DPRD: Tracing Covid-19 di DKI Jakarta Lemah
Merdeka.com - Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak menyoroti tes dan pelacakan penularan Covid-19 oleh Pemerintah Provinsi. Menurutnya, prinsip uji dan pelacakan atau disebut dengan istilah 3 T, testing, tracing, dan treatment, yang dilakukan Pemprov di tengah lonjakan kasus tidak terukur dan transparan.
"Yang masalah adalah 3T, testing kita tidak tahu akurasinya berapa karena tidak pernah dievaluasi. Yang lebih jelek lagi adalah tracing. Data terakhir bulan Mei adalah 1:3, paling baik 1:33, kalaupun dapat 1:10 sudah bagus," jelas Gilbert kepada merdeka.com, Senin (28/12).
Politikus sekaligus epidemiolog ini menilai program tracing yang kerap disampaikan eksekutif tidak terlihat dampaknya. Dia menilai tracing justru terlihat seolah tidak jalan.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Kenapa DPR nilai efek jera belum optimal? 'Saya rasa masih ada yang kurang optimal di pencegahan dan juga penindakan. Maka saya minta pada pihak-pihak yang berwenang, tolong kasus seperti ini diberi hukuman yang berat, biar jera semuanya. Jangan sampai karena masih remaja atau di bawah umur, perlakuannya jadi lembek. Kalau begitu terus, akan sulit kita putus mata rantai budaya tawuran ini,' jelasnya.
-
Kenapa tes sidik jari diragukan para ahli? Banyak ahli di bidang psikologi dan pendidikan meragukan akurasi serta validitas dari tes tersebut.
-
Bagaimana Dharma menjelaskan ketidakefektifan PCR? 'Bahkan, banyak di antara kita yang tidak menyadari bahwa PCR yang selama ini digunakan tidak ditujukan untuk mendeteksi virus. Itu hanya untuk memeriksa asidosis. Lalu, mengapa harus dilakukan pemeriksaan dengan cara menyodok, kenapa tidak sekadar mengambil sampel dari air liur jika memang ingin menguji virus,' jelasnya.
-
Apa yang diteliti? Analisis terhadap lebih dari 4.000 artefak batu yang ditemukan di sebuah pulau di barat laut Australia memberikan gambaran kehidupan suku Aborigin puluhan ribu tahun yang lalu.
-
Siapa yang mempertanyakan Tapera di DPR? Video tersebut saat anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Irine Yusiana Roba Putri mempertanyakan terkait Tapera, berikut transkrip pertanyaannya:
Pemprov DKI menegaskan kapasitas testing Jakarta melampaui target World Health Organization (WHO), namun Gilbert berpandangan hal itu tidak akan berpengaruh jika kualitas tracing tidak memadai. Terlebih lagi, dalam rangkaian 3T, kualitas tracing lebih penting dalam upaya pengendalian pandemi Covid-19.
"Testing buat apa kalau tidak diikuti tracing? Karena maksudnya kan untuk tracing. Kalau 2000 kasus, apakah ada 20.000 yg diperiksa? Kemampuan lab tidak mencapai, jadi jangan hanya melebihi WHO. Tracing lebih penting," tandasnya.
Mengutip data dari corona.jakarta.go.id, jumlah orang yang dites secara Polymerase Chain Reaction (PCR) pada Minggu (27/12) sebanyak 10.612 orang, dan 12.424 spesimen.
Kemudian, angka penambahan kasus Covid di DKI mencapai 1.997 kasus. Sehingga akumulasi kasus di Jakarta sebanyak 175.926 kasus. Sementara kasus aktif, pasien Covid-19 yang masih menjalani isolasi dan perawatan, sebanyak itu 14.107 kasus.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Data itu terungkap setelah Pemprov Jakarta memiliki alat lengkap.
Baca SelengkapnyaDinas Lingkungan mengungkapkan, data di situs informasi kualitas udara dunia IQAir tidak akurat.
Baca SelengkapnyaPDIP Bela Heru Budi soal Angket ITF Sunter: Apa yang Diharapkan, Datanya Belum Punya
Baca Selengkapnyadugaan pelanggaran ditemukan relawan KIPP tersebar di Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan Jakarta Pusat
Baca SelengkapnyaAduan tersebut, klaim Heru, akan dijadikan evaluasi PPDB tahun depan.
Baca SelengkapnyaTina mengungkapkan selalu tak diberitahu apakah hasil reses ditindaklanjuti atau tidak.
Baca SelengkapnyaBerdasarkan data bantuan sosial stunting.jakarta.go.id, ada 39.793 balita yang tercatat memiliki permasalahan gizi, 22.823 di antaranya tergolong stunting.
Baca SelengkapnyaGembong juga menyoroti kebijakan Heru mengenai slogan baru Jakarta yang diluncurkannya.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi III DPR dari fraksi PKB Hasbiallah Ilyas sepakat dengan penilaian Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut, bahwa OTT KPK kampungan.
Baca SelengkapnyaTeknologi ETLE nantinya akan dihubungkan dengan data Pemprov DKI dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Baca SelengkapnyaData tersebut ditemukan dari uji sampling yang dilakukan oleh pengawas lapangan di seluruh desa/kelurahan yang jumlah mencapai 442.
Baca SelengkapnyaMenurut Burhanuddin, pengambilan data TPS rawan dilakukan selama lima kali sejak 3-7 Februari 2024.
Baca Selengkapnya