DPRD sebut renovasi rumah dinas Anies tak dibahas, ini kata Sekda DKI

Merdeka.com - Rumah dinas Gubernur DKI Jakarta yang kini ditempati Anies Baswedan akan direnovasi. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta, anggaran untuk merenovasi mencapai Rp 2,4 miliar termasuk penambahan lift.

Ketua DPRD DKI Jakarta, Presetio Edi Marsudi, mengaku tak pernah membahas anggaran renovasi rumah dinas. Padahal dalam Situs Sistem Informasi Umum Pengadaan (Sirup) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sudah terpublikasi.

Sekretaris Daerah Pemprov DKI Jakarta, Saefullah, menjelaskan setiap program kerja pastinya dibahas dalam musrenbang yang diikuti kelurahan, kecamatan, kota sampai provinsi.

"Ini enggak mungkin muncul karena pengadaannya enggak ada dari bottom up, ini ada di level teknis. Service rumah dinas gubernur, wagub dan sekda. Jadi munculnya enggak dari sana. Kan kita dalam perencanaan ada dua yang kita kenal top down dan bottom up itu. Sepanjang ini, terbahas tidak masalah," jelas Saefullah kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (24/1).

Soal pembahasan, kata dia, selama ini ada jenjangnya. Seperti DPRD misalnya, dari komisi kemudian ke banggar lalu ke komisi lagi dan ke banggar lagi.

"Kalau di komisi pembahasan untuk kepala SKPD dan asisten kalau di banggar yang memimpin saya, itu beda. Itu di banggar biasanya tidak membahas sampai sedetail itu. Kan kami juga tahu kalau kita lagi membahas, kita bahas sampai item-item itu," kata dia.

Saefullah menambahkan, temuan ini harusnya tak disikapi berlebihan. Justru, kat Saefullah, dia berterima kasih karena mendapatkan banyak masukan terkait sejumlah program di Jakarta.

"Saya pikir ini suatu kemajuan luar biasa di mana media menunjukkan peran positifnya. Kita dikoreksi ini bahasa ini ada lift, ini ada trotoar dan seterusnya. Sebagai alat kontrol ya, belum dilakukan apa-apa juga. Jadi saya pikir ini kolaborasi yang baik ya, antara stakeholder di DKI Jakarta ini yaitu pemerintah masyarakat wartawan juga menjadi bagian dari stakeholder di DKI Jakarta," ujar dia.

"Saya pikir ini keluar (soal renovasi rumah) sekaligus sebagai kritik kepada kami semuanya bahwa lain kali kalau membahas itu harus betul mulai dari komisi sampai di banggar. Kan kalau misalnya ada renovasi pedestarian di jalan Merdeka Barat panjangnya sekian. Itemnya itu dibahas gitu loh, ini berapa meter kali berapa meter harganya berapa. Itu fungsi pembahasan. Jadi kalau pembahasan kalau mulai jam 09.00 teng langsung jam 09.00 masuk. Ini kenapa tidak, ini kalau begini bagus enggak. Itu terjadi diskusi antara DPRD sebagai alat kontrol dan SKPD sebagai pelaksana," tegas Saefullah.

Sebelumnya,Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengaku kaget karena pada pembahasan APBD DKI Jakarta anggaran itu tak muncul.

"Enggak ada," kata Prasetio saat dikonfirmasi, Rabu (24/1).

Dia belum mengetahui pasti dana yang digunakan. Namun dia berharap tak menggunakan APBD dan menyarankan agar digunakan dana operasional gubernur dan wakil gubernur yang nilainya sudah besar.

"Tapi kalau dia disebut paka APBD biarkan BPK yang melihat. Biarkan hamba hukum yang melihat apakah itu kesalahan atau tidak. Tapi saat pembahasan anggaran itu barang enggak ada bos. Enggak ada, kita enggak tahu," kata pria akrab disapa Pras ini.