DPRD tak takut tunjangan rumah dicoret Ahok

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, berencana memotong gaji DPRD DKI Jakarta dengan memangkas tunjangan perumahan anggota dewan. Mendengar ancaman itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, M Taufik santai.

Taufik berdalih, anggaran tunjangan perumahan yang selama ini diterima bukan usulan mereka. Sehingga tak masalah bila diberikan.

"Enggak masalah, itu usulan malah dari eksekutif. Kami dikasih opsi apakah akan naik 25 atau 20 persen. Dan ini bukan usulan kami," tegasnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (16/3).

Hal senada juga dikatakan anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra, Prabowo Soenirman. Dia menjelaskan, usulan tersebut diajukan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk mengimbangi tunjangan kinerja daerah (TKD) PNS DKI Jakarta yang bombastis.

"Itulah usulan mereka (eksekutif) untuk mengimbangi TKD mereka yang besar. Sekarang gaji kita tinggal 25 juta dari 30 juta setelah dipotong pajak," katanya.

"Saya enggak masalah juga kalau dipotong, lagian juga itu (tunjangan rumah) belum keluar," tambahnya.

Dia menjelaskan, sampai saat ini anggota dewan hanya menerima Rp 15 juta setiap bulan. Sedangkan anggaran tunjangan perumahan rencananya akan diberikan Rp 15 juta.

Prabowo mengatakan, kebijakan pemberian TKD yang dicanangkan Basuki atau akrab disapa Ahok sebenarnya timpang. Karena tugas dan tanggung jawab yang dimiliki legislatif dan eksekutif sama.

"Kami setara eselon 1 gaji 30 juta sedangkan Sekda 98 juta. Porsi tanggung jawab sama. Tapi yang jelas kami gak gajian aja tenang," tutupnya.

Sebelumnya, Ahok menjelaskan, anggota DPRD DKI Jakarta memiliki gaji yang fantastis. Sehingga mereka terbiasa hidup mewah. Untuk itu akan dilakukan penghematan dengan memotong tunjangannya.

"Anggota DPRD itu gajinya gede-gede loh. Anggaran untuk rumah saja bisa mencapai Rp 30 juta. Makanya mau aku coret nanti. Enggak usah dikasih, kebiasaan hidup enak," tegas Ahok.