Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Epidemiolog Anggap Lockdown di Indonesia Sudah Tidak Efektif Dilakukan Saat Ini

Epidemiolog Anggap Lockdown di Indonesia Sudah Tidak Efektif Dilakukan Saat Ini Seorang penumpang pesawat mengenakan pakaian APD di bandara. ©2020 AFP/Hector RETAMAL

Merdeka.com - Epidemiolog Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman mengatakan, pembatasan aktivitas masyarakat secara total, lockdown tidak tepat jika dilakukan saat ini. Sebab, kebijakan lockdown seharusnya dilakukan di masa awal pandemi.

Dia mengibaratkan, kasus Covid di Indonesia seperti bola salju semakin besar karena kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat tidak sesuai dengan regulasi dan upaya yang dilakukan pemerintah.

"Saya ingatkan ada efek bola salju dalam pandemi dengan karakter Covid-19 ini karena upayanya jadi menuntut jauh lebih besar. Tidak bisa yang seharusnya dilakukan pertengahan tahun lalu dilakukan saat ini, sudah tidak akan efektif tidak signifikan, karena kita melihat hasil yang berbeda dimana hasilnya adalah tetap terjadi peningkatan," katanya kepada merdeka.com, Rabu (3/2).

Orang lain juga bertanya?

Dicky menambahkan, apapun istilah yang digunakan pemerintah Indonesia, untuk membatasi mobilitas warga tidak bisa dilakukan secara mendadak. Perlu ada penjelasan dari pemerintah kepada seluruh sektor, terlebih warga dengan ekonomi yang rentan.

Persiapan ini untuk mendapat dukungan dari sektor swasta dan pelaku usaha, terhadap keberhasilan pembatasan mobilitas.

"Selalu saya sampaikan bahwa PSBB itu perlu disiapkan karena harus ada kesiapan antar sektor antara pemerintah pusat dan daerah, dukungan pada masyarakat rawan ekonomi, penjelasan pada sektor swasta atau usaha insentif dan lain-lain sebagainya ini tidak bisa mendadak," tuturnya.

Sambil terus melakukan upaya pencegahan penularan Covid-19, Dicky mendorong pemerintah terus meningkatkan kapasitas testing. Sebab kasus yang tercatat dan dipublikasikan tidak mencerminkan kondisi sebetulnya.

"Tes positivy rate yang semakin meningkat menunjukkan kelemahan di dua hal, yaitu upaya memutus mata rantai penularan Covid tidak berhasil menekan kasus positif dan cakupan testing/tracing yang dilakukan juga tidak memadai dan tidak sesuai dengan skala penduduk dan derajat keparahan pandemi yang Indonesia alami," lugasnya.

Sebelumnya anggota Komisi IX DPR Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay mengusulkan pemerintah menerapkan kebijakan lockdown akhir pekan. Sebab, ia melihat kebijakan pemerintah untuk membatasi kegiatan masyarakat melalui PSBB maupun PPKM belum maksimal dan berhasil.

Menurutnya, terbukti orang yang terpapar Covid-19 setiap hari semakin banyak. Bahkan, jumlahnya sudah lebih dari 1 juta orang.

"Berkenaan dengan itu, sebaiknya pemerintah mencari alternatif kebijakan lain. Salah satu di antaranya adalah menerapkan kebijakan lockdown akhir pekan. Diyakini, lockdown akhir pekan dapat menurunkan dan menekan laju penyebaran virus corona," katanya, Sabtu (30/1).

Adanya usulan tersebut, Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria mengatakan, pemerintah provinsi sejatinya terus melakukan upaya menekan penambahan kasus positif di Jakarta. Segala masukan dari berbagai pihak diakui Riza menjadi bahan kajian untuk Pemprov.

"Kami pada prinsipnya, Pemprov DKI Jakarta meyakini program-program usulan dari siapapun termasuk teman-teman DPR RI akan dipertimbangkan dengan baik, pemerintah pusat memiliki para pakar, para ahli yang akan terus membuat kajian, analisa apakah memungkinkan lockdown akhir minggu, Sabtu-Minggu," jelasnya.

(mdk/fik)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi ke Menkes soal Kasus Covid-19: Amati Betul Secara Detail Perkembangannya Seperti Apa
Jokowi ke Menkes soal Kasus Covid-19: Amati Betul Secara Detail Perkembangannya Seperti Apa

Informasi Jokowi terima dari Menkes, kasus Covid-19 masih dalam kondisi yang baik meski memang ada kenaikan.

Baca Selengkapnya
Didesak Ikut WFH Gara-Gara Polusi Udara, Apindo: Pabrik, Hotel Mana Bisa
Didesak Ikut WFH Gara-Gara Polusi Udara, Apindo: Pabrik, Hotel Mana Bisa

Apindo menyebut tidak semua pekerjaan bisa dilakukan dari rumah.

Baca Selengkapnya
Menkes Budi: Kasus Covid-19 di Indonesia Jelang Natal dan Tahun Baru 2024 Tak Mengkhawatirkan
Menkes Budi: Kasus Covid-19 di Indonesia Jelang Natal dan Tahun Baru 2024 Tak Mengkhawatirkan

Budi juga menganjurkan masyarakat untuk kembali menggunakan masker saat mengakses tempat-tempat yang rawan.

Baca Selengkapnya
Jokowi Bicara soal Fleksibilitas: Jangan Terlalu Banyak Aturan Membelenggu
Jokowi Bicara soal Fleksibilitas: Jangan Terlalu Banyak Aturan Membelenggu

Kepala negara meminta apa yang dipelajari negara lain juga dipelajari Indonesia. Jokowi meminta RI bergerak adaptif guna menghadapi kompetitor.

Baca Selengkapnya
Mau Wujudkan Indonesia Emas 2045, Undang-Undang Harus Lebih Sederhana
Mau Wujudkan Indonesia Emas 2045, Undang-Undang Harus Lebih Sederhana

Di tengah ketidakpastian ini, kebijakan di Indonesia harus lebih cepat.

Baca Selengkapnya
Klaim Pandemi Covid-19 Rekayasa Muncul Lagi, Begini Kata Kemenkes
Klaim Pandemi Covid-19 Rekayasa Muncul Lagi, Begini Kata Kemenkes

Bahkan, muncul narasi menyatakan bahwa virus SARS-CoV-2 penyebab Covid-19 tidak ada.

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Pastikan Tak Terapkan Ganjil Genap 24 Jam
Pemprov DKI Pastikan Tak Terapkan Ganjil Genap 24 Jam

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai penerapan ganjil-genap 24 jam tidak efektif untuk menekan polusi udara di DKI.

Baca Selengkapnya
Macet Jabodetabek Kian Parah, Polisi: Indeksnya Sudah 53 Persen, Normal 35
Macet Jabodetabek Kian Parah, Polisi: Indeksnya Sudah 53 Persen, Normal 35

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman mengatakan, bila melihat dari indeks kemacetan, untuk kondisi ideal di Jabodetabek berada pada angka 35 persen.

Baca Selengkapnya
Waspadai Potensi Peningkatan Covid-19 di Indonesia
Waspadai Potensi Peningkatan Covid-19 di Indonesia

Masyarakat juga diminta segera melengkapi vaksinasi Covid-19, khususnya pada kelompok berisiko.

Baca Selengkapnya