Fokus Tangani Pasien, Anies Tak Ada Persiapan Khusus Terkait PPKM Darurat di Jakarta
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengatakan Pemprov DKI Jakarta tidak membuat persiapan khusus terkait rencana kebijakan PPKM darurat oleh pemerintah pusat. Pihaknya memilih fokus pada persiapan penanganan pasien isolasi.
"Tidak ada persiapan khusus. Kita persiapan khusus lebih pada persiapan untuk menangani pasien, penanganan isolasi, tetapi kalau soal kebijakannya, sudah lebih dari setahun ini kita terbiasa untuk melakukan pendisiplinan," ucap Anies di Balai Kota, Rabu (30/6).
Anies mengakui sudah ada aturan detil mengenai PPKM darurat yang dipersiapkan pemerintah pusat. Saat ini sedang dalam tahap finalisasi.
-
Apa yang sedang dilakukan Kementerian ATR/BPN? Kementerian ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset dengan estimasi nilai yang terselamatkan mencapai ± Rp643,9 triliun.
-
Aturan apa yang dikeluarkan Presiden Jokowi terkait PNS? Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan aturan tentang penyesuaian tata cara kerja baru bagi PNS.
-
Siapa Menteri PPN saat ini? Adapun, Menteri PPN saat ini dijabat oleh Suharso Monoarfa, yang dipilih langsung oleh presiden pada tahun 2019.
-
Kapan masa kerja PPS Pilkada 2024 dimulai? Dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 tahun 2024, disebutkan bahwa masa kerja PPS Pilkada 2024 adalah selama 8 bulan, yang dimulai dari tanggal 26 Mei 2024.
-
Bagaimana proses pembentukan PPK, PPS, dan KPPS pilkada 2024? Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS Pilkada 2024: Rabu, 17 April 2024 - Selasa, 5 November 2024.
-
Kapan PPS Pilkada 2024 melaksanakan tugas? Panitia Pemungutan Suara (PPS) memainkan peran krusial dalam pelaksanaan Pilkada 2024 sebagai salah satu elemen utama dalam sistem pemilihan umum di tingkat desa atau kelurahan.
Pada aturan kebijakan PPKM darurat, kata Anies, akan dibahas mengenai jam operasional beberapa sektor.
"Garis kecilnya misalnya ini aturannya jam berapa, kegiatannya jam berapa. Nah, itu semua sedang difinalisasikan hari ini oleh Menko Kemaritiman dan Investasi sebagai Ketua untuk penanganan di Jawa," ucapnya.
Jika kebijakan telah diumumkan, Anies menegaskan hal itu berlaku tidak hanya di Jakarta. Tetapi keseluruhan daerah di Pulau Jawa.
"Nanti masing-masing kabupaten, kota mengikuti kriteria itu, masuk di dalam kategori apa dan dari situ ketentuan garis kecilnya itu, detailnya itu disebutkan," ujarnya.
Munculnya PPKM Mikro skala darurat seiring dengan penambahan kasus secara signifikan di Ibu Kota. Istana sudah melakukan rapat terbatas untuk merevisi sejumlah aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro atau PPKM Mikro darurat.
Hal itu dibenarkan Menteri Kordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy. "Sudah dibahas kemarin," kata Muhadjir lewat pesan singkat, Selasa (29/6).
Namun demikian, Muhadjir belum menyebut kapan hasil rapat dari revisi aturan itu dirilis secara resmi.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anies hanya tersenyum tipis kala mendengar ihwal dugaan cawe-cawe Jokowi tersebut. Selanjutnya, dia tak mau berkomentar lebih lanjut terkait hal itu.
Baca Selengkapnya