilisasi pejabat publik yang masih berafiliasi dengan pemerintah.
Baca SelengkapnyaHasto menyebut keputusan MK itu membuat PDIP bisa mengusung calon Gubernur di Jakarta
Baca Selengkapnya