F-PAN DPRD DKI Sayangkan Interpelasi Formula E Hanya Bikin Gaduh

Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI saat ini tengah diramaikan terkait isu interpelasi seputar pro dan kontra Formula E yang pada akhirnya dibawa ke Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta pada Selasa (28/9) kemarin. Namun, ternyata hanya dihadiri oleh sedikit anggota dewan.

Atas hal itu, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD DKI, melalui Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani menyatakan sikap tolak dan menyebut polemik persoalan interpelasi Formula E hanya membuat kegaduhan.

"Fraksi PAN dan saya menjadi bagian dari yang menolak interpelasi. Tentu pandangan kami, kegaduhan yang terjadi hari-hari ini tentu kami sayangkan karena merugikan bagi warga DKI," kata Zita dalam keterangannya, seperti dikutip Rabu (29/9).

Menurutnya, isu perosalan interpelasi ini tidaklah menjawab kebutuhan dari masyarakat. Di mana banyak yang saat ini sedang menantikan kehadiran para dewan untuk merespon isu yang lebih nyata dan lebih dirasakan. Karena pandemi covid-19, banyak memberikan dampak kesulitan bagi warga.

"Banyak kesulitan-kesulitan yang terjadi di sendi-sendi masyarakat DKI, kami yang di dewan malah disibukkan seperti ini. Tentu kami sangat menyayangkan," ujarnya.

"Namun, Fraksi PAN mengambil sikap sikap, memang dari awal kami konsisten untuk menolak interpelasi ini. Karena ini telah disepakati, disetujui dan menjadi bahasan yang panjang dan lama yang telah disepakati oleh Pemprov DKI dan juga legislatif," lanjutnya.

Atas sikap tersebut tercatat PAN merupakan salah satu dari tujuh fraksi yang tidak menghadiri rapat paripurna tersebut. Alhasil rapat paripurna yang digagas PDIP dan PSI itupun ditunda, karena peserta yang hadir hanya 31, dari 25 anggota Fraksi PDI-P dan 6 anggota Fraksi PSI, sehingga tidak kuorum.

Sedangkan terkait pelaksanaan rapat paripurna tersebut, F-PAN menyatakan dan menyebut kalau rapat tersebut ilegal. Sehingga akan melaporkan kejadian itu ke Mahkamah Kehomatan Dewan (MKD) DPRD untuk diselesaikan secara internal legislatif.

"Mungkin banyak yang menyebut ilegal, tentu pendapat kami dari Fraksi PAN adalah yang satu, menyebut ini legal. yang satu ini menganggap ilegal. Kami dari Fraksi PAN akan melaporkan ke MKD," tegasnya.

"Tanpa kita gaduh, tanpa kita ribut, dan saya rasa ini sangat memalukan di tengah masyarakat DKI yang tengah kesulitan. Jadi pandangan kami dari Fraksi PAN isu ini, akan kami selesaikan di dalam," tambahnya.

Sebelumnya, Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Golkar Basri Baco menyatakan tujuh fraksi penolak hak interpelasi Formula E telah melaporkan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi ke Badan Kehormatan (BK). Pelaporan tersebut terkait dugaan pelanggaran administrasi dalam penyelenggaraan rapat Badan Musyawarah (Bamus).

"Kami menduga ada pelanggaran administrasi terkait undangan bamus dan pelaksanaan paripurna yang tadi digelar sehingga secara ketentuan, maka BK lah tempat kita untuk menyampaikan," katanya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (28/9).

Dia menyatakan laporan tersebut telah diterima oleh pihak Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta. Baco menyebut pihaknya mempunyai kewajiban untuk mengingatkan pihak yang melakukan pelanggaran terkait tata tertib atau tatib yang telah ditentukan.

"Alhamdulillah sudah diterima dan sesuai tadi ketua BK sudah menyampaikan bahwa dalam waktu yang sesingkat-singkatnya akan segera diproses," jelasnya.

Kepala Badan Kehormatan DPRD DKI, Achmad Nawawi menyatakan pihaknya telah menerima laporan tertulis dan lisan dari tujuh ketua fraksi.

"Kami InsyaAllah akan melakukan tindak lanjut laporan kawan-kawan itu, tapi kita tunggu saja, karena kami BK itu anggotanya merupakan seluruh anggota fraksi, utusan fraksi itu ada semua," ujarnya.

Pelaporan itu menyusul langkah, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi yang menetapkan agenda rapat paripurna hak interpelasi penyelenggaraan balap mobil listrik atau Formula E pada Selasa (28/9). Penjadwalan tersebut berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah (Bamus) pada Senin (27/9).

"Karena di tatib mengatakan 15 orang sudah cukup untuk dijadwalkan tadi dan disetujui. Tanggal 28 besok paripurna, pukul 10.00 WIB," kata Prasetio di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (27/9).

Prasetio menyatakan dalam penyelenggaraan rapat paripurna itu akan menentukan kelanjutan hak interpelasi untuk pemanggilan Gubernur DKI Anies Baswedan.