Dugaan bagi-bagi duit lahan Cengkareng, Ahok atau Ika yang benar?

Merdeka.com - Kasus pembelian lahan seluas 4,5 hektare di Cengkareng, Jl Kamal Raya, Cengkareng, Jakarta Barat, oleh Pemprov DKI menjadi sorotan. Sebabnya, Pemprov DKI ternyata membeli lahan yang ternyata adalah miliknya sendiri.

Tanah itu dibeli Dinas Perumahan dengan harga Rp 648 miliar dari seorang perempuan bernama Toeti Sukarno. Singkat cerita, setelah transaksi dilakukan dan lahan tersebut menjadi milik DKI, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan temuannya, lahan yang dibeli itu ternyata milik DKI di bawah kendali Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan.

Lahan tersebut ternyata memiliki dua sertifikat sah dari Badan Pertahanan Nasional (BPN). Satu dimiliki secara perseorangan oleh seorang perempuan bernama Toeti Noeziar Soekarno, satu lagi dimiliki Dinas KKP.

Tak cukup sampai di situ, Pemprov DKI lantas digugat Toeti Soekarno karena belum membayar lunas uang pembayaran sebesar Rp 648 miliar, dan masih kurang Rp 200 miliar.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pun geram atas kasus tersebut. Ahok menduga ada jaringan mafia dalam penjualan tanah itu. Ahok juga menduga ada bagi-bagi uang dalam kasus ini. Sebab, pembelian dilakukan dengan cara kontan.

Selain itu, Ahok mengaku dilaporkan dugaan gratifikasi Rp 9,6 miliar oleh Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta, Ika Adji Lestari, Januari lalu. Saat itu Ahok bertanya kepada Ika kenapa ada uang seperti itu. Uang itu diberikan oleh Kepala Bidang Pembangunan Rumah Susun dan Pemukiman Dinas Perumahan Sukmana.

"Katanya mereka (penjual) kasih Pak. Saya langsung curiga. Kasih berapa? Dia kasih lihat. Wah, miliaran. Belasan miliar ini. Saya bilang ini bukan kasih terima ini. Ini pasti ada sesuatu. Makanya saya lapor KPK, terus diselidiki," jelasnya