Fraksi Gerindra Sebut Penambahan Wagub Harus Revisi UU Tentang DKI Jakarta

Merdeka.com - DPRD DKI Jakarta mewacanakan jumlah wagub DKI Jakarta lebih dari satu. Usulan ini mengemuka saat rapat berlangsung. Wacana ini masih sebatas usulan pribadi, namun sejumlah anggota fraksi partai di DPRD sudah menyampaikan sikapnya.

Salah satunya Anggota Fraksi Partai Gerindra, Syarifudin. Menurut Syarif, DPRD tak bisa membahas usulan ini karena berkaitan dengan UU dan bukan domain DPRD merevisi UU.

Tetapi, dia menyebut usulan ini perlu dipertimbangkan dengan revisi UU Nomor 29 Tahun 2007. Usulan ini juga tak bisa dibahas dalam pembahasan tatib DPRD.

"Enggak bisa, bukan domainnya. Domainnya ngatur itu pusat, DPR RI," jelasnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (10/9).

Menurutnya penambahan wagub juga dapat dipertimbangkan karena diperlukan. "Saya keluar domain saya ya. Sebagai usulan pengkayaan wacana sih boleh saja. Kalau saya sih memang harus dipertimbangkan revisi UU (Nomor) 29 dibuat lebih dari satu wagub," jelasnya.

Dia tak sependapat dengan Anggota Fraksi PDIP, Pantas Nainggolan yang mengatakan akan mengusulkan revisi ini ke Menteri Dalam Negeri. Menurutnya DPRD DKI tak bisa langsung mengusulkan atau melaporkan ke Mendagri karena bukan domainnya.

"Ya enggak bisa bukan domain kita. Kita ngurusin peraturan daerah," ujarnya.

Menurutnya, Jakarta perlu lebih dari satu wagub karena masalah yang dihadapi cukup banyak. Selain itu anggaran yang dikelola juga cukup besar.

"Penduduknya padat, masalahnya berat, APBD besar," ujarnya.

Dia menyebut, peran deputi gubernur tak bisa disamakan dengan wagub. Deputi tugasnya bersifat administratif. Selain itu tak bisa mengambil keputusan strategis bersama gubernur.

"Jadi wagub dan gubernur kan sama meski keputusan di gubernur, tapi diajak rapat. Kalau deputi kan enggak, hanya administratif, nih jalankan," jelasnya.