DPRD sebut pembahasan APBD DKI 2017 lebih kondusif dengan Sumarsono
Merdeka.com - Pengesahan APBD DKI Jakarta 2017 tak seperti sebelumnya, penuh perdebatan antara DPRD dan pihak eksekutif. Tahun ini, penyusunan APBD DKI di tangan Plt Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono, berjalan mulus tanpa ada gesekan dan ketegangan.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Triwisaksana, mengakuinya. Menurut dia, sejak pembahasan, kemudian penyusunan hingga pengesahan APBD DKI 2017, lebih kondusif dibanding tahun sebelumnya. Menurutnya, di bawah Sumarsono, komunikasi antara pihaknya dan Pemprov DKI lebih baik.
"Hal ini ditandai dengan beberapa kali terjadi rapat konsultasi antara Plt dan DPRD berkaitan dengan beberapa hal pokok antara lain misalkan lelang dini untuk anggaran-anggaran besar 2017 yang tadinya langsung digelar Gubernur terdahulu," kata pria yang akrab disapa Sani tersebut, di Ruang Rapat Paripurna, gedung DPRD DKI, Senin (19/12).
-
Apa yang diapresiasi DPR dari Kejagung? 'Kasus kakap yang telah diungkap pun nggak main-main, luar biasa, berani tangkap sana-sini. Mulai dari Asabri, Duta Palma, hingga yang baru-baru ini soal korupsi timah. Penerapan restorative justice juga terus meningkat setiap tahunnya. Dan selain itu, penyelenggaraan Adhyaksa Awards 2024 malam ini pun merupakan wujud nyata inovasi yang hebat dari Pak Jaksa Agung, pertama dalam sejarah. Ini bisa jadi daya pacu bagi seluruh jajaran untuk berlomba-lomba meningkatkan prestasi dan melayani masyarakat,' ujar Sahroni
-
Mengapa DPR RI mengajak komitmen bersama? Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin tekankan pentingnya komitmen bersama untuk menjaga perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan Asia Tenggara.
-
Bagaimana DPR mendorong kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Namun, saya merasa hal ini justru bukan menjadi penghalang karena penggunaan Dana Desa juga bergantung kreativitas dari kepala desa dalam merumuskan program yang efisien dan tepat sasaran. Bahkan tadi, jika kinerjanya bagus, justru kita mendapatkan alokasi dana tambahan,' ungkap Puteri.
-
Mengapa DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mengajak kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Pastinya, kami ikut senang akan capaian ini dan semoga bisa memotivasi desa-desa lainnya. Sehingga, nantinya 179 desa yang ada di Bekasi bisa mendapat tambahan Dana Desa. Karenanya, kita perlu memperbaiki kinerja dalam pencapaian output dan outcome dari Dana Desa supaya bisa mendapatkan insentif tambahan,' ujar Puteri dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Bekasi, Rabu (24/10).
-
Kenapa DPR RI apresiasi Polda Jatim? DPR melalui Komisi III mengapresiasi langkah Polda Jawa Timur (Jatim) yang memberikan pendampingan kesehatan terhadap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) saat Pemilu 2024 lalu. Selama bekerja, mereka didampingi 1.000 anggota medis Polri Biddokkes Polda Jatim yang dikomandoi Kepala Biddokkes Polda Jatim, Kombes Pol dr Erwin Zainul Hakim.
Sani sangat mengapresiasi keputusan Sumarsono yang selalu melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan DPRD sebelum mengambil keputusan.
"Nah pimpinan DPRD melalui banggar (badan anggaran) akhirnya menyetujui beberapa kegiatan yang harus lelang dini itu," lanjutnya.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu menambahkan, suasana sejuk itu membuat banggar bersama TAPD juga bisa mengakomodir masukan dari fraksi-fraksi di DPRD.
"Tapi itu sifatnya terbuka dan transparan, namun juga bebas aktif dalam artian bahwa anggaran tersebut benar-benar dievaluasi oleh banggar sedemikian rupa sehingga terjadi perubahan yang tidak kecil juga antara lain penambahan target anggaran pajak Rp 530 miliar, dan lain-lain sehingga ditetapkan Rp 70,19 Triliun," bebernya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurut Bima, pemilihan kepala daerah lewat DPRD menjadi atensi. Dia menilai, pengesahan dilakukan semakin cepat maka semakin bagus.
Baca SelengkapnyaWacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD yang ramai akhir-akhir ini, bukan hal baru.
Baca SelengkapnyaSofwan Dedy Ardyanto menekankan, metode atau tata cara pembahasan sebuah undang-undang lebih penting dari pada substansinya.
Baca SelengkapnyaSalah satu interupsi datang dari anggota Dewan Fraksi PDI Perjuangan, Honda Hendarto.
Baca SelengkapnyaMenurut Pramono, nantinya banyak kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan ke daerah dan DPRD.
Baca SelengkapnyaMenteri Hukum Supratman Andi Agtas menyambut positif wacana pemilihan kepala daerah lewat DPRD.
Baca SelengkapnyaHal ini lantaran Parlemen yang membatalkan pengesahan Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu atau Pilkada.
Baca SelengkapnyaMenurut Khoirudin, tidak ada istilah oposisi atau koalisi dalam membangun Jakarta lima tahun ke depan.
Baca SelengkapnyaBaru-baru ini, muncul usulan kepala daerah dipilih lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Baca SelengkapnyaPDIP sebagai parpol oposisi di parlemen seorang diri hanya bisa pasrah. Mengakui kalah suara apabila dilakukan pengambilan keputusan di DPR.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, RAPBD 2025 lebih penting daripada polemik pembentukan alat kelengkapan (alkap) DPRD yang tak kunjung tuntas.
Baca SelengkapnyaSebelum besaran APBD Perubahan (APBD-P) disepakati, lima komisi di DPRD DKI Jakarta telah melakukan pembahasan selama empat hari, sejak 9-12 Agustus 2024.
Baca Selengkapnya