Fit and Proper Tes, Cawalkot Dhany Sukma Dicecar Soal Revitalisasi Pasar Tanah Abang

Merdeka.com - DPRD DKI Jakarta telah menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test untuk calon Wali Kota Jakarta Pusat, Dhany Sukma pada Selasa (8/12). Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono menyayangkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hanya mengajukan satu nama untuk calon wali kota Jakarta Pusat. Kendati begitu, dia menilai Dhany telah menjawab pertanyaan yang disampaikan dengan baik.

"Lumayan bagus, tapi yang disodorkan cuma satu jadinya kan nggak ada komparasinya. Yang diajukan Pak Gubernur yang memenuhi syarat cuma dia (Dhany)," kata Mujiyono di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (8/12).

Dhany juga dicecar pertanyaan soal revitalisasi fasilitas publik terutama kantor wali kota hingga persoalan Tanah Abang. Dhany Sukma yang saat ini menjabat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta, diminta komitmennya untuk melakukan perbaikan pada Kantor Wali Kota Jakarta Pusat.

"Itu kan harus dibenerin, masa di kiri dan kanan gedungnya mewah tapi kantor wali kota buluk begitu, parkir aja susah, padahal ibu kota Provinsi DKI Jakarta itu di situ," kata Mujiyono.

Memang, kata Mujiyono, kendalanya adalah persoalan sulitnya cari tanah untuk disesuaikan dengan standarisasi.

"Hanya kan gedung itu bisa direvitalisasi, dirancang lagi dengan memanfaatkan lahan yang ada. Biar lebih nyaman dan asri juga walau tanahnya gak cukup luas," kata Mujiyono.

Hal lainnya di Jakarta Pusat adalah yang berkaitan dengan teritorial yakni penduduk asing, kesenjangan ekonomi antarmasyarakat, hingga persoalan Tanah Abang, termasuk polemik kerumunan yang pernah terjadi di wilayah Petamburan, Tanah Abang.

"Untuk persoalan Tanah Abang, kenapa zaman Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) sempat rapi, sekarang berantakan lagi. Kemudian potensi kriminalitas, permukiman dan perkotaan lalu kesenjangan sosial yang ada. Termasuk soal seandainya terjadi kasus kerumunan warga seperti di Tanah Abang bagaimana solusinya," ujarnya.

Sementara itu, Dhany Sukma menyatakan para pimpinan DPRD DKI Jakarta mengajukan pertanyaan terkait kondisi Jakarta Pusat. Kata dia, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi, sebab Jakarta Pusat merupakan lokasi pusat pemerintahan di Indonesia.

"Yang pasti Jakpus itu pusat pemerintahan, pusat ekonomi, kemudian tempat parwakilan negara-negara di Jakarta. Sehingga standarnya internasional dan itu membuat energi harus besar mengurusnya," ujar dia.

Terpenting kata dia, pihak Pemprov Jakpus akan melaksanakan kegiatan berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) yang ada.

"Ada kegiatan-kegiatan strategis di Jakpus yang harus kita tuntaskan sesuai target RPJMD. Tentunya kita menjadi target kinerja, itu yang akan kita kerjakan," kata dia.

Sebelumnya, Kepala Disdukcapil DKI, Dhany Sukma, dicalonkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, sebagai Wali Kota Jakarta Pusat, menggantikan Bayu Meghantara. Bayu sebelumnya dicopot sebagai Wali Kota Jakarta Pusat terkait kasus kerumunan di acara pemimpin FPI Muhammad Rizieq Syihab.

Dilansir di situs resmi Dukcapil DKI yakni kependudukancapil. jakarta.go.id, Dhany lahir di Jakarta 9 Maret 1974. Sebelum menjadi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta pada 5 Juli 2018, ia menjabat sebagai Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Provinsi DKI Jakarta.

"Beliau menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 di Sekolah Tinggi Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN) RI Jakarta jurusan Administrasi negara,” tulis Biografi singkat Dhany seperti dilansir Liputan6.com, Kamis (3/11).

Reporter: Ika DefiantiSumber: Liputan6.com