Elite PPP dekati Jokowi, PPP DKI serang Ahok

Merdeka.com - Sejak elektabilitas Joko Widodo ( Jokowi ) sebagai calon presiden melejit, banyak partai yang mulai mendekat, termasuk PPP. Bahkan, partai ini mulai terang-terangan melirik gubernur DKI Jakarta itu sebagai capres.

"PPP mencermati, termasuk utamanya Jokowi ," ujar Ketua Umum PPP Suryadharma Ali usai membuka pembekalan Caleg PPP di Hotel Century, Senayan, Jakarta, Selasa (3/7) bulan lalu.

Tidak hanya elite PPP yang masih duduk di kepengurusan melirik Jokowi . Politikus senior Hamzah Haz bahkan sampai turun gunung. Mantan Wakil Presiden itu sampai menemui Jokowi di Balai Kota.

Hamzah Haz memberikan sinyal mendukung Jokowi menjadi capres. "Kenapa tidak (dukung), kalau PPP kan saya bukan PPP lagi, bukan struktur lagi," ujar Hamzah Haz usai bertemu Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Selasa (23/7) lalu.

Usai bertemu dengan Hamzah Haz , Jokowi mengakui diajak bicara soal capres. "Ya dikit-dikit (nyinggung soal calon presiden)," kata Jokowi .

Jokowi tidak menjelaskan secara detail isi pembicaraan dengan Hamzah Haz . Terutama soal capres. "Posisi saya hanya dengar tausiah dan wejangan beliau, saya kan junior. Posisinya saya mendengarkan," ujar Jokowi .

Jika elite PPP begitu menyukai Jokowi , kepada Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok ) justru berbeda. Wakil Gubernur DKI Jakarta itu malah diserang habis-habisan oleh pengurus PPP DKI.

Perseteruan bermula ketika pernyataan Ahok dinilai menyinggung Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana (Haji Lulung). PPP menjadi terusik. Pengurus PPP langsung melayangkan surat ke Mendagri Gamawan Fauzi agar Ahok ditegur. Diketahui, Haji Lulung adalah pengurus PPP.

Haji Lulung tak terima karena disindir sebagai beking PKL di Tanah Abang. Pernyataan Ahok itulah yang membuat PPP ikut murka.

"Sikap saudara Wakil Gubernur tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dalam pasal 27 huruf F, di mana berkewajiban menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintah," ujar Sekretaris DPW PPP DKI Jakarta Abdul Aziz, di Gedung DPRD DKI, Selasa (30/7) kemarin.

Menurutnya, gubernur dan wakil gubernur wajib memelihara stabilitas politik serta menjaga etika dan norma penyelenggaraan daerah Sebagaimana tercantum dalam Permendagri Nomor 24 Tahun 2011. Selain itu, Fraksi PPP DPRD DKI juga meminta kepada Ketua DPRD DKI Ferrial Sofyan untuk melakukan pemanggilan terhadap Ahok guna meminta penjelasan terkait pernyataannya yang sering mengundang kontroversi.

Ia juga menganggap pernyataan Ahok telah melecehkan DPRD. Sehingga PPP menginginkan agar Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dapat mengambil sikap.

"Sikap Pak Ahok kerap kali mengganggu stabilitas politik. Biar bagaimana, kami ini kan bermitra, seharusnya bisa menjaga stabilitas politik. Karena ini memang lembaga politik. Di sini Pak Jokowi juga harus mengambil sikap untuk menjaga kestabilan politik dan pemerintahan DKI Jakarta," ujar Aziz.