Fahri sarankan Jokowi panggil Anies-Sandi bahas reklamasi

Merdeka.com - Pemerintah memutuskan mencabut penghentian sementara (moratorium) proyek reklamasi Teluk Jakarta. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah menyayangkan sikap pemerintah yang terburu-buru dalam mengambil keputusan itu. Menurutnya, seharusnya pemerintah bisa menunggu Gubernur dan Wakil Gubernur DKI yang baru, resmi bertugas.

Dia menyarankan Presiden Joko Widodo memanggil Anies Baswedan dan Sandiaga Uno setelah keduanya dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

"Ada baiknya presiden bersabar sedikit untuk menunggu pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur baru lalu panggilah gubernur kan anak buahnya presiden juga," kata Fahri di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/10).

Pemanggilan ini penting mengingat Anies-Sandiaga telah memiliki janji politik dengan masyarakat Jakarta untuk menghentikan proyek reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta. Jika janji itu tidak dijalankan, Anies-Sandi bisa dilaporkan atas pasal kebohongan publik.

"Nah masalahnya Anies dan sandi itu datang membawa mandat baru warga Jakarta yang mandat itu harus dilaksanakan. Dia punya janji kampanye. Janji kampanye itu kalau tidak dilaksanakan masuk pada pasal kebohongan publik," tegasnya.

Fahri memahami alasan pemerintah memberikan lampu hijau kepada pengembang melanjutkan proyek tersebut. Ada kepentingan investasi di balik kebijakan itu. Namun dia berharap pemerintah tetap mendengarkan suara masyarakat Jakarta yang disampaikan melalui gubernur dan wakil gubernur yang baru.

"Kita tahu pemerintah punya persoalan uang dan investasi, sedang kepepet. Dengan tidak adanya orang yang berani investasi tentu pemerintah mengatakan gila apa kita lepas itu investasi reklamasi pada saat orang enggak berani investasi. Saya mengerti soal itu. Tetapi juga adalah baik menjaga perasaan masyarakat dan pikiran yang berkembang dalam reklamasi ini banyak masalah. Karena itu tunggu lah otoritas baru yang punya legitimasi duduk baik-baik," sambung Fahri.

Fahri melihat reklamasi Teluk Jakarta dari dua pendekatan. Pertama, proyek reklamasi sebagai pengembangan maritim. Ini bisa saja dilakukan asalkan tidak merugikan lingkungan dan manusia.

"Pertama pengembangan maritim sudah menjadi komitmen pemerintah. Jadi reklamasi dengan perspektif maritim dengan kajian yang tidak merugikan lingkungan tidak merugikan manusia ya silakan saja," tandasnya.

Kedua, pemerintah harus memperhatikan nasib nelayan yang terkena dampak dari proyek reklamasi Teluk Jakarta.

"Itu semua harus diomongin dan masuk dalam opsi sehingga pejabat yang dapat mandat baru ini bisa meyakinkan masyarakat untuk menerima," tukasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan memastikan reklamasi Teluk Jakarta dapat terus dilanjutkan. Hal ini setelah moratorium proyek tersebut dicabut menyusul penyelesaian masalah administrasi yang dipenuhi pengembang.

"Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mencabut sanksi administratif Pulau C, Pulau D dan Pulau G, karena pengembang telah memenuhi sanksi moratorium dari pemerintah pusat karena masalah analisis mengenai dampak lingkungan (amdal)," kata Luhut dikutip dari Antara, Sabtu (7/10)

Atas dasar tersebut, Kemenko Maritim mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor S-78-001/02/Menko/Maritim/X/2017 pada Kamis (5/10).

Surat tersebut mencabut surat keputusan yang dikeluarkan Rizal Ramli, Menko Maritim terdahulu, yang pada 2016 menghentikan sementara pembangunan reklamasi.

Dalam kutipan surat disebutkan bahwa penghentian sementara (moratorium) pembangunan Proyek Reklamasi Teluk Jakarta (sebagaimana dalam surat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor : 27.1/Menko/Maritim/IV/2016, tanggal 19 April 2016), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. (mdk/noe)