Fraksi Gerindra DPRD DKI Sebut Pemindahan Ibu Kota Positif, Beban Jakarta Sudah Berat

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo sudah mengumumkan wilayah baru sebagai pengganti ibu kota. Artinya, pada waktunya nanti Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota negara.

Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta, Syarifudin, menyambut positif rencana tersebut. Sebab menurutnya, beban Jakarta sudah terlalu berat.

"Justru positif. Kenapa, Jakarta kan terlalu beban teramat banyak, kewenangannya tumpang tindih. Sehingga dengan pemindahan ibu kota menurut saya positif dampaknya untuk DKI," kata Syarifudin, Rabu (28/8).

Dampak ke depan bagi Jakarta setelah tak lagi menjadi ibu kota negara masih dikaji. Syarif mengatakan secara detail nantinya akan dipaparkan dalam hasil kajian. Namun dia yakin hasil kajian tersebut berimbas positif bagi Jakarta di masa depan.

"Dampaknya menurut saya itu akan muncul dalam kajian ya, kajiannya kan belum selesai, baik kajian untuk ibu kotanya sendiri yang akan ditempatkan menjadi ibu kota (baru), baik dampak untuk yang ditinggalkan," jelasnya.

Pemprov DKI, menurutnya, akan lebih fokus mengurus berbagai persoalan jika nantinya tak lagi menjadi ibu kota negara. Syarif mencontohkan saat ini pengelolaan sungai juga ditangani pemerintah pusat.

"Sekarang tuh gini loh, ngurus sungai di Jakarta aja yang besar-besar ditangani pusat, dengan cara dipindahkan, Jakarta akan lebih fokus mengurusi DKI. Menurut saya itu," kata dia.

Dia juga menyarankan agar revisi UU Nomor 29 tentang DKI harus dibatalkan. Baru kemudian dibuat UU baru sebagai daerah otonomi, bukan sebagai pusat pemerintahan ibu kota melainkan DKI sebagai daerah otonomi khusus. Salah satu alasannya karena aset-aset pemerintah pusat masih berada di Jakarta.

"Walaupun katanya akan dilakukan tukar guling dan lain-lain dengan swasta ya," ujar pimpinan sementara DPRD ini.

"Kalau aset pemerintah masih di DKI kemudian Jakarta tidak bisa mengelola menurut saya itu sayang sekali," tambahnya.

Menurutnya APBD juga tak akan terlalu berpengaruh dengan pemindahan ini. Karena diperkirakan dana bagi hasil dari pemerintah pusat berkurang sekitar Rp 6 triliun.

"PAD kita sampai Rp 42 triliun kan yang bikin kita neracanya bagus kan ada pembagian. Tapi kita berimbang kok, kita enggak dikasih dana alokasi umum, (daerah) yang lain dapat. Maka itu kalau mempengaruhi dana keuangan iya, tapi enggak signifikan," tutupnya.

Ibu kota negara Indonesia akan dipindahkan ke Kalimantan Timur, tepatnya di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.