Forum warga Betawi tak gentar dana hibah Rp 4 miliar disetop Ahok

Merdeka.com - Ketua Dewan Pembina Forum Pemuda Betawi (FPB), Rachmat HS mengatakan, bahwa Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tidak memiliki kewenangan untuk memberikan anggaran kepada Badan Musyawarah (Bamus) Betawi. Dia menilai, Ahok tidak bisa menyetop anggaran buat Bamus karena berasal dari APBD DKI Jakarta.

"Enggak ada, enggak ada urusan dia. Jadi mengenai dana itu disetop, dana itu bukan produk Ahok, itu dana APBD pemerintah daerah," ucap Rachmat kepada awak media di Bakoel Coffee, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (15/9).

Menurut dia, organisasi masyarakat telah memiliki dasar hukum yang jelas dalam Undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi masyarakat.

"Fungsi ormas itu menyerap aspirasi masyarakat untuk disalurkan. Nah sekarang orang Betawi membuat rapim untuk bamus nih, untuk menentukan siapa yang kira-kira diusulkan menjadi calon wakil gubernur kepada parpol. Ini sah-sah aja, semua organisasi politik seperti itu. Yang gak boleh itu adalah kita mencari dana untuk parpol," paparnya.

Namun dia tidak mempermasalahkan apabila Ahok tidak memberikan dana anggaran untuk Bamus. Sebab, dia sangat yakin bahwa Ahok tidak akan menjadi gubernur kembali di periode mendatang.

"Ahok memang enggak mungkin ngasih bamus, ngasih kita hibah lagi karena dia enggak jadi gubernur lagi," tandasnya.

Senada dengan Rachmat, budayawan Betawi Ridwan Saidi tidak mempermasalahkan apabila gubernur DKI Jakarta tidak memberikan dana anggaran untuk bamus.

"Ya enggak apa-apa, kita sudah omongin juga. Ya itu bagus kan, organisasi harus hidup mandiri," tutup Ridwan.

Diketahui, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memastikan tidak akan memberikan anggaran kepada Badan Musyawarah (Bamus) Masyarakat Betawi. Basuki atau akrab disapa Ahok menegaskan, lebih baik anggaran organisasi masyarakat Betawi itu digunakan untuk lainnya. Sehingga pada periode ini akan dibiarkan menjadi sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa).

"Ya terserah mau lewat Perda atau enggak Perda. Kami enggak mau tanda tangan, kami enggak mau keluarkan pergub, kan silpa jadinya," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (13/9).