Follow
DTKJ putuskan kenaikan tarif angkutan Rp 1.000
Merdeka.com - Pemprov DKI yang diwakili Dinas Perhubungan, Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta dan Dewan Transportasi Jakarta (DTKJ) menggelar rapat perihal penetapan besaran kenaikan tarif angkutan. Hasilnya, Organda DKI Jakarta meminta kenaikan tarif sebesar Rp 1.000 untuk bus besar, sedang dan kecil.
"Rapat pembahasan kenaikan tarif dan membahas usulan Organda. Pihak DTKJ sepakat dengan kenaikan Rp 1.000 untuk bus besar, menengah dan kecil," jelas Kadis Perhubungan DKI Jakarta, M Akbar, di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (19/11).
Dia menambahkan, meminta kesepakatan DTKJ karena di dalamnya terdapat pihak penumpang. Dengan begitu, secara tak langsung usulan masyarakat juga terwakilkan.
-
Mengapa BPH Migas keluarkan regulasi tentang BBM subsidi? Untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi ini tepat sasaran dan tidak disalahgunakan, BPH Migas telah mengeluarkan regulasi mengenai pedoman pembinaan hasil pengawasan kepada penyalur.
-
Apa yang direvisi BPH Migas tentang BBM subsidi? Pertimbangkan Masukan Masyarakat Menurut Kepala BPH Migas Erika Retnowati, masukan dari masyarakat akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan revisi regulasi tersebut.
-
Siapa yang memberikan masukan tentang revisi regulasi BBM subsidi? Menurut Kepala BPH Migas Erika Retnowati, masukan dari masyarakat akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan revisi regulasi tersebut.
-
Apa yang AHY lakukan dalam rapat tersebut? Inilah satu momen besar saat AHY memimpin rapat.
-
Kenapa BPH Migas revisi regulasi penyaluran BBM subsidi? 'Pertama, pengaturan volume Jenis BBM Tertentu (JBT) Minyak Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) untuk transportasi darat disusun berdasarkan kajian kewajaran pembelian JBT Minyak Solar dan JBKP transportasi darat, seperti data histori transaksi pembelian JBT dan JBKP, jenis kendaraan dan tempuh' jelasnya pada saat ditemui dalam Public Hearing di Bandung, Jawa Barat, Selasa (3/9/2024).
-
Apa yang dibahas dalam rapat koordinasi? Selain melakukan peninjauan langsung, rangkaian kunjungan di Kalimantan Timur juga melibatkan rapat koordinasi yang membahas rencana Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPH Migas dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam pengendalian, pembinaan, dan pengawasan penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) agar tepat sasaran.
Hasil rapat malam ini, lanjut Akbar, akan dikirimkan ke Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Namun dia menegaskan, keputusan naik atau tetap berada di tangan Ahok.
"Besok kami akan sampaikan usulan ke Gubernur. Beliau yang memutuskan apakah ini naik atau turun," tutupnya. (mdk/lia)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Pemprov DKI dan Transjakarta telah menguji coba layanan baru rute Terminal Kalideres-Bandara Soekarno Hatta.
Baca Selengkapnya
Tarif Rp5.000 usulan DTKJ tersebut adalah nilai yang diperoleh setelah adanya pemotongan subsidi tiket.
Baca Selengkapnya
Pemerintah berencana akan menaikan tarif kereta Commuteline Jabodetabek pada tahun ini.
Baca Selengkapnya
Pemprov DKI akan segera menetapkan TransJakarta rute Kalideres menuju Bandara Soekarno-Hatta.
Baca Selengkapnya
Tarif KRL memang belum pernah mengalami kenaikan lagi sejak 2016.
Baca Selengkapnya
Jika sudah ada ketetapan tarif KRL naik, maka akan disosialisasikan 3 bulan sebelum pelaksanaan.
Baca Selengkapnya
Risal juga menekankan skema penetapan tarif KRL Jabodetabek berbasis NIK belum akan segera diberlakukan.
Baca Selengkapnya
Jokowi menyebut belum ada rapat mengenai rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis NIK.
Baca Selengkapnya
Skema penetapan tarif KRL Jabodetabek berbasis NIK belum akan segera diberlakukan.
Baca Selengkapnya
Saat dikonfirmasi kembali apakah rencana tarif KRL berbasis NIK tersebut akan dirapatkan, Presiden juga mengaku belum mengetahui kondisi di lapangan.
Baca Selengkapnya
Pengguna transportasi umum keberatan dengan tarif yang mengalami kenaikan.
Baca Selengkapnya
Kenaikan UMP 2024 bakal diputuskan dalam sidang Dewan Pengupahan DKI Jakarta.
Baca Selengkapnya