Dulu semangat mau lengserkan Ahok, kini DPRD DKI mulai melempem

Merdeka.com - Perseteruan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan DPRD DKI selalu terjadi. Saling sindir dan tuding biasa terjadi di antara mereka.

Bahkan, DPRD DKI getol ingin melengserkan Ahok. Mereka berdua juga saling tuding melakukan korupsi.

Namun, DPRD DKI belakangan tampak mulai ciut ketika kasus Raperda Zonasi terendus KPK. Apalagi, kasus tersebut berawal dari tertangkap tangannya anggota DPRD DKI M Sanusi. Kabar yang beredar, masih banyak anggota DPRD DKI terlibat kasus tersebut.

Demo untuk melengserkan Ahok juga marak terjadi, salah satunya Aliansi Masyarakat Jakarta Utara (AMJU). Mereka yang demo di depan gedung DPRD DKI pun ditemui oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik.

Dalam pertemuan tersebut warga memberikan batas waktu selama tujuh hari kerja kepada DPRD DKI Jakarta untuk mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) kepada Ahok.

"Pak Taufik sudah janji sama kita, 7 hari kerja kita datang lagi tanya progres kawan-kawan," ujar salah satu perwakilan di mobil komando, Jumat pekan lalu.

Taufik berjanji sejak Senin mendatang, dirinya sebagai pimpinan DPRD DKI Jakarta akan terus berkomunikasi hingga mendapatkan progres terkait permintaan HMP. Setidaknya, kata dia, sudah ada dua partai yang setuju dengan langkah tersebut, Gerindra dan Golkar.

"Kita akan komunikasikan dulu, perwakilan Golkar, Gerindra kan sudah mau tadi di pertemuan, ya sudah tinggal fraksi partai lain yang harus dikomunikasikan," terangnya.

Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta ini akan mengupayakan agar kuorum dari permintaan HMP ini. Hal ini dikarenakan ada partai seperti Partai Nasdem dan Partai Hanura yang merupakan partai pendukung Ahok.

"Politik ini dinamis belum tentu, ya kita akan terus komunikasikan sama fraksi-fraksi," kata Taufik.

Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi mengaku belum tahu isi tuntutan AMJU. Dia bahkan mengklaim belum mengetahui adanya perwakilan demonstran yang diterima pihak DPRD.

"Saya belum ketemu dengan pak Taufik, nanti saya tanya dulu masalahnya apa," kata Prasetio.

Prasetio memastikan, partainya bakal menentukan sikap terkait tuntutan tersebut. Namun, saat ini diakui Prasetyo bersama koleganya belum bisa menyampaikan sikap PDIP lantaran masih fokus mengurus gelaran tryout yang diikuti oleh ratusan ribu peserta.

"Sikap partai? Nanti," ujar dia.

Selain itu,Prasetio juga mengungkapkan bahwa instruksi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri meminta agar kadernya terjun langsung ke masyarakat ketimbang membahas persoalan Pilgub DKI. "Situasi dan kondisi partai kami menggerakkan acara untuk dekat masyarakat. Itu instruksi ibu Mega," pungkas Prasetio.

Ahok yang dimintai tanggapan soal permintaan pelengseran pun santai. Bahkan, dia mengharapkan langkah tersebut segera dilakukan sebelum dirinya mengikuti pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI 2017.

"Kalau sekarang mau, HMP suruh gua turun, keburu pemilihan lagi," kata Ahok.

Taufik pun mulai bergerilya. Setidaknya, dia harus mengumpulkan 80 tanda tangan dari anggota DPRD DKI Jakarta untuk bisa menggulirkan HMP.

"Kalau minimal 80 diparipurnakan, dapat lah, orang enggak demen semua," katanya saat dihubungi.

Dia mengungkapkan, sampai saat ini baru 12 tanda tangan yang berhasil dikumpulkannya. Mereka yang telah sepakat dengan pengajuan HMP ini berasal dari Fraksi Partai Gerindra, perwakilan Golkar, Demokrat dan PPP.

Walaupun begitu, politisi Gerindra ini tidak khawatir jika AMJU datang menagih janji satu minggu tentang HMP ini. "Ya diedarin terus pokoknya. Kalau mereka (AMJU) datang ya enggak apa-apa kami (DPRD DKI) harus terima dong," tutup Taufik.