Dulu Ahok siap pakai Pergub APBD 2014, sekarang protes sikap DPRD

Merdeka.com - Pemprov DKI Jakarta sudah menerima surat pernyataan resmi DPRD DKI Jakarta terhadap evaluasi RAPBD DKI Jakata 2015. Dalam surat tersebut memutuskan, legislatif akan menggunakan pagu anggaran APBD DKI Jakarta 2014, Rp 72,9 triliun.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menunjukkan surat yang ditunggunya dari tadi pagi. Dalam surat tersebut menunjukkan anggota legislatif menyerahkan anggaran pendapatan dan belanja kepada dirinya.

"Ini keputusannya saya menyatakan menyerahkan kepada Gubernur mempergunakan Pergub (Peraturan Gubernur). Jadi ini siapa yang tidak ingin Perda (Peraturan Daerah)" ujarnya bingung di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (23/3).

Dia menegaskan, pihaknya selalu menggunakan Peraturan Daerah untuk mengesahkan RAPBD DKI Jakarta 2015, Rp 73,08 triliun. Bahkan, eksekutif menunggu hasil mediasi yang dilakukan Wakil Presiden Jusuf Kalla oleh dirinya dan DPRD DKI Jakarta untuk memutuskan.

"Ini Wapres loh. Wapres yang hari ini jadi Plt (Pelaksana Tugas) Presiden. Jadi Pak Jusuf Kalla adalah Plt presiden. Kenapa nggak mau nunggu gitu loh. Saya saja nunggu ya. Saya nggak tahu ya kalau mereka cabut lagi, nanti tambah malu lagi dong," ungkapnya.

Basuki atau akrab disapa Ahok mengungkapkan, sebenarnya anggota dewan sudah tidak memiliki alasan untuk terburu-buru mengambil keputusan. Sebab hak angket yang menjadi senjata utama bagi mantan politisi Golkar dan Gerindra ini sudah tidak ada.

"Hak angket sudah dicabut. Jadi kenapa sih enggak mau nunggu? Kami saja nunggu. Jadi saya enggak tahu itu sakitnya di mana? Ya sudah kami antar saja ke Kemendagri," tutupnya.

Untuk diketahui, pembahasan evaluasi Kementerian Dalam Negeri untuk RAPBD DKI Jakarta 2015 berakhir dengan deadlock. Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, anggota dewan memutuskan untuk menggunakan pagu anggaran APBD DKI Jakarta 2014, Rp 72,9 triliun.

Prasetyo menjelaskan, lima pimpinan dewan, M Taufik, Triwisaksana, Abraham Lunggana, Ferrial Sofya dan dirinya telah melakukan rapat pimpinan hari ini, Senin (23/3). Dan hasilnya, meluruskan niat Gubernur DKI Jakarta untuk menggunakan Peraturan Gubernur (Pergub) untuk menggunakan pagu anggaran APBD DKI Jakarta 2014.

"Memutuskan RAPBD Provinsi DKI Jakarta tahun 2015 dikembalikan kepada Gubernur untuk menggunakan Pergub," ungkapnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, sore tadi.

Sebelumnya, Ahok pun masih optimis semua program di DKI tetap bisa berjalan sekalipun memakai Pergub 2014. "Bagi saya Pergub tak masalah, toh undang-undang menjamin semua kegiatan di DKI harus jalan. Ini sudah dijamin juga oleh Kemendagri," kata Ahok di Pintu Air Karet, Tanah Abang, Jakarta, pada Sabtu lalu.

Ahok mengklaim kalau Presiden Joko Widodo senang terhadap Pergub ini. Pasalnya, Pergub APBD 2014 merupakan yang pertama di Indonesia. Ia juga mengisyaratkan akan tetap menerapkan sistem e-budgeting dalam penggunaan APBD 2014.

"Bersyukur Pak Presiden juga senang, ini jadi preseden pertama di Indonesia. Bahwa ini diawasi langsung oleh presiden lewat Kemendagri. Nanti password untuk lock saya kasih ke presiden dan kepada Dirjen," sebutnya.