Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPRD usul pembatasan kepemilikan mobil, Ahok bilang tak mungkin

DPRD usul pembatasan kepemilikan mobil, Ahok bilang tak mungkin Kemacetan Jakarta. ©2015 merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, tidak sepakat dengan usulan DPRD DKI Jakarta membatasi warga memiliki roda empat yang dikuatkan dengan membuat Peraturan Daerah. Rencananya, perda itu akan mengatur seseorang tidak dapat memiliki mobil sebelum mempunyai garasi.

Menurutnya, Jakarta memiliki karakter yang berbeda dengan negara maju, seperti Jepang dan Singapura. Sebab mobil yang saat ini mengaspal di jalanan ibu kota tidak hanya dari Jakarta, tetapi juga dari kawasan penyangga.

"Ya kalau di Jakarta itu beda dengan Singapura atau Jepang. Kenapa? Karena Jakarta itu berbeda, karena kendaraan masuk dari berbagai wilayah," kata di sela peresmian Ruang Publik Terpadu Ramah Anak di Rumah Pintar (RPTRA) Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Kamis (19/5).

Orang lain juga bertanya?

"Saya tanya Bogor pelat nomornya sama nggak sama kita? (Beda), Tangerang saja udah beda. Bekasi udah beda. Kamu bisa enggak ngelarang orang beli mobil masuk ke Jakarta? Nggak bisa," tambah Ahok, sapaan Basuki.

Ahok mengatakan, untuk mengurangi volume kemacetan di Jakarta hanya dapat dilakukan dengan menerapkan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).

"Makanya kebijakan paling benar tetap ERP, dapat uang ERP bisa buat bantu naik bus tidak bayar," jelasnya.

Namun, mantan Politisi Gerindra ini mengungkapkan, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan dan Transportasi akan terus melakukan penyisiran. Tujuannya agar mobil yang diparkir sembarang tempat dapat ditertibkan.

"Tapi begitu anda parkir di luar yang tidak boleh setop malam-malam pun kami derek. Kamu beli aja mobil, begitu kamu parkir di luar yang menutupi arus lalu lintas kami derek malam-malam," tutup Ahok.

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan,‎ pihaknya tengah merangkum hasil kunjungan ke Jepang, Korea dan China. Sehingga ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk Ahok dalam mengambil keputusan ke depannya.

"Ini kami akan rangkum dulu hasilnya. Kan kami ada tiga tim, dan nanti akan dilaporkan ke Pak Gubernur. Supaya hasil kunjungan sister city ini bisa memberikan hasil untuk warga Jakarta. Karena kami benar-benar mempelajari sesuatu ke sana," ujarnya saat dihubungi‎, Selasa (3/5).

Salah satu contohnya adalah bagaimana pemerintah Jepang melakukan pembatasan kendaraan bagi warganya. Tidak perlu‎ membuat peraturan yang rumit. Warga yang ingin membeli mobil diharuskan mempunyai garasi terlebih dahulu.

Sehingga, walaupun memiliki uang banyak, warga hanya dapat bermimpi memiliki mobil jika tidak memiliki garasi.

(mdk/lia)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Aturan Pembatasan Kendaraan Pribadi di DKI Jakarta Segera Terbit
Aturan Pembatasan Kendaraan Pribadi di DKI Jakarta Segera Terbit

Pembatasan kendaraan pribadi di Jakarta bertujuan untuk mendorong penggunaan transportasi umum, mengatasi kemacetan, dan mengurangi emisi gas buang.

Baca Selengkapnya
Aturan Pembatasan Kendaraan di Jakarta Rampung Akhir Tahun, Ada Pembatasan Usia dan Jumlah Kendaraan
Aturan Pembatasan Kendaraan di Jakarta Rampung Akhir Tahun, Ada Pembatasan Usia dan Jumlah Kendaraan

Zulkifli menjabarkan dampak kerugian yang timbul akibat kemacetan yang ada di Jakarta tembus Rp100 triliun per tahun.

Baca Selengkapnya
FOTO: DKI Jakarta Terapkan Pembatasan Kendaraan Motor dan Mobil, Ini Batas Usia Maksimal yang Boleh Masuk Ibu Kota
FOTO: DKI Jakarta Terapkan Pembatasan Kendaraan Motor dan Mobil, Ini Batas Usia Maksimal yang Boleh Masuk Ibu Kota

Anggota Komisi B DPRD DKI mendukung pembatasan kepemilikan dan usia kendaraan bermotor sehingga kemacetan dan polusi udara di Jakarta dapat diatasi.

Baca Selengkapnya
Pengamat Nilai Kebijakan ERP Jitu Atasi Polusi di Jakarta, Ini Alasannya
Pengamat Nilai Kebijakan ERP Jitu Atasi Polusi di Jakarta, Ini Alasannya

Wacana memberlakukan ERP di Jakarta berulang kali muncul tapi belum juga dieksekusi.

Baca Selengkapnya
Ahok Bicara soal Pemimpin Jakarta dan Solusi Atasi Kemacetan
Ahok Bicara soal Pemimpin Jakarta dan Solusi Atasi Kemacetan

Ahok bahkan mengomentari kebijakan Gubernur Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan terkait pergantian nama jalan di ibu kota.

Baca Selengkapnya
Aturan Operasional Mobil Tua di Jakarta Dinilai Berpotensi Jadi Polemik
Aturan Operasional Mobil Tua di Jakarta Dinilai Berpotensi Jadi Polemik

Presiden Jokowi mengesahkan UU Nmoor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta pada 25 April 2024 lalu.

Baca Selengkapnya
Polusi Udara Jakarta Meningkat, Mengapa Pemprov DKI Tidak Batasi Penambahan Kendaraan?
Polusi Udara Jakarta Meningkat, Mengapa Pemprov DKI Tidak Batasi Penambahan Kendaraan?

Kualitas udara Jakarta berada pada titik terburuk dan mengancam kesehatan.

Baca Selengkapnya
Ahok Kritik Pemprov DKI Ingin Hapus NIK Penduduk di Luar Domisili: Fokus Aja Buat Perut Warga Kenyang!
Ahok Kritik Pemprov DKI Ingin Hapus NIK Penduduk di Luar Domisili: Fokus Aja Buat Perut Warga Kenyang!

Ahok Kritik Pemprov DKI Ingin Hapus NIK Penduduk di Luar Domisili: Fokus Aja Buat Perut Warga Kenyang!

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Pastikan Tak Terapkan Ganjil Genap 24 Jam
Pemprov DKI Pastikan Tak Terapkan Ganjil Genap 24 Jam

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai penerapan ganjil-genap 24 jam tidak efektif untuk menekan polusi udara di DKI.

Baca Selengkapnya
Ini yang Terjadi Jika Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota Indonesia
Ini yang Terjadi Jika Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota Indonesia

DKI Jakarta bakal berganti menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) setelah tak menjadi Ibu Kota Indonesia.

Baca Selengkapnya
Tak Lagi Ditilang, Pemprov DKI Cari Cara Lain Agar Warga Mau Uji Emisi
Tak Lagi Ditilang, Pemprov DKI Cari Cara Lain Agar Warga Mau Uji Emisi

Tilang dinilai tidak efektif untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam melakukan uji emisi.

Baca Selengkapnya
Atasi Polusi Udara, Menhub Pertimbangkan Sistem 4 in 1 Dalam Satu Mobil di Jabodetabek
Atasi Polusi Udara, Menhub Pertimbangkan Sistem 4 in 1 Dalam Satu Mobil di Jabodetabek

emenhub akan bekerja sama dengan pemerintah daerah dan kepolisian dalam penegakan hukum.

Baca Selengkapnya