Fadli Zon soal Wacana Jokowi Jadi Cawapres: Nanti Bisa Saja SBY Maju Lagi
Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon menilai wacana Presiden Joko Widodo menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto harus ditanyakan kepada para ahli hukum tata negara. Wacana tersebut harus dilihat dari kacamata konstitusi negara dan secara moral.
"Kita memang harus tanya kepada ahli-ahli apakah hal-hal semacam itu dimungkinkan atau tidak secara konstitusional maupun secara moral," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/9).
Menurut Fadli, secara moral akan menimbulkan pro dan kontra presiden menjabat dua periode bisa lagi maju sebagai calon wakil presiden.
-
Siapa yang membuka peluang bersatu di putaran kedua pilpres 2024? Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Anies Baswedan membuka wacana bersatu di putaran kedua pilpres 2024.
-
Siapa yang paling berpotensi masuk putaran kedua Pilpres 2024? 'Kemungkinan besar Pemilu berlangsung dua putaran. Dan, peluang paling besar yang masuk ke putaran kedua adalah Prabowo–Gibran dan Ganjar–Mahfud,' ucapnya.
-
Kenapa Prabowo maju di Pilpres 2024? Meski sudah masuk ke kursi pemerintahan, Prabowo belum menyerah akan tekadnya.
-
Siapa Cawapres Prabowo di Pilpres 2024? Pada Pilpres 2024 mendatang, Prabowo menggandeng Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapresnya.
-
Kapan pemilu presiden putaran kedua berlangsung? Pemilu presiden putaran kedua pada 20 September 2004 untuk memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden dari dua pasangan yang mendapatkan suara terbanyak di putaran pertama. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla memenangkan pemilu ini dengan 60,62% suara, mengalahkan pasangan Megawati Soekarnoputri dan Hasyim Muzadi yang mendapatkan 39,38% suara.
-
Mengapa Jokowi ingin Pemilu 2024 Jurdil dan Luber? Jokowi ingin Pemilu Serentak 2024 ini berlangsung jujur, adil, langsung, umum, dan rahasia (jurdil dan luber) sehingga membawa kegembiraan bagi masyarakat.
"Ya pasti ada pro dan kontra. Secara fatsun politik. Biasa," katanya.
Bila memang memungkinkan, kata Fadli, bisa saja Susilo Bambang Yudhoyono maju lagi di Pilpres 2024. "Apakah hal-hal tersebut dimungkinkan atau tidak. Nanti bisa saja Pak SBY sudah dua kali nanti jadi calon wakil presiden dari mana, Pak Jusuf Kalla," ujar Fadli.
Mahkamah Konstitusi perlu juga memberikan pendapat terkait masalah ini. Namun, harus ada pihak yang meminta pendapat MK.
"Mahkamah Konstitusi seperti ya harus ada yang menabuh gongnya baru dia berbunyi tidak tiba-tiba begitu saja," kata Fadli.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjawab isu presiden yang sudah dua periode menjabat bisa maju sebagai calon wakil presiden. Padahal, kata Jokowi, saat isu masa jabatan 3 periode ramai diisukan, dia sudah dengan tegas menolak.
"Sejak awal saya sampaikan bahwa ini yang menyiapkan bukan saya, urusan 3 periode sudah saya jawab," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (16/9).
Namun, isu lain kembali muncul dan mewacanakan presiden yang sudah dua periode menjabat, bisa mencalonkan menjadi cawapres. Kepala negara menegaskan, tidak mengetahui dari mana isu tersebut diembuskan.
"Begitu dijawab, muncul lagi yang namanya perpanjangan juga. Saya jawab ini muncul lagi jadi wapres, itu dari siapa?" tanya Jokowi.
Jokowi menyatakan, bahwa dirinya tidak berniat memunculkan isu tersebut ke ruang publik.
"Kalau dari saya, saya terangkan kalau bukan dari saya, saya ndak mau terangkan," tegasnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
saat mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Wakil Presiden pada pemerintahan 2004 hingga 2009, JK cenderung berselisih paham dengan SBY.
Baca Selengkapnya"Untung konstitusi kita tidak membolehkan lebih dari dua periode. Kalau enggak gue enggak bisa jadi capres lagi ini," kata Prabowo
Baca SelengkapnyaPrabowo-Gibran bertekad melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaIstana meluruskan ucapan Presiden Jokowi soal presiden boleh kampanye dan memihak.
Baca SelengkapnyaJokowi menjelaskan bahwa presiden boleh berkampanye dan berpihak di Pemilu
Baca SelengkapnyaCawapres Muhaimin Iskandar meminta agar Presiden Jokowi untuk segera cuti
Baca SelengkapnyaMenurut Raja Juli, presiden maupun menteri merupakan warga negara yang memiliki hak politik untuk mendukung kandidat pilpres.
Baca SelengkapnyaKetua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo membela Megawati Soekarnoputri usai menyebut penguasa hari ini seperti zaman orde baru
Baca SelengkapnyaPakar Hukum Tata Negara Feri Amsari menyoroti penyataan Jokowi soal Presiden boleh kampanye dan memihak.
Baca SelengkapnyaSebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara, presiden merupakan penyelenggara pemilihan.
Baca SelengkapnyaWacana pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) muncul menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan siap beri masukan susunan kabinet Prabowo jika diminta
Baca Selengkapnya