Follow
DPRD tolak truk sampah, Jokowi teruskan kerja sama dengan swasta
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan tetap bekerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan sampah di DKI. Alasannya, pengajuan 200 truk sampah ditolak DPRD DKI.
"Lalu kelolanya pakai apa kalau enggak jadi (pengadaan truk sampah). Suruh pegang pakai tangan buangin ke sana?," ujar Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Selasa (18/2).
Jokowi menegaskan Pemprov DKI berencana memasukkan kembali pengajuan 200 unit truk sampah di dalam APBD Perubahan 2014 mendatang. Hal tersebut lantaran ingin membebaskan pengelolaan sampah dari pihak swasta.
-
Kapan DKI Jakarta menyaring sampah kiriman? Pada hujan yang terjadi awal bulan November, DKI Jakarta menyaring lebih dari 70 ton sampah kiriman di Kali Ciliwung.
-
Dimana sampah di Kota Jogja menumpuk? Dalam sebuah video viral yang diunggah akun Instagram @merapi_uncover, tampak tumpukan sampah pada salah satu sudut jalanan Kota Yogyakarta.
-
Apa dampak dari banyaknya sampah? Kini, seiring dengan melonjaknya suhu udara di musim panas, ada peringatan baru dari badan-badan bantuan tentang bahaya kesehatan yang ditimbulkan oleh banyaknya sampah.
-
Kapan jumlah sampah di Jakarta berkurang? Sampah Jakarta Berkurang 25% Selama musim mudik lebaran, 50% penghuni Jakarta pulang ke kampung halaman.
-
Mengapa Wali Kota Tarakan menekankan pengelolaan sampah? Dalam arahannya, Wali Kota menyampaikan beberapa poin penting terkait pengelolaan sampah demi kenyamanan dan keindahan kota Tarakan melalui program TPS3R.
-
Kenapa sampah di Kota Jogja dibiarkan menumpuk? Viral Tumpukan Sampah Sepanjang 50 Meter di Kota Baru Jogja, Begini Kondisinya Sekarang Penanganan sampah yang lambat dari pihak terkait mendapat kritikan dari warganet.
"Lah ya itu kebiasaan bertahun-tahun. Berpuluh-puluh tahun. Ya sekarang mau diubah gimana mau beli truk saja tidak dikasih. Kenapa kami beli truk. Itu buat itu," kata dia.
Menurutnya, hingga saat ini tender pengadaan truk sampah juga belum dilakukan lantaran pengajuan truk sampah ditolak DPRD DKI. Selain itu, lamanya pengajuan APBD Perubahan 2014 juga jadi alasan pengelolaan sampah masih mengandalkan kerja sama dengan pihak swasta.
"Ya kan memang belum ada lelang. Terus ngangkutnya gimana. Truknya gimana?," pungkas dia.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Proyek ITF sendiri merupakan rencana pembuatan fasilitas pengolahan sampah menjadi tenaga listrik alias ITF yang sebelumnya telah dibatalkan oleh Heru.
Baca Selengkapnya
Reklamasi pulau sampah di pesisir Jakarta Utara saat ini belum menjadi hal keharusan
Baca Selengkapnya
Seluruh pimpinan Fraksi dan Komisi di DPRD DKI Jakarta mayoritas tidak menyetujui permohonan pinjaman daerah itu.
Baca Selengkapnya
Pemprov DKI kekurangan pembiayaan untuk membangun RDF Plant dalam penyusunan APBD tahun 2024.
Baca Selengkapnya
Dapat mengurangi permasalahan sampah, mengurangi pencemaran lingkungan, dan meningkatkan kualitas lingkungan.
Baca Selengkapnya
Pengolahan limpah alat kampanye itu dilakukan berdasarkan jenisnya. Untuk bambu dan kayu akan didaur ulang menjadi kompos.
Baca Selengkapnya
Pemkab Banyuwangi terus melakukan berbagai langkah pengolahan sampah.
Baca Selengkapnya
Subsidi tersebut untuk menutup kekurangan pupuk yang sudah ada.
Baca Selengkapnya
Total luas lahan TPPAS Lulut Nambo yakni 55 hektare. Hasil pengolahan sampahnya berupa Refuse Derived Fuel (RDF).
Baca Selengkapnya
Ada sejumlah saran yang diberikan Kemendagri kepada Pemprov DKI ihwal pembatalan proyek ITF Sunter.
Baca Selengkapnya
Untuk saat ini, tambah Jokowi, stok subsidi pupuk masih tersedia. Subsidi pupuk Rp14 triliun untuk semester kedua.
Baca Selengkapnya
Suntikan modal tersebut turun karena anggaran untuk pembangunan fasilitas pengolahan sampah Intermediate Treatment Facility (ITF) dibatalkan.
Baca Selengkapnya