Fokus Social Distancing, Pemprov DKI Belum Bahas Opsi Lockdown Akibat Corona

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, pihaknya tengah mengantisipasi semua kemungkinan akibat penyebaran Virus Corona atau Covid-19. Namun, dia mengaku, opsi untuk melakukan pembatasan wilayah atau lockdown belum menjadi yang utama.

Dia menjelaskan, Pemprov DKI terus melakukan imbauan kepada seluruh masyarakat Jakarta agar mengurangi interaksi sosial. Langkah ini menjadi cara untuk mencegah penyebaran penyakit menular tersebut.

"Ini tidak bisa terjadi kalau hanya pemerintah menganjurkan tapi masyarakat tetap melakukan interaksi. Karena itulah kita minta kepada seluruh masyarakat ikuti imbauan ini karena virus yang kita hadapi saat ini tidak terlihat tapi penularannya sangat pesat dan tidak pilih pilih siapa saja yang terutama yang berinteraksi dengan yang positif punya potensi tertular juga," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (19/3).

Terkait rencana tes massal Corona, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu telah menyiagakan jajarannya. Jika telah ada instruksi dari pemerintah pusat maka Pemprov DKI akan siap melakukan tes massal.

"Kita menyiapkan seluruh jajaran dinas kesehatan, seluruh aparat pemerintah kemudian untuk nantinya bisa kalau memang harus melakukan (tes massal) kita akan melakukan dengan tertib dan rapih," jelasnya.

Nantinya, dia mengungkapkan, Pemprov DKI akan bekerja sama dengan Polda Metro Jaya, Kodam hingga jajaran Polsek, Babinsa dan Kamtibmas dalam menyelenggarakan tes massal Corona.

"Jadi nanti ketika kita sudah mengetahui berapa banyak alat testing yang akan diarahkan ke Jakarta, kita nanti akan siapkan juga untuk bisa melakukan itu di Jakarta dengan efisien," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta kepada para tim satuan gugus tugas COVID-19 agar segera lakukan tes masal atau rapid tes dengan cakupan yang cukup luas. Hal tersebut kata Jokowi untuk mencegah dan mendeteksi awal seseorang terpapar virus corona.

"Segera lakukan rapid tes dengan cakupan lebih besar agar deteksi dini indikasi awal seseorang terpapar Covid-19 bisa dilakukan," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas terkait 'Laporan Tim Gugus Tugas Covid-19' melalui teleconference, di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (19/3).

Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut juga meminta agar alat tes di perbanyak. Tidak hanya itu, dia juga meminta agar melibatkan rumah sakit pemerintah BUMN, Penda serta RS TNI Polri.

"Saya minta alat diperbanyak dan diperbanyak tempat-tempat untuk melakukan tes dan melibatkan RS baik pemerintah, BUMN, Pemda, RS TNI Polri, dan swasta, dan lembaga riset yang dapatkan rekomendasi Kemenkes," ungkap Jokowi.

Sebelumnya, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Virus Covid-19 Achmad Yuri menjelaskan pemerintah saat ini sedang melakukan kajian terhadap pelaksanaan rapid test untuk memastikan status positif Covid-19 pada pasien.

Rapid test kata Yuri merupakan mekanisme yang berbeda dengan tes yang selama ini digunakan oleh pemerintah untuk menentukan status positif Covid-19 pada pasien.

"Karena rapid test ini menggunakan spesimen darah dan bukan tenggorokan atau kerongkongan. Tetapi menggunakan serum darah yang diambil dari darah (pasien)," ungkap Yuri. (mdk/fik)