Fraksi NasDem DPRD DKI Setuju dengan Anies Soal Trotoar Boleh untuk PKL

merdeka.com Sekitar 5 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta menyatakan sepakat dengan Gubernur Anies Baswedan terkait pembagian trotoar. Anies mengatakan trotoar bisa dibagi fungsinya yang tak hanya untuk pejalan kaki tapi juga PKL.

"NasDem juga berpikir bahwa trotoar itu multifungsi ya, tidak hanya digunakan untuk pejalan kaki. Kita jangan berpikir sama antara pagi dengan malam. Malam itu trotoar bisa dong dipakai buat orang berdagang, apa masalahnya? Apakah harus eksklusif digunakan pejalan kaki saja? Tidak," kata Ketua Fraksi NasDem, Wibi Andrino usai bertemu Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (9/9).

Wibi mengatakan kemungkinan Perda akan direvisi terkait pengaturan trotoar ini. Menurutnya penggunaan trotoar juga ada regulasinya sebagai dasar pelaksanaan. Dia menyebut ada UU UMKM dan Otonomi Daerah mengenai penggunaan dari trotoar itu.

Orang lain juga bertanya?

Dalam pertemuan itu, Wibi mengatakan pihaknya juga membahas sejumlah isu bersama Anies. Salah satunya soal polusi udara yang semakin buruk. Terkait buruknya kualitas udara ini, Wibi mengatakan telah ada sejak 1970.

"Tadi Pak Gubernur menyampaikan, pada tahun 1970, beliau mendapatkan kliping dari salah seorang pemred bahwa Jakarta adalah salah satu kota yang memiliki tingkat polusi tertinggi di dunia. Masalah ini sudah lama, tapi baru terekspos sekarang. Dan tapi itu juga harus diselesaikan menurut Pak Gubernur," jelasnya.

Terkait pertemuan dengan Anies, Wibi mengatakan pihaknya ingin membangun mitra strategis dalam memajukan Jakarta. Masalah di lapangan yang diserap anggotanya disampaikan ke gubernur.

"Fraksi Partai NasDem juga ingin berkontribusi pemikiran-pemikiran sehingga tidak hanya eksekutif berjalan sendiri, tetapi lewat kemitraan strategis ini mampu mengangkat kinerja daripada pemerintahan Pemprov DKI Jakarta agar bisa menjadi lebih baik. Sebagaimana kita ulang kembali, dikatakan, pesan dari Bapak Surya Paloh kepada kami, bahwa kinerja pemerintahan DKI Jakarta belum sempurna, jadi butuh masukan-masukan berharga daripada kami semua di sini. Intinya adalah mengedepankan rasionalitas, obyektivitas, sehingga usernya adalah warga Jakarta," jelasnya.

(mdk/lia)