FPI dan Jawara Betawi Demo DPRD DKI Minta PDIP-NasDem Dukung Anies Lepas Saham Bir

Merdeka.com - Puluhan masyarakat tergabung dalam Front Pembela Islam (FPI) dan Jawara Betawi mendatangi depan kantor DPRD DKI Jakarta. Mereka meminta Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, mendukung Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menjual saham PT Delta Djakarta Tbk.

Pantauan Liputan6.com, massa yang mengenakan pakaian serba putih memenuhi Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Mereka menyerukan Fraksi PDI Perjuangan dan NasDem untuk mendukung menjual saham.

"Ini hanya PDI Perjuangan dan Nasdem saja yang tidak mendukung Pak Anies untuk menjual saham bir," kata orator dengan pengeras suara, Jumat (8/3).

Taufik Janji Bahas Tuntutan Massa dengan DPRD

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik, sempat menemui massa di depan gedung DPRD dan pihaknya menerima perwakilan dari massa. Taufik mengatakan akan mendengar aspirasi dari massa tersebut dan dilanjutkan ke anggota DPRD lainnya.

"Setelah selesai Insya Allah Senin, saya komunikasikan pada kawan-kawan bahwa ada aspirasi warga Jakarta yang ingin Jakarta tidak terlibat barang-barang haram," ucapnya.

Untuk diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pernah berjanji akan melepaskan saham PT Delta Djakarta Tbk, namun hingga saat ini rencanaya belum terealisasi.

Janji jual saham itu diungkapkan Anies-Sandi saat maju di Pilkada DKI Jakarta 2017. Pada April 2018 pasangan gubernur dan wakil gubernur sudah sepakat memulai proses penjualan kepemilikan saham tersebut.

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menilai perusahaan bir tidak merugikan Pemprov DKI Jakarta. Karena itu dia menolak rencana pelepasan saham di PT Delta Djakarta TBK.

"Saya tetap berprinsip, enggak ada yang merugikan untuk pemerintah daerah, apalagi yang dikatakan setahun dapat Rp 50 milliar," kata Prasetio di kantor DPRD DKI Jakarta, Senin (4/3/2019).

Politisi PDIP itu mengimbau agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dapat memikirkan kembali rencana pelepasan saham itu. Prasetio mengaku pihaknya pernah menerima surat dari Anies terkait pelepasan saham sejak Mei 2018.