DPRD tolak e-budgeting, Ahok diminta lanjutkan ajak polisi-KPK awasi

Merdeka.com - Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta tidak menemukan titik temu dalam pembahasan RAPBD DKI Jakarta 2015. Akhirnya, pada tahun ini, sejumlah proyek akan dijalankan dengan anggaran APBD DKI Jakarta 2014 Rp 72,9 triliun.

Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio mengungkapkan, Basuki atau akrab disapa Ahok harus tetap menggunakan e-budgeting dalam penganggarannya. Tujuannya untuk menghilangkan ruang gerak adanya tindakan menyiasati anggaran.

"Ahok haruslah mempertahankan (e-budgeting). Karena dengan e-budgeting memudahkan pengawasan dan menghindari tatap muka dalam bertransaksi," jelasnya saat dihubungi merdeka.com, Senin (23/3).

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta tetap harus melibatkan penegak hukum KPK, Polisi dan Kejaksaan Agung dalam pelaksanaannya. Namun, ini dapat berdampak pada kinerja PNS DKI Jakarta yang akan menurun karena ketakutan.

"Bisa saja diawasi KPK, polisi ataupun Kejaksaan Agung untuk pencegahan. Tapi nanti para Pimpro atau eselon II enggak mau kerja, takut sehingga penyerapan rendah Silpa (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) tinggi," jelasnya.

Agus menambahkan, pengawasan yang dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) tidak perlu diminta oleh Ahok. Karena memang sudah dilakukan, dan ini menjadi bentuk pengawasan dari masyarakat.

"Pengawasan ICW sama dengan publik bukan hal baru?," tutupnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sudah menduga pembahasan RAPBD 2015 akan deadlock.

"Ini memang sudah saya duga sejak awal tidak mungkin jadi Perda. Karena ini gengsi. Kalau ini jadi Perda, Hak Angket ke saya masih relevan enggak? Tidak relevan. Saya sudah duga, mereka ngulur-ngulur supaya ini tidak jadi Perda," ungkapnya.