Follow
DPRD nilai Inspektorat tidak awasi pengadaan bus Transjakarta
Merdeka.com - Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Selamat Nurdin menilai Inspektorat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga harus bertanggung jawab dalam kasus pengadaan bus Transjakarta dan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) yang karatan. Lantaran, Inspektorat seharusnya mengecek pengadaan bus tersebut.
"Inspektorat sebenarnya kan bawahannya gubernur, asistennya gubernur. Dia harus buka apa adanya kepada gubernur sebagai early warning sistem. Dia harus kasih tahu ada masalah. Harusnya ada sistem itu," ujar dia kepada wartawan, Sabtu (15/2).
Menurut dia, kasus tersebut menjadi ramai di media massa lantaran Inspektorat Pemprov DKI tidak bisa menjalankan sistem pengawasan yang baik dalam program-programnya.
-
Kenapa ratusan bus Transjakarta dihapus? Bukan karena terbengkalai, melainkan 417 bus Transjakarta itu disebut telah habis pemakaiannya. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan bus tersebut sudah selesai masa pakainya oleh PT Transjakarta dan diusulkan dihapus dari aset. "Artinya, keseluruhan bus ini sudah selesai masa pakainya, maka ini diusulkan untuk dihapuskan," kata Kadishub.
-
Bagaimana DPR menilai kinerja Kejagung dalam kasus Tol MBZ? 'Apresiasi kinerja hebat Kejagung yang kembali membongkar kasus 'kakap' di sektor pembangunan ini. Saya kira, peran Kejagung memang sangat sentral dalam mengawal dan memastikan bahwa, setiap proyek-proyek strategis nasional terlaksana melalui proses yang bersih dan bebas korupsi.
-
Apa yang akan dilakukan Dishub Jakarta? Dishub DKI Jakarta bakal melakukan rekayasa lalu lintas (lalin) saat penyelenggaraan LPS Monas Half Marathon yang digelar Minggu besok, 30 Juni 2024.
-
Apa yang rusak di jalan tersebut? 'Kami meminta agar segera dibangun jalan dari Dusun Juron sampai Dusun Dawung, karena ini adalah akses yang paling penting bagi warga kedua dusun. Terutama masalah anak sekolah yang harus mereka perhatikan. Kalau mereka pakai matic, kondisi jalan yang licin berbahaya bagi mereka,' kata Sugiyanto, warga Desa Pandanharum, dikutip dari kanal YouTube Liputan6 pada Senin (5/2).
-
Mengapa Dishub Jakarta melakukan rekayasa lalu lintas? Dishub DKI Jakarta bakal melakukan rekayasa lalu lintas (lalin) saat penyelenggaraan LPS Monas Half Marathon yang digelar Minggu besok, 30 Juni 2024.
-
Apa penyebab kecelakaan bus? Polisi menetapkan Sadira (51) sebagai tersangka atas peristiwa kecelakaan bus yang ditumpangi pelajar SMK Lingga Kencana di Ciater, Subang, akhir pekan lalu. Tidak hanya itu, mereka diminta untuk memeriksa seluruh pihak yang bertanggung jawab atas kecelakaan yang mengakibatkan 11 orang meninggal dunia tersebut. 'Saya kira selain sopir bus yang lalai dan memaksakan, kuat dugaan pemilik bus juga sebenarnya mengetahui kondisi ini.
"Itu menurut saya kecolongan. Berarti sistem tidak jalan. Harusnya gubernur punya inspektorat yang cek langsung melalui sampling persoalan-persoalan yang potensial. Jangan sudah ada problem baru cari temuan," kata dia.
Saat ini, Inspektorat Pemprov DKI tengah memeriksa pegawai Dinas Perhubungan DKI Jakarta terkait pengadaan bus karatan tersebut. Pegawai yang diperiksa adalah Sekretaris Dishub DKI Dradjat Adhyaksa selaku kuasa pengguna anggaran. (mdk/ren)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Bus tersebut tidak memiliki kelengkapan surat-surat seperti uji KIR, STNK.
Baca Selengkapnya
Dengan hal ini, lanjut Raden, kecelakaan yang melibatkan bus pariwisata diharapkan dapat ditekan.
Baca Selengkapnya
Kecelakaan bus pariwisata yang ditumpangi rombongan pelajar SMK Lingga Kencana Depok di kawasan Ciater, Subang, Jawa Barat, pada Sabtu (11/5) akibat rem blong.
Baca Selengkapnya
PDIP DKI Jakarta, mengusulkan untuk melakukan audit total terkait perencanaan dan pembangunan JIS.
Baca Selengkapnya
Kemenhub: Masyarakat Harus Bearni Tolak Bus Tak Ada Uji KIR, Minta Ganti Bus yang Baru
Baca Selengkapnya
Inspeksi ini untuk meningkatkan aspek keselamatan pada angkutan umum saat Angkutan Natal dan Tahun Baru 2024/2025.
Baca Selengkapnya
Kecelakaan Maut Bus di Ciater, DPR: Kemenhub Tahu Banyak Bus Tak Laik Jalan Tapi Tak Ada Sanksi Tegas
Baca Selengkapnya
Bahkan, Kemenhub menemukan 2 bus pariwisata dengan Bukti Lulus Uji Elektronik palsu.
Baca Selengkapnya
Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menyoroti, soal Keppres tentang pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan yang belum juga diterbitkan Presiden Joko Widodo
Baca Selengkapnya
Kecelakaan maut bus di Subang mengakibatkan 11 orang meninggal dunia.
Baca Selengkapnya
Kritik ini muncul setelah Nabilah menerima banyak keluhan warga di daerah pemilihannya di Jakarta Selatan.
Baca Selengkapnya
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI Jakarta belum menerima permohonan audit pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) dari Pemprov DKI.
Baca Selengkapnya