DPRD Soal Hibah Rp11 M ke Kodam Jaya: Tidak Fantastis, Demi Kenyamanan Warga
Merdeka.com - Satpol PP DKI Jakarta memberikan hibah Rp11 miliar ke Kodam Jaya dan Rp12 miliar ke Korps Marinir Pasmar 1 untuk pengadaan kendaraan dinas pejabat dan peralatan perlengkapan huru-hara. Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menjelaskan, hibah dalam rangka koordinasi dan komunikasi Pemprov dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
"Prinsip dasar hibah yang diberikan adalah untuk Forkopimda dalam rangka menunjang terselenggaranya koordinasi dan komunikasi antara Pemprov dengan Forkopimda. Jadi saling melengkapi," kata Gembong ketika dikonfirmasi, Selasa (17/1).
Saling melengkapi yang dimaksud Gembong adalah. Forkopimda harus saling menjaga Jakarta dari hal-hal yang tidak diinginkan sehingga warga memperoleh keamanan dan kenyamanan. Untuk menunjang kegiatan tersebut, Pemprov memberikan hibah.
-
Kenapa Pemprov DKI meminta warga menjaga kebersihan? Warga diimbau menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar tempat tinggalnya.
-
Siapa yang diimbau TNI-Polri untuk menjaga keamanan? Mereka mengimbau agar warga berpartisipasi aktif dalam kegiatan siskamling.
-
Bagaimana DKI Jakarta membuat program Kelurahan Sadar Hukum? 'Melalui pelaksanaan pembinaan kelompok keluarga sadar hukum (Kadarkum), pengembangan kelurahan binaan, sampai dengan terbentuknya kelurahan sadar hukum,' tambahnya.
-
Siapa yang berperan penting dalam mencegah terorisme di Indonesia? Ary mengatakan tantangan tersebut semakin kompleks dengan adanya bonus demografi 2045. Hal itu, ucapnya, menjadi salah satu tugas utama BNPT.
-
Bagaimana Jakarta meningkatkan kenyamanan warganya? Jakarta dibangun lebih kekinian. Kalau kata anak sekarang, 'Instagramable Banget' Halte Transjakarta tak sekadar tempat naik turun penumpang. Sambil nunggu bus, kini bisa berselfie ria.
-
Bagaimana cara mencegah terorisme di Indonesia? Di Hari Peringatan dan Penghargaan Korban terorisme ini, Anda bisa membagikan cara mencegah radikalisme di media sosial. Hal ini penting dilakukan agar tindakan terorisme bisa diminimalisir atau dihilangkan.
"Ya itu kan untuk menunjang misalkan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, bersama Pemprov, kan minta bantuan kepada Kodam Jaya. Kan butuh perlengkapan dalam rangka jaminan keamanan bagi anggotanya," jelas Gembong.
Terkait nilai hibah yang mencapai Rp23 miliar, Gembong menyebut angka tersebut masih dalam taraf wajar.
"Saya rasa nilai itu, Rp23 miliar, tidak terlalu fantastis. Saya kira nggak masalah sih kan itu untuk keamanan dan kenyamanan warga Jakarta," kata Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI itu.
Gembong menyebut, proposal untuk mengajukan hibah sudah dikaji oleh Komisi A sebelum rapat Badan Anggaran (Banggar). Dalam kajian tersebut, Komisi A sudah mempertanyakan tujuan dari hibah itu.
"Dalam pembahasan di Komisi A kita tanyakan untuk apa ini, 'Untuk menunjang', kalau untuk menunjang tentunya ya kita sebagai anggota DPRD perlu memberikan sokongan agar koordinasi antara pemerintah daerah terbangun dengan harmonis. Maka kita setuju itu," ujar Gembong.
Untuk diketahui, Satpol PP memberikan hibah sebesar Rp11 miliar kepada Kodam Jaya untuk pengadaan kendaraan dinas pejabat tersebut, yaitu:
1 Land Cruiser
1 Prado
2 Fortuner
6 Innnova
Kemudian, sebesar Rp12.199.658.560 (12 miliar) untuk Korps Marinir Pasmar 1 dengan peruntukan pengadaan peralatan perlengkapan huru-hara, yaitu:
Helm, sarung helm, tameng, rompi, tongkat pentungan, full face gas masker masing-masing 400 buah.
Canister 800 buah
Sarung tangan Phh 800 pasang
Megaphone 20 buah
Kendaraan taktis Phh 4x4 double cabin 5 buah
Kendaraan komandan 4x4 komandan 1 buah
Kendaraan komandan 4x4 wakil komandan 1 buah.
Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin berdalih, hibah tersebut digunakan untuk layanan pengamanan masyarakat Ibu Kota.
“Ini kan untuk layanan pengamanan juga. Kan untuk keamanan dan menyangkut keamanan Jakarta. Kan dukungan sarana prasarana untuk satuan yang ada kan,” kata Arifin kepada wartawan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (17/1).
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kent meminta Pemprov DKI Jakarta lewat Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) untuk menjaga aset milik negara.
Baca SelengkapnyaBudi meminta kepala daerah untuk terus menjalin dan meningkatkan sinergi yang baik antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif di daerah.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Hashim Djojohadikusumo menyindir mantan Gubernur Jakarta yang hanya mengumbar janji membuat perumahan layak bagi warga.
Baca SelengkapnyaDia memastikan akan cepat belajar untuk bisa menemukan solusi yang adil bagi warga eks Kampung Bayam.
Baca SelengkapnyaOptimalisasi Peran Kejaksaan dalam Pembangunan Ekonomi Nasional serta membangun kesadaran hukum kepada jajaran Pemerintah Desa/Negeri di Provinsi Maluku.
Baca SelengkapnyaRidwan Kamil mengatakan, anggaran tersebut untuk memberi kebebasan bagi tiap RW untuk mendesain masa depan Jakarta versi mereka.
Baca Selengkapnya"Ya itu resiko dari sebuah kegiatan," kata Heru di Jakarta.
Baca SelengkapnyaAjudan Heru Budi dinilai erap menghalang-halangi kerja jurnalistik awak media.
Baca SelengkapnyaSaat ini, JIS dibangun dan dikelola oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro).
Baca SelengkapnyaTidak lupa Karyoto juga meminta kepada warga untuk saling mengawasi keluarganya.
Baca SelengkapnyaMenurut Pramono, keinginan warga Jakarta sangatlah sederhana. Mereka ingin bahagia dan aman.
Baca SelengkapnyaKeduanya nampak masuk ke dalam gang sempit yang terletak di kawasan Jakarta Selatan. Ternyata ada gerakan yang akan dilakukan bersama.
Baca Selengkapnya