Follow
Fraksi Golkar minta kisruh KJS cukup ditangani Komisi E
Merdeka.com - Kisruh Kartu Jakarta Sehat (KJS) disepakati akan diselesaikan di tingkat internal Komisi E DPRD DKI Jakarta. Sebab persoalan KJS terlalu teknis dan cukup didetailkan di internal komisi.
"Jadi kami setelah rapat antar fraksi dengan pimpinan menyepakati bahwa masalah KJS akan diselesaikan di internal Komisi E. Nanti hasilnya apa di komisi baru dibicarakan untuk menjadi sikap masing-masing fraksi," ujar anggota Komisi E Ashraf Ali di Gedung DPRD Jakarta, Rabu (29/5).
Ashraf mengatakan fraksi Golkar ikut penggalangan interpelasi kepada Gubernur terkait KJS hanya belum berkomunikasi dengan pihak eksekutif tentang permasalahan tersebut.
-
Kenapa Jokowi bergabung dengan Golkar? 'Kita perhatikan saat ini, meskipun putaran pileg atau pilpres ini belum selesai Jokowi secara gesit dan tangkas sudah mempersiapkan series cawe-cawe putaran berikut untuk memanfaatkan instrumen parpol mana yang bisa 'ditunggangi' untuk tetap berkuasa,' kata Andreas Hugo, saat dikonfirmasi, Senin (11/3).
-
Apa tanggapan PDIP soal Jokowi di Golkar? 'Dari manuver-manuver ini kan terbaca bahwa series cawe-cawe yang berlangsung selama ini dan kemungkinan ke depan, tidak lebih tidak kurang dari cara bagaimana agar bisa tetap berkuasa baik itu secara langsung maupun tidak langsung,' imbuh dia.
-
Apa yang diminta tanda tangan Presiden Jokowi? Presiden Joko Widodo tampak terkesima dengan hasil lukisan dari Jizzy Pearl Bastian. Sebelum ditanda tangani, Presiden tersenyum lebar memandangi kertas di hadapannya. Presiden Jokowi lantas menandatangani lukisan Jizzy dengan segera.
-
Siapa yang menggugat Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI)
-
Kapan Jokowi menandatangani berkas capim KPK? Untuk diketahui, Jokowi telah menandatangani berkas laporan hasil akhir daftar nama calon pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024—2029. Berkas capim dan dewas yang dilaporkan oleh panitia seleksi telah ditandatangani sejak Senin (14/10) sore.
-
Siapa yang dikritik Golkar soal maju Pilgub DKI? Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menyindir, Anies Baswedan yang tengah mempertimbangkan maju kembali di Pemilihan Gubernur Jakarta.
Namun setelah melakukan rapat internal fraksi, maka penandatanganan interpelasi dari FPG dicabut setelah mengerti konteks permasalahan seperti apa.
"Setelah rapat internal dengan yang bersangkutan, akhirnya paham arah fraksi sehingga dia langsung mencabut tanda tangan," terang ketua Fraksi Golkar DPRD ini.
Rapat fraksi dilakukan kemarin (28/5) sebelum rapat Komisi E dengan Dinas Kesehatan. Sehingga dia memastikan menunggu keputusan dari komisi E. "Jadi biarkan kawan-kawan di komisi E menunggu hasil dari Dinkes," ucapnya. (mdk/mtf)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Mekeng tidak menyebut apa alasan akhirnya Golkar tidak melanjutkan rencana kerja sama dengan PDIP
Baca Selengkapnya
Karyoto mengatakan soal pencopotan dirinya kewenangan penuh dari Kapolri selaku atasan yang berhak merotasi jabatan anggota
Baca Selengkapnya
Ical berpesan kepada Ketua Umum Golkar terpilih untuk mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat ambang batas pilkada.
Baca Selengkapnya
Gugatan itu dikabulkan dalam sidang permohonan praperadilan yang digelar di PN Jaksel dipimpin hakim tunggal Ahmad Samuar, Senin (27/5).
Baca Selengkapnya
Firli mengisyaratkan menolak pengunduran diri Asep Guntur dari KPK.
Baca Selengkapnya
Sebelumnya, Agus Rahardjo mengungkapkan dirinya pernah dipanggil dan diminta Presiden Jokowi untuk menghentikan penanganan kasus korupsi pengadaan e-KTP
Baca Selengkapnya
JK sebut Golkar telat dalam menentukan arah koalisi pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Baca Selengkapnya
Agus Rahardjo Ngaku Diintervensi Jokowi, Firli Bahuri: Saya Kira Semua Akan Alami Tekanan
Baca Selengkapnya
Asep Guntur ingin mundur dari KPK buntut kasus suap Kepala Basarnas.
Baca Selengkapnya
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan empat pimpinan KPK akan berembuk apakah memberi bantuan hukum.
Baca Selengkapnya
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal yang positif menuju Pilgub DKI yang berlangsung November mendatang.
Baca Selengkapnya
Disusul dengan permintaan maaf Johanis ke TNI dengan menyebut penyelidiknya khilaf saat OTT (Operasi Tangkap Tangan) kasus dugaan suap di Basarnas.
Baca Selengkapnya