Fahri Duga Pemerintah Sulit Tetapkan Tarif MRT Karena Pertimbangkan Utang Pembangunan

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah memprediksi Moda Raya Terpadu atau MRT yang baru saja diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan terkendala masalah penentuan tarif. Salah satu alasannya karena MRT dibangun menggunakan uang hasil utang. Sehingga pemerintah perlu memperhitungkan berbagai komponen untuk menentukan tarif.

"Jadi gini ya, ada kecurigaan saya bahwa semua proyek-proyek ini akan bermasalah secara tarif. Tolnya sudah bermasalah karena apa ini kan diambil alih oleh BUMN kemudian dibiayai pakai utang, utang itu kita mesti pakai bayar bunga dan cicilan," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/3).

Menurut Fahri, BUMN sebagai pengelola MRT pasti memperhatikan alur keuangannya. Sehingga dikhawatirkan pembayaran biaya pembuatan MRT dibebankan ke rakyat.

"Kemudian BUMN juga harus cash flow nya jalan performance nya sebagai BUMN harus jalan. Semua perhitungan ini akan melahirkan biaya ongkos harga pokok produksi, kemudian ongkos," ungkapnya.

"Ongkos ini kan dibebankan kepada rakyat, kalau bebannya terlalu besar seperti tol maka MRT itu akan mangkrak seperti kasus yang Palembang itu," sambungnya.

Meski begitu Fahri yakin pembangunan MRT Jakarta untuk fase-fase selanjutnya tidak akan mangkrak. Namun nantinya biaya MRT tidak akan murah karena harus menanggung utang.

"Harga akan mahal tapi tetap akan dijajali oleh orang karena kalau MRT-nya tidak terlalu padat ya lebih bagus kan. Tapi mahal," ucapnya.

Dia juga menyarankan Jokowi mengumumkan bahwa MRT ini hasil kerja bersama. Termasuk pemerintah-pemerintah sebelumnya.

"Beliau bangun dia bilang semua ini kerjaan saya ini. Kan engga bagus juga. Dia harus berterimakasih kepada semua yang pernah bekerja terutama pekerja-pekerja di bawah," ucapnya.

DPRD DKI Jakarta rencananya hari ini, Senin (25/3), akan melakukan pembahasan mengenai tarif Mass Rapid Transit (MRT). Walaupun sebelumnya telah ada tiga usulan tiga tarif untuk transportasi berbasis rel tersebut, Rp 8.500, Rp 10.000 dan Rp 12.000.

Saat ini, Pemprov DKI mengalokasi subsidi tarif untuk masing-masing moda transportasi senilai Rp 572 miliar untuk MRT dan Rp 327 miliar untuk LRT. Angka tersebut berpatok pada rencana tarif rerata MRT Rp 10.000 per penumpang dan Rp 6.000 per penumpang untuk LRT.