Follow
Fitra tuding Jokowi lemah awasi anggaran pendidikan
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dinilai lemah dalam pengawasan anggaran pendidikan. Salah satunya muncul anggaran dobel di Dinas Pendidikan sebesar Rp 700 miliar.
"Memang ini tidak dianggap kerugian negara. Tetapi, sudah ada indikasi korupsi, mark up dan harus masuk ke ranah hukum. Tidak ada pemberantasan korupsi. Itu hanya lip service dari Jokowi saja," kata Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Transparansi Anggaran (FITRA) Uchok Sky Khadafi dihubungi merdeka.com di Jakarta, Selasa (15/4).
Menurutnya, Jokowi seharusnya langsung meminta Inspektorat Pemprov DKI Jakarta untuk memeriksa anggaran tersebut. Hal tersebut, kata Uchok, sangat jelas tidak adanya upaya Pemprov DKI dalam membenahi mental para pegawai yang korup.
-
Kenapa anak buah Jokowi minta tambah anggaran? Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga pemerintah ramai-ramai meminta tambahan anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Permintaan itu disampaikan dalam rapat kerja kementerian dan lembaga dengan DPR. Mereka yang meminta tambahan anggaran di antaranya Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.
-
Siapa yang diingatkan Jokowi soal pengelolaan anggaran? Jokowi mengingatkan Pemda agar program-program harus berorientasi kepada hasil, sehingga ada return ekonomi.
-
Dimana anak buah Jokowi minta anggaran? Permintaan itu disampaikan dalam rapat kerja kementerian dan lembaga dengan DPR.
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
-
Siapa yang ajukan tambahan anggaran Kemensos? Komisi VIII DPR menyetujui usulan tambahan anggaran tahun 2024 yang diajukan Kementerian Sosial.
-
Apa tren terbaru di kabinet Jokowi? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri hari ini Senin (17/7).
"Ini kan untuk membenahi mental aparat yang korup. Kalau dibiarkan bisa saja terulang tahun depan. Dan Pemprov DKI tidak ada political will untuk pemberantasan korupsi," katanya.
Di Balai Kota, Jokowi membantah anggaran dobel itu telah dikorupsi. Menurutnya, anggaran yang dobel itu justru nantinya akan dibuat untuk perbaikan infrastruktur.
"Kan kita lock (kunci anggarannya). Jadi itu belum digunakan, makanya tidak perlu dibawa ke ranah hukum," ujarnya.
(mdk/has)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Ledia meminta klarifikasi kepada pejabat anak buah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Baca Selengkapnya
Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI menyampaikan lima kesimpulan terkait masalah anggaran pendidikan
Baca Selengkapnya
Jokowi mengatakan, uang yang ada malah dipakai untuk hibah-hibah politis.
Baca Selengkapnya
Jokowi mengaku akan menggelar rapat untuk membahas masalah ini. Ditegaskan juga bahwa anggaran menjadi masalah utama.
Baca Selengkapnya
Selama lebih dari 9 tahun menjabat, Presiden Jokowi mengaku kaget melihat angka lulusan S2 dan S3 Indonesia belum mencapai 1 persen.
Baca Selengkapnya
Kejaksaan menahan eks Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Saiful Rachman, tersangka korupsi dana alokasi khusus (DAK) tahun 2018 yang merugikan negara Rp8,2 miliar.
Baca SelengkapnyaSekretaris Daerah (Sekda) Bali Dewa Made Indra menanggapi soal ucapan Presiden. Meskipun Presiden tak menyebut spesifik daerah yang dimaksud.
Baca Selengkapnya
Jokowi menyinggung bahwa anggaran tersebut banyak digunakan untuk hibah-hibah yang arahnya ke politik.
Baca Selengkapnya
Wapres ke-10 dan 12, Jusuf Kalla atau JK memperkirakan, siapa pun yang menggantikan Jokowi akan menghadapi tantangan berat.
Baca Selengkapnya
Besaran angka itu setara dengan 20 persen dsri postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.
Baca Selengkapnya
Anggaran belanja pemerintah dinilai belum berkualitas.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi terus memantau realisasi belanja pemerintah pusat maupun daerah.
Baca Selengkapnya