Dukcapil Jaksel temukan 2.700 NIK ganda, namun nama & alamat berbeda
Merdeka.com - Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan menemukan sedikit 2.700 Nomor Induk Kependudukan ganda pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) warga Jakarta. Temuan itu diketahui setelah dilakukan penginputan data dari para wajib KTP sejak Januari 2017-Desember 2017.
"Se-DKI Jakarta total KTP ganda 9.000-an. Sementara sekitar 2.700 di wilayah Jakarta Selatan," ujar Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan, Abdul Haris, Jumat (23/3)
Abdul menjelaskan, dikatakan karena Nomor Induk Kependudukan (NIK) antara satu KTP dengan KTP lain sama. Namun, salah satu kolom yang tertera dalam indentitas diubahnya. Misalnya pada nama atau alamat tinggal.
-
Apa itu Kilangan di Banten? Konon, saat itu sudah ada pabrik gula dengan teknologi sederhana di wilayah Banten Lama bernama Kilangan. Kilangan ini merupakan tempat untuk menggiling tebu, dengan menggunakan batu besar serta tenaga hewan kerbau.
-
Dimana pemukiman padat di Jakarta Barat? Pemukiman di daerah Pesing Koneng, Kedoya Utara, Kebun Jeruk ini misalnya.
-
Bagaimana Medan siapkan e-KTP? Hal yang dilakukan, ungkapnya, menghadirkan pelayanan jemput bola di area-area publik. 'Kita hadirkan layanan di sekolah-sekolah, rumah sakit, rumah ibadah, rumah tahanan, pusat perbelanjaan dan tempat-tempat publik lainnya. Selain itu, melakukan sosialisasi intensif terhadap masyarakat terkait pentingnya memiliki e-KTP, ' ujarnya seraya memaparkan langkah dan upaya lainnya.
-
Dimana letak permukiman terbengkalai di Jakarta? Baru-baru ini sebuah kawasan di wilayah Jakarta Timur yang terbengkalai terungkap, dengan deretan rumah yang ditinggalkan oleh penghuninya.
-
Siapa saja orang Bekasi yang tercatat? Keenamnya diketahui berasal dari beberapa kampung, seperti Amat Bin Amat asal Gabus, Noran Bin Miet asal Tanah Doearatoes, Sani asal Lembur Pulo Panjang, Sajian asal Rawa Bamboe, Saderi asal Bekasi dan seorang perempuan, Nyi Isah bin Ning asal Teloek Poetjoeng.
-
Bagaimana Pemprov DKI cek penerima KJMU? Selanjutnya, terhadap sisa 18.271 penerima KJMU juga bakal dilakukan verifikasi langsung di lapangan. 'Terhadap sisa plus minus 18.271 orang akan dilakukan verifikasi lapangan bersama dengan tim gabungan, baik dari Disdik, Dinsos, juga kewilayahan, untuk memastikan ketepatan sasaran. Jadi tadi berdasarkan data, kami akan cek langsung ke lapangan,' terangnya.
"NIK-nya sama. Nama berbeda. Misalnya yang di KTP satunya M Ali. Terus ada lagi Moh Ali," terang dia.
Abdul mengatakan, pemilik KTP ganda tidak diperkenankan untuk memiliki e-KTP apabila belum melengkapi berkas-berkas yang diminta petugas.
"Kami akan minta berkas-berkas pendukung seperti Kartu Keluarga (KK), Akte, bahkan surat Nikah," ucap dia.
"Kami verifikasi data pendukung dan minta pernyataan untuk memilih identitasnya yang benar," dia menambahkan.
Warga Jaksel Banyak yang belum ambil e-KTP
Dia menambahkan, jumlah penduduk Jakarta Selatan mencapai 2.192.846 jiwa. Sebanyak 1.577.436 merupakan wajib KTP. Namun, dalam catatannya sekitar 14 ribu wajib KTP belum mengambil e-KTP. Akibatnya, menumpuk di 65 kelurahan.
"Kami imbau warga untuk segera mengambil e-KTPnya di kelurahannya masing-masing," tutup dia.
Repoter: Ady Anugrahadi
Sumber: Liputan6.com
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemprov DKI jamin proses urus pindah domisili bisa selesai dalam waktu sehari
Baca SelengkapnyaAdapun proses verifikasi ini sebagai bagian dari langkah selektif Pemprov DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaBudi juga menyebutkan, saat ini terdapat 11.337.563 warga yang tinggal di Jakarta dan akan terus bertambah seiring dengan mobilitas penduduk yang dinamis.
Baca SelengkapnyaDisdukcapil Jaksel telah mengusulkan penonaktifan sebanyak 8.112 NIK ke Kementerian Dalam Negeri.
Baca SelengkapnyaKPU ungkap peningkatan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilkada Jakarta 2024.
Baca SelengkapnyaPengecekan data pemilih ganda memakan waktu lebih lama karena Jawa Barat memiliki data pemilih ganda terbanyak se-Indonesia
Baca Selengkapnyatertib administrasi kependudukan perlu diberlakukan demi kepentingan masyarakat secara luas
Baca Selengkapnya“Nanti kita cek trennya seperti apa. Tapi memang kemarin pas bulan Mei 2023, melonjak jadi 216% dibandingkan bulan April 2023," kata Kadis Dukcapil DKI
Baca SelengkapnyaDukcapil mengakui Ketersediaan blangko e-KTP terbatas.
Baca SelengkapnyaMeski begitu, lanjut Budi kewenangan untuk mengaktifkan kembali NIK warga tersebut tetap berada di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaKemendagri terus melakukan pembenahan akan keamanan data untuk mengantisipasi maraknya kejahatan digital.
Baca Selengkapnyapenonaktifan NIK tak akan mempengaruhi hak pilih warga yang terdaftar sebagai pemilih di DPT
Baca Selengkapnya