Fadli Zon soal kasus Sumber Waras: KPK kan bisa jadi alat kekuasaan
Merdeka.com - Kisruh dugaan korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras belum menemukan titik terang. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga saat ini masih menyelidiki dan belum memiliki bukti kuat untuk menetapkan tersangka dalam kasus ini.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengaku ragu dengan independensi lembaga pimpinan Agus Rahardjo ini dalam mengusut kasus RS Sumber Waras ini. Dia menduga KPK bisa saja menjadi alat kekuasaan untuk menutupi tindakan korup penguasa.
"Saya enggak tahu tapi kan KPK bisa jadi alat kekuasaan juga. Resikonya masyarakat akan bertanya-tanya. Padahal ini sudah jelas," kata Fadli di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (16/4).
-
Apa kasus yang sedang dihadapi KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
-
Apa yang sedang diselidiki KPK? Didalami pula, dugaan adanya penggunaan kendali perusahaan tertentu oleh saksi untuk mengikuti proyek pengadaan di Kementan RI melalui akses dari Tersangka SYL,' ungkap Ali.
-
Bagaimana Kejaksaan Agung teliti kasus? 'Tim Penyidik mendapatkan alat bukti yang cukup untuk menetapkan RD selaku Direktur PT SMIP sebagai tersangka,' ujarnya seperti dilansir dari Antara.
-
Mengapa KPK menelaah laporan tersebut? 'Bila ada laporan/pengaduan yang masuk akan dilakukan verifikasi dan bila sudah lengkap akan ditelaah dan pengumpul info,' kata Tessa dalam keterangannya, Selasa (4/9).
-
Siapa yang diperiksa KPK? Mantan Ketua Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI), Hanan Supangkat akhirnya terlihat batang hidungnya ke gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (25/3) kemarin.
Dia menilai gerak KPK yang sekarang lamban dalam mengusut kasus korupsi, termasuk kasus RS Sumber Waras. Padahal, pimpinan KPK terdahulu sudah mengisyaratkan bakal ada tersangka dalam kasus ini.
"Pemimpin dulu bilang pasti jadi tersangka. Yang sekarang aneh kok lambat. Kalau belum selesai jangan bikin pernyataan," tegas Fadli.
Lambannya kerja KPK ini, lanjut Fadli, terlihat dari pernyataan pimpinan lembaga anti rasuah ini yang menyebut belum ada indikasi korupsi dalam pembelian lahan ini. Hal itu berbanding terbalik dengan laporan hasil pemeriksaan BPK, yang menemukan adanya kerugian negara hingga Rp 191 miliar itu.
"Ini apa? Ahli psikologi atau komisioner. Ini bisa merusak KPK dan sistem hukum kita. Karena orang ini sudah jelas pada pimpinan lalu ada tindak pidana korupsi," cetus politisi Gerindra ini.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
"Pak Nawawi Pomolango, Ketua Sementara mengatakan sehabis dilantik itu akan mengejar Harun Masiku. Ternyata hanya omong doang karena kemarin buktinya tak ada,"
Baca SelengkapnyaHal itu diungkapkan Wakil Ketua KPK Alexander Mawarta pada saat membahas mengenai sistem monitoring di KPK yang dianggap rawan baginya.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS Aboe Bakar Al Habsyi mempertanyakan keberadaan KPK bila Kejagung dan Polri sudah bekerja dengan baik.
Baca SelengkapnyaSudah dua perusahaan digeledah kejagung terkait kasus ini.
Baca SelengkapnyaKapolda Metro Jaya Irjen Karyoto merespons desakan mundur buntut mandeknya kasus pemerasan Ketua KPK, Firli Bahuri.
Baca SelengkapnyaTak tanggung-tanggung, diduga sebanyak 93 pegawai lembaga antirasuh terlibat dalam skandal pungli ini.
Baca SelengkapnyaAlbertina memastikan, keterlibatan Ahmad Fauzi dalam dugaan pelanggaran etik ini karena sebagai pimpinan Rutan
Baca SelengkapnyaIndonesia Corruption Watch (ICW) menilai penanganan kasus dugaan pemerasan Ketua KPK Firli Bahuri di Polda Metro berjalan lambat.
Baca SelengkapnyaKusnadi berada di lantai dasar ketika Hasto sedang menjalani pemeriksaan
Baca SelengkapnyaReinkarnasi dinasti itu berefek langsung atau tidak langsung terhadap penegakan hukum di Indonesia.
Baca SelengkapnyaMenurut Boyamin, sudah tidak ada alasan lagi bagi Karyoto untuk menunda penahanan Firli.
Baca SelengkapnyaJokowi justru menilai KPK saat ini sudah bagus dan memiliki sistem baik.
Baca Selengkapnya